Waspadai Sumpah Palsu dalam Kasus Blokir Bandara Soa

by -53 views

Kupang, mediantt.com — Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus memberi warning kepada Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ngada, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pemblokiran Bandara Taruledo-Soa pada 21 Desember 2013, harus mewaspadai upaya-upaya pihak tertentu untuk melakukan sumpah palsu di persidangan atas nama para terdakwa dari Satuan Pol PP Ngada.

Selain itu, juga termasuk dilakukan oleh sesama pihak yang diduga sebagai pelaku pemblokiran Bandara Soa, yang melakukan sumpah palsu di hadapan persidangan. “Modus melakukan sumpah palsu di hadapan hakim akhir-akhir ini sering dilakukan secara berani dan terbuka dengan tujuan untuk menguntungkan atau memberatkan pihak lain yang terkait dengan tindak pidana tertentu, termasuk kasus blokir Bandara Soa itu sendiri,” ujar Petrus kepada wartwan di Kupang, Selasa (17/3/2015).

Menurut dia, dari sejumlah sumber diperoleh informasi bahwa beberapa terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lain dalam perkara yang sama atau sesama anggota Sat Pol PP sedang digarap untuk bersaksi palsu atau sumpah palsu di hadapan Majelis Hakim bahwa tindakan Sat Pol PP Ngada memblokir Bandara Soa pada waktu itu dilakukan atas inisiatif sendiri, bukan atas perintah Bupati Ngada Marianus Sae.

Ia mengatakan, jika upaya ini benar terjadi dan sudah dilakukan oleh saksi-saksi dengan tujuan menyelamatatkan Bupati Ngada Marianus Sae, maka Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana a’quo harus berani mengingatkan saksi tentang hal ihwal sumpah palsu yang akibatnya bisa menyeret saksi yang melakukan sumpah palsu menjadi tersangka dan terdakwa dalam perkara baru yaitu tindak pidana sumpah palsu. “Praktek sumpah palsu dan proses hukum atas sumpah palsu sudah menjerat banyak saksi di Jakarta, termasuk beberapa saksi palsu dalam sidang perkara korupsi di Pengadilan Tipikor di Jakarta. Terakhir yang menghebohkan adalah saksi palsu dan/atau menyuruh orang memberikan saksi palsu dalam sidang di MK yaitu Bambang Wijojanto, Wakil Ketua KPK, ketika menjadi kuasa hukum di MK, saat ini sudah jadi tersangka sumpah palsu,” bebernya.

TPDI, kata Petrus, sangat menyayangkan sekiranya proses peradilan yang terjadi di PN Ngada, dalam perkara ini benar, maka dampak negatifnya terhadap penegakan hukum khususnya tugas Polri di NTT dengan susah payah dan biaya besar telah berhasil menetapkan puluhan Sat Pol PP Ngada jadi tersangka bersama Bupati Ngada Marianus Sae. Itu pasalnya, jika tidak diantisipasi, diawasi dan dicegah dengan menerapkan pasal baru berupa sumpah palsu, maka bisa saja yang dibui nanti hanyalah Satpol PP, sedangkan Bupati Marianus Sae akan bebas dari jerat hukum. Modus mengubah posisi sesorang untuk terhindar dari proses persidangan di PN sebagai terdakwa, salah satunya dengan memisahkan/split berkas perkara dan sebagain diajukan terlebih dahulu ke persidangan, sedangkan sebagian lain ditunda prosesnya sambil melihat hasil akhirnya. “Jika hasil akhirnya ternyata berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah atas inisiatif sendiri, maka pelaku yang semula mengaku memberi perintah kepada bawahannya untuk memblokir “Bandara Soa” bisa dipastikan bebas dari proses hukum,” tegasnya, mengingatkan.

Dalam dunia mafia peradilan, sebut Petrus, modus semacam ini bukanlah modus baru, melainkan modus lama dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kuat yang punya uang dan kekuasaan. “Modus ini hanya bisa dilawan oleh Jaksa dan Hakim yang punya hati nurani dan kemandirian yang kuat untuk tidak bisa dibeli atau disuap. TPDI mengajak masyarakat untuk terus menerus memantau perkembangan kasus ini akan berujung seperti apa,” kata Petrus. (laurens leba tukan)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments