Kupang, mediantt.com – Tekad Pemerintah Provinsi NTT menjadikan NTT Provinsi Ternak, perlu dievaluasi kembali. Sebab, salah satu tantangan terberat adalah angka pemotongan sapi betina produktif atau bunting, yang telah mencapai 65 persen atau lebih tinggi secara nasional yang hanya sekitar 28 persen.
“Dampaknya adalah setiap pemotongan 100 betina produktif berpotensi menghilangkan kesempatan tambahan populasi dan kelahiran sebanyak 60 ekor sapi,” kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Danny Suhadi di Kupang, Minggu (3/5/2015).
Menurut dia, penyelamatan sapi betina produktif merupakan langkah nyata dan tidak dapat ditunda-tunda, jika NTT bertekad menjadi Provinsi Ternak maupun untuk menyukseskan agenda nasional pencapaian swasembada pangan protein hewan tahun 2017.
Ia menjelaskan, untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 58 miliar untuk pengembangan peternakan di NTT.
“Selain masih tingginya angka pemotongan sapi betina produktif, kendala lain dalam pengembangan peternakan di NTT adalah belum tuntasnya penanggulangan penyakit hewan menular strategis yakni brucellosis, SE, anthraks, hog cholera dan rabies,” katanya.
Penyakit-penyakit hewan itu, sebut dia, memiliki dampak kerugian ekonomi yang besar, berpeluang menimbulkan wabah, menghambat lalu lintas perdagangan ternak serta bersifat zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya).
Setiap tahun, tambah dia, penyakit destruktif hewan ini menyebabkan kerugian di tingkat petani peternak mencapai nilai 5,5 persen dari produktivitas ternak yang ekuivalen dengan Rp 100 miliar.
“Untuk menanggulangi hal ini, butuh kerja sama semua pihak, terutama pemangku kepentingan yang berhubungan dengan peternakan, sehingga tidak saling menunggu bahkan melempar tanggung jawab,” tandasnya. (ant/st)
