Kupang, mediantt.com – Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya, menyatakan sedikit bernafas lega karena hingga akhir tahun 2014 lalu, pihaknya tidak disibukan dengan isue rawan pangan, meskipun di sejumlah daerah masih ada keluarga tertentu yang mengalami kemiskinan.
“Saya senang karena pada akhir tahun 2014 sampai saat ini kita tidak disibukkan dengan issue rawan pangan, padahal hampir setiap tahun NTT selalu sibuk dengan masalah ini. Saya senang, karena sampai saat ini belum ada isu rawan pangan. Ini karena kita semua telah bekerja keras. Saya berkunjung ke beberapa daerah dan menyaksikan masih aman, meski ada keluarga-keluarga tertentu yang masih alami kemiskinan,” tegas Gubernur Lebu Raya saat memberikan arahan pada Rakor antara Pemprov NTT dengan para bupati dan walikota di Aula EL Tari, Senin (2/2/2015). Rakor tersebut bertema “melalui Rakor ini kita tingkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerntahan umum di NTT’.
Lebu Raya mengatakan, tidak ada pemimpin yang ingin mencederai atau menyengsarakan rakyatnya, karena itu, berbagai upaya pemberdayaan rakyat terus dilakukan sehingga daerah ini bisa bebas rawan pangan. Salah satu alasannya, sebut dia, karena pemerintah berhasil mengkampanyekan diversifikasi pangan dengan mendorong gerakan makan pangan lokal. “Terima kasih kepada para bupati dan walikota yang sudah bekerja keras,” ujarnya.
Selain masalah pangan ini, Gubernur Lebu Raya juga memaparkan, bahwa angka kemiskinan di NTT hingga posisi November 2014 turun menjadi 19,06 persen. “Ini menurut data BPS tahun 2014, yang akan diperbarui lagi dengan data baru dari BPS pada Maret 2015. Secara nasional, angka kemiskinan kita terus menurun jika dibandingkan dengan delapan provinsi lain di Indonesia yang masih tinggi angka kemiskinannya.
Karena itu, ia meminta kepada para bupati dan walikota agar terus memperhatikan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan meningkatkan program berbasis desa dengan mereplikasi program pemerintah pusat dan provisni serta mengedepankan program pro rakyat. “Mari kita bersinergi. Jangan ada anggapan bahwa ini program gubernur jadi diabaikan. Mari kita aktifkan tim penanggulangan kemiskinan di daerah dan satukan seluruh tenaga pendamping,” imbuh Lebu Raya.
Gubernur juga menandaskan, “Khusus untuk pelaksanaan anggur merah, saya minta kita samakan persepsi . Memang ini program gubernur tapi mari kita bersinergi, kita jalan bersama. Tidak ada urusan dengan politik. Kialau kita ikhlas, jalani saja. Sekarang kita punya 1480 desa/kelurahan anggur merah yang sudah dapat, yang akan ditambah lagi 589 desa/kelurahan pada tahun 2015. Jadi program ini tetap dilaksanakan. Kalau kita bisa bersinergi dengan baik, maka kita bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mensejahterakan rakyat”.
Segera Bahas APBD
Gubernur juga mengingatkan kabupaten/kota yang hingga saat ini belum menetapkan APBD tahun 2015 agar segera ditetapkan tepat waktu agar tidak menerima sanksi dari Pemerintah Pusat. Kalau ada masalah, segeralah membangun komunikasi politik untuk menuntaskan pembahasan APBD. “Saya harapkan APBD tahun 2015 ditetapkan tepat waktu. Kalau ada masalah, komunikasikan dengan baik. Komunikasi politik harus dibangun dengan baik karena sanksinya berat, enam bulan tidak terima gaji. Jadi segera selesaikan, kalau ada kesulitan, sampaikan supaya kita sama-sama cari jalan,” tegas Lebu Raya, seraya berharap adanya koordinasi yang baik antara kabupaten/kota dengan propinsi. “SKPD kabupaten/kota harus proaktif berkoordinasi dengan propinsi, jangan tunggu,” ujarnya.
Gubernur juga meninggung soal masalah human trafficking yang lagi marak akhhir ini. Ia meminta para bupati dan walikota untuk bertindak tegas terhadap para calo TKI. Menurutnya, daratan Sumba dan Timor harus mendapat perhatian serius karena kedua wilayah ini rata-rata TKI-nya banyak yang bermasalah. Di Flores memang ada tapi kebanyakan legal. “Itu data yang kita peroleh sehingga para bupati dan walikota harus serius memperhatikan masalah ini. Ciptakan lapangan kerja agar TKI kita tidak keluar negeri lagi,” katanya.(jdz)
