Pada 19 Februari 2015 lalu, Anggota MPR RI, Drs Ibrahim Agustinus Medah, menggelar sosialisasi tentang Empat Pilar Kebangsaan di Restaurant Teluk Kupang. Medah memberikan pemahaman utuh tentang prinsip dan pentingnya Empat Pilar Kebangsaan sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak hal kritis yang disorot dalam sosialisasi itu, terutama isue-isue krusial di wilayah perbatasan yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara?

MASALAH kesenjangan sosial di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste di beberapa titik di NTT, menjadi isue sentral dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Anggota MPR Drs. Ibrahim Agustinus Medah pada 19 Februari 2015 silam.

Acara yang digelar di Restorant Teluk Kupang itu merupakan kerja sama antara Senator Ibrahim Agustinus Medah dengan  Kerukunan Keluarga Kawanua Mapalus (K3M) Manado Kota Kupang itu dihadiri sekiatr 100 lebih warga Kota Kupang.

Setelah memaparkan soal pentingnya memaknai dan mengamalkan Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, munculah isue perbatasan antara RI dan Timor Leste.

Sekretaris Kerukunan Keluarga Kawanua Mapalus (K3M) Manado Kota Kupang Onas Pella dalam sesi dialog menyoroti tentang berbagai kesenjangan sosial yang nampak memprihatinkan di sejumlah wilayah perbatasan antara RI dan Timor Leste, bahkan antara RI dengan Australia.

Menurut Onas, banyak pihak marak bicara soal Empat Pilar Kebangsaan yang di dalamnya soal Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun ancaman yang terjadi di NTT saat ini yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat adalah NTT yang berbatasan dengan dua negara tetangga yaitu Timor Leste dan Australia, harus diberi perhatian khusus dari pusat.

“Apa perhatian Pemerintah Pusat selama ini soal wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan NKRI? Masih banyak masyarakat di perbatasan negara yang hidupnya miskin dan jauh dari fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang sangat sulit. Kesenjangan antara masyarakat kita dengan negara tetangga bisa mengancam keutuhan NKRI, “ ujar Onas.

Tidak hanya itu, ia juga mendesak, perlu ada ketegasan pemerintah pusat dalam menentukan peta perbatasan antar NKRI dan Timor Leste di sejumlah kabupaten di NTT agar tidak memicuh konflik yang berujung pada ancaman terhadap keutuhan NKRI.

Dorong Bentuk BNPP

Peserta forum lainnya Robby Rawis menyoroti tentang maraknya perilaku korup yang dipertontonkan oleh pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah. “Empat Pilar Kebangsaan ini telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, namun dalam menjalankan pemerintahan, masih terjadi korupsi uang rakyat besar-besaran mulai dari pusat sampai ke daerah. Apa manfaatnya sosialisasi empat pila kebangsaan ini?” gugat Robby.

Ia bahkan mengeritik para pengambil kebijakan di bangsa ini yang memberlakukan hukuman mati. “Bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Indonesia ini sehingga hukuman mati masih diberlakukan bagi terpidana, padahal soal mati dan hidup manusia adalah menjadi urusan Tuhan,” kata Robby Rawis.

Sejumlah peserta lainnya menyarankan agar materi Empat Pilar Kebangsaan sebaiknya dimasukan kembali dalam Kurikulum Pendidikan agar generasi bangsa lebih mengetahui dan memahami pentingnya Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, perlu sosialisasi yang lebih intes tentang Materi Empat Pilar Kebangsaan kepada guru-guru, aparatur pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah, sehingga dapat menghindarkan diri dari praktek korupsi yang menyengsarahkan rakyat. Juga, sosialisasi serupa sebaiknya difokuskan pada masyarakat di wilayah perbatasan di NTT.

Menangga;I semua pandangan kritis tersebut, Anggota MPR Ibrahim Medah mengatakan, kesenjangan di daerah perbatasan dengan sejumlah persoalannya akan ditindaklanjutinya dengan berbagai pihak terkait di pusat. Medah juga akan terus mendorong pemerintah pusat untuk segera membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sehingga lebih berkonsentrasi menangani masalah-masalah teknis perbatasan.

Medah yang juga anggota DPD RI ini berkomitmen segera menyurati kementerian-kementerian terkait, karena persoalan perbatasan tidak hanya ada di NTT, tetapi juga ada sejumlah provinsi-provinsi lain di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga sangat perlu dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

“MPR juga akan mengundang kementerian terkait untuk bertemu dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) agar kementerian segera mengatasi persoalan-persoalan mendesak yang dialami TNI di wilayah perbatasan di NTT,” mantan Ketua DPRD NTT ini. (advertorial)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of