Kupang, mediantt.com — Politisi perempuan (srikandi) di DPRD NTT menemukan masih banyak permasalahan dan ketimpangan pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan kaum perempuan. Hal ini tertangkap ketika para srikandi itu melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Inilah benang merah yang diungkapkan politisi perempuan di DPRD NTT itu dalam forum diskusi yang digelar Bengkel APPek dan IRI, yang membedah tema “Meningkatkan Partisipaso Keterwakilan Politik Perempuan dalam Jabatan Politik di Indonesia”, Selasa (12/5/2015).
Anggota DPRD NTT dari Partai Nasdem Dapil Sumba, Kristin Samiyati Patty, mengungkapkan, dalam menjalankan reses pada tahun pertama menjadi anggota DPRD NTT, ada banyak persoalan yang ditemukan di lapangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, khusunya kepentingan kaum perempuan. Permasalahan tersebut, sebut dia, antara lain masalah kesehatan dan pendidikan. “Di Sumba, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan masih menjadi masalah serius. Kaum ibu masih sangat sulit menjangkau tempat-tempat Posyandu akibatnya tidak sedikit ibu hamil yang tidak mendapatkan pelayanan posiyandu,” katanya. Hal ini sangat berdampak langsung pada kesehatan ibu dan anak.
Masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas juga masih sangat serius, sulitnya akses pendidikan tingkat menengah membuat orang tua di beberapa tempat di Sumba enggan menyekolakan anak perempuannya. “Ini disebabkan kekhawatiran orang tua sehingga enggan membiarkan anaknya yang perempuan tinggal jauh dari orang tua, termasuk kekhawatiran akan keselamatan anak perempuan, masalah ekonomi untuk biaya asrama. Ini masalah-masalah serius yang saya temukan, selain masalah irigasi dan infrastruktur lainnya, tentu kita harus menjadikan ini sebagai salah satu prioritas pembangunan yang menjadi perhatian semua pihak,” beber Kristin.
Hal senada disampaikan poltisi perempuan dari PKB asal TTS, Aleta Baun. Menurutnya, salah satu masalah krusial adalah kesehatan ibu dan anak yang tidak terjamin, yang disebabkan karena akses sarana dan prasarana kesehatan yang terbatas. Misalnya, sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan terbatasnya jumlah bidan desa, serta terbatasnya informasi kesehatan. Selain itu, masalah putus sekolah juga sangat tinggi, dimana masalah tersebut berhubungan erat dengan masalah human trafficking yang marak terjadi di NTT. “Sebab anak-anak putus sekolah sangat mudah terpengaruh dengan para perekrut TKI ilegal dan para sindikat mafia trafficking,” katanya.
Solusinya, menurut dia, perlu dibuat kelompok pemberdayaan ekonomi, misalnya dalam bentuk pemberdayaan kelompok usaha sayur-sayuran, kelompok tenun dan kelompok usaha lainnya. Dengan adanya pemberdayaan terhadap kaum perempuan produktif sangat membantu menekan masalah human trafficking di NTT. “Ini semua harus menjadi prioritas,” katanya.
Cristofora Bantang, dari PDIP, juga menjelaskan, temuan dalam reses yang telah dilakukan, selain masalah infrastruktur jalan dan jembatan, masalah yang kerap ditemukan berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan di desa. Banyak kasus di Manggarai Barat,, dimana bidan desa enggan menjalankan tugasnya di desa-desa karena suaminya bertugas di kota. Selai itu, guru-guru yang merupakan kaum ibu muda enggan menjalankan tugasnya secara baik di desa karena suaminya berada di kota. “Fakta ini sangat berdampak besar menghambat pelaksanaan pembangunan di NTT,” katanya.
Ketua Garnita Malahayati Nasdem, Deetje Sitta, mengharapkan agar semua perempuan yang adalah anggota DPRD harus serius memperjuangkan kepentingan kaummnya. “Anggota dewan perempuan juga harus serius memperjuangkan kesetaraan gender tanpa ada diskriminasi. Ini penting demi membuktikan bahwa kaum perempuan juga mampu seperti laki-laki, bahkan perempuan jauh lebih baik dari pada laki-laki. Hanya perempuanlah yang tahu dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan yang dialami kaummnya,” tegasnya. (st/jdz)
Foto : Aleta Baun, poltisi perempuan di DPRD NTT dari Partai Kebangkitan Bangsa.
