SANUR— Kongres IV PDIP Sabtu siang (11/4) resmi ditutup. Komitmen mengawal sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kembali ditegaskan partai banteng moncong putih itu.
Masih dengan gaya khasnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan hal penting bahwa pemerintah harus tetap berjalan di relnya. Tujuannya, pemerintahan berjalan efektif sesuai dengan garis perjuangan partai.
’’Saya instruksikan kalian untuk mengamankan politik legislasi, politik anggaran, serta kebijakan politik,’’ tegas Mega di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Sabtu.
Meski tidak seberapi-api ketika saat pembukaan, dalam beberapa bagian pidatonya, sosok sentral di PDIP tersebut tetap memberikan peringatan-peringatan keras. Misalnya, ketika menyinggung petugas partai. Menurut dia, setiap kader PDIP, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif di berbagai tingkat, adalah petugas partai.
’’Ingat, kalian adalah petugas partai. Tak mau disebut petugas, keluar,’’ ujar Mega sambil menunjuk arah ke luar ruangan.
Dia menambahkan, sebutan petugas partai merupakan konsekuensi logis ketika berhimpun di PDIP. ’’Seperti saya, saya ini memang juga petugas partai, yaitu untuk memimpin (partai) hingga lima tahun ke depan,’’ ungkapnya.
Mega juga menyatakan telah menerima laporan tentang kader-kadernya yang tidak mau menjadi petugas partai. ’’Saya sudah bilang, umumkan saja nama mereka agar bisa introspeksi diri,’’ imbuhnya.
Menurut dia, menjadi petugas partai bukan sesuatu yang memalukan. Sebab, yang bersangkutan akan mengemban pesan penting untuk melayani masyarakat dan membela rakyat kecil sebagaimana arah perjuangan PDIP.
Istilah petugas partai kerap dijadikan alat oleh beberapa pihak untuk mengkritisi Jokowi. Kualitas kepemimpinannya sering dihadapkan dengan posisinya sebagai petugas partai. Pada kesempatan itu, Mega menegaskan posisinya yang tidak main-main ketika mengeluarkan sebuah instruksi. ’’Kurang lebih saya ini kayak presiden loh,’’ katanya, lantas tersenyum dan disambut tepuk tangan para kader.
Mega mengaku punya anak buah atau kader partai hingga tingkat ranting yang loyal. Tidak hanya ke partai, namun mereka juga patuh dengan perintahnya. ’’Kalau saya bilang, satu bergerak, bergerak semua,’’ tegasnya, lalu kembali disambut tepuk tangan.
Sebelum memberikan pidato penutupan, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membacakan sikap politik sebagai hasil kongres IV. Dia menegaskan bahwa PDIP akan terus berjuang, memastikan, mengarahkan, mengawal, dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah agar tetap mengandung satu muatan, satu arah, serta satu haluan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 sekaligus berpijak pada konstitusi UUD 1945 dan memilih jalan Trisakti.
Dibeberkan pula, jalan Trisakti adalah satu-satunya pilihan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kongres juga meminta seluruh kader mengobarkan kembali jiwa bangsa yang bermartabat, bergotong royong, serta berkeadilan sosial. Termasuk, mewujudkan kehidupan politik yang menjamin kedaulatan politik rakyat.
’’PDIP bertekad meneguhkan diri sebagai poros kekuatan politik nasional yang menjadi perekat kebangsaan dan penjaga kebinekaan Indonesia,’’ ungkap Hasto membacakan hasil kongres.
Dia melanjutkan, kongres juga mengamanatkan agar PDIP menegaskan keberpihakannya kepada rakyat Marhaen. Sebab, kelompok itu adalah kekuatan produksi nasional yang menopang berjalannya sistem ekonomi kerakyatan guna melakukan koreksi terhadap berjalannya sistem ekonomi neoliberal dan neokapitalis.
Partai-partai pengusung dan pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai terlalu cepat menagih jatah kue kekuasaan. Manuver parpol itu membuat komunikasi politik antara Jokowi dan partai pengusung terhambat. Dampaknya sangat jelas terlihat dalam kongres PDIP yang baru berakhir kemarin.
Sindiran-sindiran yang dilontarkan Megawati menunjukkan betapa PDIP merasa ditinggalkan Jokowi. ’’Kondisi psikologis Megawati saat pidato itu, kalau diibaratkan judul lagu, sakitnya tuh di sini,’’ ujar pakar psikologi politik Universitas Indonesia Dewi Haroen dalam diskusi di Jakarta kemarin.
Megawati sudah merelakan mandat sebagai calon presiden kepada Jokowi. Kemudian, saat sudah menang, belakangan dimunculkan wacana agar Jokowi menjadi ketua umum PDIP. Hal itu tentu menyakitkan bagi Megawati maupun PDIP.
Bisa dilihat, sebagai partai pendukung terbesar, PDIP hanya mendapat jatah empat menteri. Kemudian, saat ini komunikasi antara Jokowi dan PDIP tampak terkendala. ’’Jokowi harus tahu bahwa pendukung riil dia hanya ada di PDIP,’’ tuturnya. Karena itu, perbaikan hubungan antara kedua pihak mutlak dilakukan.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Konstitusi Relawan Projo Sunggul Hamonangan Sirait menilai, masalah hubungan presiden dengan partai pengusung tidak berasal dari presiden. Sebaliknya, dia menganggap partai pendukung terlalu cepat bermanuver. ’’Belum-belum sudah genit,’’ ujarnya. Seharusnya, partai memberikan waktu kepada Jokowi untuk membuktikan janji-janji politiknya. Setelah itu, barulah partai bisa bermanuver.
Dia memahami bahwa parpol memiliki kepentingan. Namun, jangan sampai presiden dikorbankan. Dia melihat, saat kongres, Megawati yang mewakili PDIP memang memberikan kritik kepada pemerintah. Namun, posisi Jokowi selaku presiden juga harus dihargai.
Senada dengan Sunggul, pengamat politik CSIS Phillips Vermonte berpendapat, parpol dan relawan harus memahami posisi Jokowi. Dukungan formal tentu berasal dari partai. Namun, peran relawan tidak boleh diabaikan. ’’Kalau mereka bisa menjalankan perannya masing-masing, ya baik,’’ tuturnya.
Karena itu, dia menyarankan agar Jokowi memperbaiki hubungan dengan partai-partai pendukungnya. ’’Bagaimanapun, Jokowi adalah representasi wajah PDIP,’’ ucapnya. Dia mengingatkan, saat pileg lalu, Jokowi banyak membantu PDIP meraup suara terbanyak.
Sementara itu, PDIP tidak kurang-kurang membantu Jokowi-JK memenangkan pilpres. Berdasar hal itu, kedua pihak harus membangun simbiosis mutualisme. Dia tidak yakin PDIP berniat menjatuhkan Jokowi. Sebaliknya, PDIP adalah pihak yang paling berkepentingan melihat presiden berhasil menuntaskan tugas-tugasnya. ’’Sebab, itu akan berpengaruh ke suara PDIP pada Pemilu 2019,’’ tegasnya. (jpn/jdz)