JAKARTA – Sinyal perombakan menteri (reshuffle) di kabinet kerja kerja kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang semula sayup-sayup kemarin terdengar jelas. Jika semula sinyal itu gencar disuarakan kalangan politikus di parlemen, kemarin isu reshuffle diungkapkan langsung oleh orang kedua di pemerintahan, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Menurut JK, kocok ulang kabinet tinggal menunggu waktu. Sebab, reshuffle harus dilakukan sebagai bagian dari penyegaran kabinet dan upaya mendorong kinerja kabinet agar lebih optimal. ”Jadi, ya tentu dalam waktu ke depan inilah (reshuffle-nya, Red),” ujarnya di kantor wakil presiden Senin (4/5).
JK mengatakan, sepanjang enam bulan pertama jalannya pemerintahan Jokowi-JK, kinerja para menteri terus dievaluasi. Meski tidak mengungkap adanya kekurangan, politikus senior asal Makassar itu mengatakan, ada beberapa pos menteri yang kinerjanya perlu diperbaiki. ”Untuk peningkatan kinerja, dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya,” jelas dia.
Lalu, apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat? Atau paling lambat tahun ini seperti desakan banyak pihak? JK enggan memberikan jawaban pasti. Menurut dia, sampai saat ini memang belum ada pembicaraan resmi di tingkat presiden dan wakil presiden mengenai reshuffle. ”Tentu pada waktunya (diumumkan, Red) apabila dipandang perlu,” ujarnya.
Tanggapan Presiden
Berbeda dengan JK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau melontarkan pernyataan terkait reshuffle dalam waktu dekat yang sudah dilontarkan JK. ”Ya, tanyakan ke Pak JK,” ucap Jokowi kepada pers ketika dikonfirmasi di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin.
Berkali-kali pertanyaan dilontarkan, Jokowi bersikukuh menolak untuk menanggapi isu tersebut. Dia pun meminta wartawan menanyakan acara yang baru saja dirinya hadiri. Yakni, acara Pelepasan Anggota Tim Nusantara Sehat dengan slogan ”Membangun Kesehatan Indonesia dari Pinggiran” yang digagas Kementerian Kesehatan. ”Tanya ini lho Nusantara Sehat. Kalau tanya itu, ya saya jawab. Kita baru berbicara Nusantara Sehat kok,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengakui, presiden terus mengevaluasi kinerja para menteri. Parameter yang digunakan adalah target-target yang sudah diberikan sesuai program prioritas pemerintah. ”Setiap hari, setiap minggu, ada evaluasi,” katanya.
Meski demikian, lanjut Andi, evaluasi tersebut merupakan bagian dari proses monitor yang rutin dilakukan. Apakah hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan landasan untuk melakukan reshuffle? ”Belum ada pembicaraan, (reshuffle) itu hak prerogatif presiden,” ucapnya.
Desakan reshuffle menguat seiring mencuatnya ketidakpuasan publik sepanjang enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK beserta kabinetnya. Ketidakpuasan itu tergambar dari berbagai survei yang dirilis lembaga konsultan politik, salah satunya Poltracking Indonesia.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, dalam survei ”Evaluasi Publik terhadap Kinerja 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK”, 48,5 persen publik menyatakan tidak puas dan hanya 44 persen yang puas. Sisanya tidak memberikan pendapat. ”Ini karena tidak diimplementasikannya program Nawacita yang dijanjikan Jokowi-JK saat kampanye,” ujarnya.
Menurut Hanta, desakan reshuffle juga muncul dari masyarakat. Hasil survei dari 1.200 responden pada 23–31 April 2015 itu menunjukkan 41,8 persen responden menginginkan adanya perombakan kabinet dan hanya 28 persen yang tidak menghendaki reshuffle. ”Dari berbagai bidang, publik paling kecewa dengan kinerja menteri-menteri ekonomi,” terangnya.
Terkait berbagai survei yang muncul di masyarakat, JK menyatakan, hal tersebut tidak akan menjadi acuan dalam proses reshuffle. Menurut dia, pemerintah punya mekanisme evaluasi tersendiri sehingga reshuffle akan dilakukan sesuai kebutuhan. ”Kalau semua bergantung pada survei, nanti negeri ini jadi negeri survei,” ujarnya. (jp/jk)
