Kupang, mediantt.com — Mahasiswa Muslim punya cara lain memperingati Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2015. Rabu (20/5) kemarin, Dewan Pengurus Daerah Ikatan Mahasiswa Muslim (DPD IMM) NTT melakukan unjuk rasa ke DPRD NTT. Salah tuntutannya, ‘memaksa’ DPRD NTT untuk segera mendorong aparat penegak hukum menuntaskan skandal dana Bansos yang hingga saat ini belum jelas.
Tuntutan lainnya, meminta DPRD NTT mendorong penuntasan kasus human trafficking, dan masalah kebakaran kantor gubernur. Para pengunjuk rasa yang mengenakan jaket merah itu diterima Wakil Ketua DPRD NTT, Alex Ofong.
Koordinator aksi, Muhamad Saleh, menyampaikan kritikan dan tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan juga Pemprov NTT yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat lokal. Kepada pemerintahan Jokowi-JK, ia mendesak agar segera menghentikan segala bentuk pencitraan politik.
Kata dia, selama ini Jokowi-JK selalu mencitrakan diri sebagai pemimpin yang peduli pada kepentingan wong cilik, tetapi dalam praktek pemerintahannya menunjukkan fakta sebaliknya, lebih memihak kepada pihak asing yang ditandai dengan meningkatnya hutang luar negeri.
Dalam konteks NTT, lanjut dia, IMM meminta DPRD NTT segera mendorong aparat penegak hukum menuntaskan skandal Bansos NTT yang sampai saat ini belum tuntas. IMM berharap agar DPRD NTT periode ini memberikan kepastian kepada masyarakat soal skandal dana Bansos, dengan mendorong aparat hukum untuk menuntaskan masalah tersebut. Selain itu, dewan juga harus menjalankan fungsi kontrol dan juga meminta pemerintah menuntaskan masalah carut marutnya Bank NTT. Pasalnya, jelas dia, Bank NTT saat ini merosot dari aspek keuntungan, sementara penyertaan modal dari Pemprov terus dilakukan tiap tahun.
Selain itu, DPRD NTT diminta untuk mendesak agar perekrutan karyawan Bank NTT terhindar dari aspek KKN dan harus mengedepankan kompetensi dan profesionalisme.
“Kami juga meminta Dewan agar menuntaskan masalah dugaan proyek siluman dengan meminta Kejaksaan Tinggi mengusut kasus proyek siluman dan masalah kebakaran kantor gubernur NTT agar diangkat kembali tanpa memandang buluh dalam melakukan tindakan hukum,” jelasnya.
Ketua Umum DPD IMM NTT, Abdullah S Toda, berharap agar tuntutan tersebut dapat ditindakalanjuti oleh DPRD NTT. IMM, kata dia, akan terus melakukan kontrol agar semua aspirasi tersebut benar-benar disampaikan dewan kepada Pemprov dan Pempus.
“Kami berencana menemui pimpinan dewan setiap akhir pekan guna mengontrol tindak lanjut atas aspirasi yang telah disampaikan. Bila aspirasi ini tidak diindahkan, maka DPD IMM akan melakukan aksi turun ke jalan guna menuntut sikap dewan dan pemerintah,” tegasnya.
IMM juga berharap agar selama bulan suci ramadhan, pemerintah menertibkan penjualan Nabas dan RW di pinggir jalan, sebagai bentuk toleransi kepada umat muslim dalam menjalankan ibada puasa di Bulan Suci Ramadan.
Merespons semua tuntutan IMM itu, Alex Ofong berjanji akan menindaklanjuti semua aspirasi tersebut sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. (jdz)
