Senator Medah Minta Penjelasan GM PLN NTT Soal Pemadaman Listrik

by -191 views

Kupang, mediantt.com — Pemadaman listrik di wilayah Kota Kupang akhir-akhir ini sangat yang meresahkan warga hingga berimbas pada lumpuhnya perekonomian masyarakat, membuat gerah senator/anggota DPD RI asal NTT, Drs. Ibrahim Agustinus Medah. Karena itu, pada Senin (2/3/2015), anggota Komite II DPD RI yang membidangi juga soal kelistrikan di Indonesia mendatangi General Manejer (GM) PLN Wilayah NTT, Ricahrd Safkaur di ruang kerjanya.

Ibrahim Medah meminta penjelasan GM PLN Wilayah NTT apa yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik berjam-jam di Kota Kupang dan sekitarnya yang sangat meresahkan masyarakat. “Jika ada kendala yang dihadapi dan membutuhkan bantuan pemerintah pusat, kita siap memperjuangkannya asalkan kebutuhan listrik bagi warga dapat terpenuhi dengan baik,” ujar mantan Ketua DPRD NTT ini.

Mantan Bupati Kupang dua periode itu mengatakan, NTT merupakan provinsi dengan ratio elektrifikasi paling rendah di seluruh Indonesia yaitu hanya 57 persen. “Kita (NTT) adalah provinsi ke-2 setelah Papua yang paling rendah ratio elektrifikasi atau layanan listrik untuk masyarakat,” kata Medah. Itu pasalnya, ia meminta GM PLN Wilayah NTT selain menjelaskan soal pemadaman listrik yang meresahkan masyarakat, juga meminta GM PLN NTT untuk mempersentasikan sistem kerja dan road map pembangunan kelistrikan di NTT untuk meningkatkan ratio elektrifikasi di NTT.

Menanggapi permintaan Medah, GM PLN Wilayah NTT Richard Safkaur mengatakan, pemadaman itu terpaksa dilakukan lantaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan baku batu bara ketika dipanasi untuk bisa mengoperasikan turbin, membutuhkan suhu yang mencapai sekitar 1500 derjat. “Jika dia ada masalah, maka kita tidak boleh mendinginkannya dengan cara apapun selain harus didinginkan secara alamiah sehingga dibutuhkan waktu 4 hari untuk dingin setelah itu baru dihidupkan kembali, sehingga sering terjadi pemadaman,” jelas Richard, yang saat itu didampingi Humas PLN Paul Bola.

Ia mengatakan, jika menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Daya (PLTD) maka ketika terjadi gangguan hanya membutuhkan waktu hingga 20 menit kemudian bisa dihidupkan kembali. Richard juga menjelaskan, dalam upaya untuk mendikan ratio elektrifikasi di NTT berbagai terobosan telah dan akan terus dilakukan, diantaranya melalui program sehen mandiri. “Di NTT, baru 3-4 tahun terakhir ini baru lewat 50-an persen sedangkan sebelumnya paling rendah yaitu sekitar 38 persen,” katanya.

Menurutnya, sumber untuk menemukan ratio itu pihaknya mengakses melalui Badan Pusat Satatistik (BPS). Kata dia, BPS menghitung ratio itu dengan pendekatan jumlah Kepala Keluarga (KK), sedangkan PLN melakukan perhitungan berdasarkan jumlah persil atau jumlah rumah tangga yang dipasang listrik. “Contoh misalnya di daerah Pulau Sumba, satu rumah bisa dihuni 5-6 KK. Oleh BPS menghitungnya menjadi 7 sedangkan PLN menghitungnya 1 karena berdasrkan persil atau rumah,” katanya.

Richard mengharapkan penambahan alokasi dana yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kelistrikan di NTT. “Kami harapkan bantuan Bapak Ibrahim Medah sebagai senator untuk mengalokasi dana dari APBN melalui BUMN untuk memenuhi kebutuhan listrik di NTT. Dan kami harapkan Bapa Medah mengawalinya dari APBN. Kalau anggaran normatif saja seperti sekarang ini, maka 10-15 tahun kondisi kelistrikan di NTT akan seperti saat ini terus,” harap dia. (laurens leba tukan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *