Nelayan Protes Karena Menteri Susi Batal ke Kupang

by -41 views

Kupang, mediantt.com — Nelayan di Kota Kupang melakukan protes keras karena rencana kunjungan Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Susi Pudjiastuti ke Kota Kupang, NTT, batal karena ada urusan lebih penting di Jakarta. Para nelayan melakukan aksi unjuk rasa dengan membakar poster di atas kapal nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tenau, Kota Kupang.

Menurut Abubakar Sidik Usman, salah satu nelayan saat ditemui di PPI Tenau Kupang, Kamis ((9/4/2015), aksi yang dilakukan itu sebenarnya untuk melampiaskan emosi dan kekesalan karena tidak menemui ibu Menteri.

“Banyak masalah terselubung terkait bantuan untuk para nelayan di daerah ini, yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Kami mau sampaikan langsung kepada ibu Menteri saja. Sebab yang bermain bantuan dari pusat untuk nelayan seperti salah sasaran. Banyak pejabat dan pengusaha sukses yang mendapat bantuan. Sedangkan kami sebagai nelayan menjadi penonton,” katanya.

Rekannya, Muhammad Tamin, nelayan Kota Kupang, menuturkan, banyak masalah bagi para nelayan di Kupang, belum diselesaikan dengan baik. Sehingga yang rugi adalah nelayan dan masyarakat NTT. “Salah satu masalahnya adalah penangkapan ikan di perairan NTT oleh kapal asing dan daerah lainnya dengan menggunakan pukat harimau. Laporan kami terhadap kapal asing tidak pernah ditindak lanjuti oleh pemerintah dan aparat keamanan di NTT,” katanya.

“Kami melaporkan kapal asing menangkap ikan di sebelah timur Laut Timor, malah kapal patroli ke wilayah barat. Bagaimana bisa tangkap kapal asing itu,” kesal dia.

Masalah lain yang kami hadapi, sebut dia, adalah proses untuk mendapat izin penangkapan ikan di NTT masih sulit karena birokrasinya. “Kami minta agar syarat-syarat lebih mudah dan jangan berlarut-larut sampai satu bulan. Kalau bisa, sehari atau dua hari saja selesai. Kita mau kerja cari ikan bukan kita kerja di kantor,” jelasnya.

Pemerintah pusat juga bisa memberikan bantuan kapal kepada nelayan di Kupang dengan kapasitas 38 GT, sehingga para nelayan dapat mandiri. “Jangan kasih bantuan kepada pejabat. Selama ini dikenal dengan bapak angkat. Para nelayan jadi pesuruh atau pekerja saja. kasus ini sebenarnya kami harus sampaikan langsung kepada Ibu Menteri,” katanya.

Menurut Samsudin, nahkoda kapal, saat ini banyak kapal yang rusak seperti terlihat di pesisir dermaga PPI Tenau, Kupang. “Banyak nelayan yang tidak melaut karena armadanya rusak. Kerugian bisa mencapai Rp 3 miliar, hal itu diakibatkan nelayan tidak mendapat ikan, karena banyak kapal luar NTT menangkap ikan di perairan NTT secara ilegal,” katanya.

Ia menyebutkan, salah satu kapal Luar NTT yang menangkap ikan di perairan NTT, tanpa pengawalan pemerintah dan aparat keamanan adalah Kapal Phonsine dengan bebas menangkap ikan di perairan NTT. “Pemerintah malah diam. Sepertinya ada kongkali kong dengan kapal itu,” jelas nelayan lainnya, Riki Dethan.

Riki juga mempertanyakan bantuan yang diberikan kepada nelayan setiap tahun. Nelayan dijadikan tameng untuk mendapatkan sejumlah bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. “Bantuan itu harus ke titik sasaran. Artinya kepada nelayan sebenarnya. Bukan kepada warga yang bukan nelayan yang tidak bisa melaut. Menteri harus melihat kasus ini secara cermat, karena kepada siapa lagi kami sampaikan keluhan ini,” katanya.

Nelayan lain lagi, Lasarus Laba, mengatakan, aksi itu merupakan emosi dan kegembiraan para nelayan yang tidak tercapai karena Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Susi Pudjiastuti menunda kujungannya di Kupang setelah berkunjung ke Pulau Sumba.

“Kasus di Sumba berbeda dengan di Kota Kupang. masalah itu yang kami harus sampaikan secara langsung kepada Ibu Menteri sehingga pejabat di daerah bekerja lebih profesional dan transparan,” katanya.

Ia menjelaskan, para nelayan marah dengan membakar poster kapal Phonsine, pemiliknya di luar NTT, yang beroperasi menangkap ikan di wilayah NTT dengan bebas, menggunakan pukat yang dilarang pemerintah RI. “Hasil tangkapannya sekali beroperasi mencapai 100 sampai 300 ton ikan,” jelas Lasarus Laba.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan NTT, Abraham Maulaka, ketika dikonfirmasi mengatakan, timnya akan melakukan investigasi terkait bantuan yang diberikan salah sasaran. “Jika ditemukan kapal bantuan diterima oleh bapak angkat, pemerintah akan ambil kembali semua kapal itu dan diberikan kepada para nelayan sebenarnya,” kata Aba Maulaka.

Mengenai keluhan terhadap proses pengurusan peijinan di DKP juga akan dikaji, setelah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. “Mengenai kapal luar NTT yang menangkap ikan di perairan NTT, saat ini Tim gabungan dari Kepolisian dan TNI Angkatan Laut dan Dinas Perikanan dan Kelautan NTT melakukan patroli memantau. Namun masih terkendala dengan peralatan dan armada di DKP NTT,” katanya. (sp/yk/jk)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments