JAKARTA – Sikap KPK yang kembali mengungkit kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan bukannya menuntaskan kasus korupsi dalam perkara bail out Bank Century yang berkali-kali dijanjikan Ketua KPK Abraham Samad sebelum terpilih sebagai Ketua KPK, dipertanyakan banyak pihak. Apalagi dalam kasus BLBI itu ditenggarai melibatkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
”Yang menjadi pertanyaan, kenapa selama 10 tahun terakhir di kala PDIP menjadi oposisi kasus BLBI itu tak pernah disentuh KPK. Tapi ketika baru saja memerintah langsung disentuh KPK. Ada apa dengan KPK,” lontar pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Muhammad Budyatna di Jakarta, Selasa (6/1).
Ia menambahkan. dibalik langkah KPK mengangkat kembali kasus BLBI diduga atas kepentingan politik pribadi pimpinan KPK terhadap Megawati.
”Ingat sebelum pilpres Abraham Samad digadang-gadang menjadi cawapresnya Jokowi. Saat itu Samad akrab dengan Megawati karena dalam beberapa acara Megawati bersama Jokowi, selalu ikut dihadiri Samad,” ungkap Budyatna yang lantas menambahkan kalau keakraban itu berakhir ketika diputuskan bahwa capresnya Jokowi adalah Jusuf Kalla.
Karena itu kata Budyatna, Samad harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa ketika sebelum Pilpres dirinya bisa berdekatan dengan Megawati mengingat langkahnya itu bertentangan dengan kode etik KPK.
”Kalau memang BLBI terus dilanjutkan pemeriksaannya sesuai yang mereka sampaikan, kenapa Samad dekat dengan Megawati sebelum pilpres ? Seharusnya kalau Megawati akan menjadi objek terperiksa karena Megawati-lah sebagai presiden yang memberikan SKL (Surat Keterangan Lunas) itu, maka Samad tidak boleh mendekati Megawati karena akan ada konflik kepentingan,” urai Budyatna yang juga Guru Besar Ilmu Politik UI ini.
Dengan demikian Budyatna menyarankan agar dibentuk Dewan Kehormatan (DK) KPK untuk mengusut sikap dan perilaku pimpinan KPK yang tidak patut seperti ini. ”Jangan sampai ada anggapan Samad melakukan ini karena keinginannya menjadi wapres tidak dikabulkan Megawati, sehingga mengangkat kembali kasus BLBI,” tuturnya.
Ia pun meminta Megawati agar ekstra hati-hati terhadap Jokowi, meskipun perilaku Jokowi yang terlihat patuh dan selalu menunduk terhadap dirinya, karena bisa saja Jokowi siap ”menanduk” Megawati begitu ada kesempatan. Apalagi PDIP sedang bersiap menghadapi kongres lima tahunan (kongres PDIP) yang bisa jadi Jokowi ada keinginan untuk menjadi Ketua Umum DPP PDIP.
Inidikasi itu bisa terlihat dari hasil survey Cyrus Network yang menyebutkan Jokowi jauh lebih pantas memimpin PDIP ketimbang Megawati yang sudah tua dan terlalu lama memimpin partai berlogo kepala banteng dengan moncong putih itu.
”Artinya bisa jadi langkah KPK kembali mengusut kasus BLBI itu terkait hal itu. Apalagi ditenggarai kalau Jokowi dan orang-orangnya sedang bernafsu untuk mengambil-alih PDIP dengan menjadi ketum partai. Sebab kalau Jokowi yang menjadi ketum berarti dia sudah bukan lagi sebagai petugas partai,” pungkas Budyatna. (ind/jdz)