APBD NTT 2015 Ditetapkan Rp 3,2 Triliun

by -26 views

Kupang, mediantt.com – Rabu, 17 Desember 2014 lalu, Paripurna DPRD NTT akhirnya mensahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT tahun 2015 sebesar Rp 3,287 triliun.

“DPRD NTT telah mengesahkan APBD NTT Tahun Anggaran  2015 sebesar Rp3,287 triliun,” jelas Ketua DPRD Provinsi NTT, Anwar Pua Geno, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan.

Pua Geno menjelaskan, APBD NTT ini telah telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD NTT Tahun Anggaran 2015 tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 3,282 trilun dan pembiayaan yang diperuntukan bagi penerimaan sebesar Rp 61,1 miliar, dan pengeluaran sebesar Rp 56,2 miliar.

Namun pendapatan sebesar Rp 3,282 triliun tersebut ternyata masih didominasi dana perimbangan sebesar Rp 1,481 triliun (40%). Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 829,8 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah Rp 971,8 miliar.

Adapun pembiayaan sebesar Rp 61,1 miliar tersebut terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) sebesar Rp 53,7 miiar dan penerimaan kembali dari pemberian pinjaman sebesar Rp 7,3 miliar.

Selanjutnya pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 56,2 miliar itu terdiri dari penyertaan modal di Bank NTT sebesar Rp 50 miliar dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 6,2 miliar

Ketua DPRD NTT, Anwar Pau Genu juga menambahkan anggaran sebesar Rp 1 miliar bagi Biro Tata Pemerintahan Setda provinsi setempat untuk koordinasi pembentukan dan pelaksanaan Daerah Otonomi Baru (DOB) di daerah ini.

Dia mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya rencana tesebut untuk tuntasnya pembentukan DOB Malaka dan Kota Maumere. “Selain itu, dewan meminta kepada pemerintah untuk memperkuat aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah pada beberapa kabupaten yang mau membentuk DOB seperti Pantar, Amanatun, Amfoang, dan pemekaran Sumba Timur,” ujarnya.

PAD Naik 25 Persen

Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Matara menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi NTT tahun 2015 sebesar Rp 800 miliar lebih atau naik sekitar 25 persen dari tahun 2014 hanya Rp 600 miliar lebih. “Dengan melihat kenaikan PAD Pemerintah Provinsi NTT di tahun 2015, maka sepatutnya pemerintah diberi apresiasi atas kerja keras selama ini,” kata Nelson Matara didampingi Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, Ketua Komisi IV DPRD NTT, Alex Ena, Ketua Komisi V DPRD NTT, Wilson Rondo, pada jumpa pers di ruang rapat Kelimutu DPRD NTT.

Nelson menjelaskan, ada dua agenda besar yang baru selesai dibahas antara DPRD Provinsi NTT dengan Pemerintah yakni evaluasi terhadap kinerja pemerintah tahun 2014 dan penetapan RAPBD NTT tahun 2015. Dalam evaluasi terhadap pemerintah ada SKPD yang kinerjanya belum sesuai dengan target sehingga didorong terus untuk memperbaiki kinerjanya di tahun 2015. Sedangkan bagi SKPD yang kinerjanya baik maka didorong terus agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Ia juga mengatakan, tahun 2015 APBD Provinsi NTT meningkat menjadi Rp 3,2 triliun ketimbang tahun 2014 hanya Rp 2,7 triliun. Peningkatan APBD ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah sehingga dewan akan terus mendorong agar apa yang menjadi target dan komitmen bisa terwujud yakni memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Kita berkomitmen agar dana yang ada harus digunakan seoptimal mungkin untuk ksejahteraan masyarakat NTT,” katanya.

Untuk tahun 2015, lanjut dia, ada komitmen kuat dari dewan untuk bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada. DPRD juga perlu diingatkan jika dalam perjalanan ada berbagai persoalan yang akan dihadapi. “Kami perlu diingatkan kalau ada kesalahan atau kekeliruan karena kami juga manusia biasa,” bebernya.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno mengatakan, pihaknya sudah memanggil PLN agar pada hari raya Natal,25 Desember 2014 dan hari raya Tahun Baru, 1 Januari 2015 tidak ada pemadaman listrik. Dan itu sudah menjadi komitmen DPRD Provinsi dan pihak PLN sendiri.

Selain itu Anwar mengatakan, selama tahun 2014, DPRD NTT telah menghasilkan 27 keputusan, sembilan perda dan satu perda inisiatif serta 24 pengaduan dari masyarakat dan salah satunya adalah pengaduan dari Aliansi wartawan NTT yang mempertanyakan dana Rp1,2 Miliar untuk Metro TV yang diajukan oleh pemerintah Provinsi NTT.

Dia juga mengatakan, dewan telah menyetujui pembangunan gedung Kantor Gubernur II Eltari dengan dana sebesar 167 Miliar dan untuk tahap awal atau pertama dialokasikan Rp 60 Miliar. Rencana pembangunan kantor Gubernur yang berlantai lima tersebut bukan karena suatu kemewahan namun itu merupakan simbol daerah. “Kita membangun kantor Gubernur bukan sebagai kemewahan tapi ini merupakan simbol daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat NTT,” ungkapnya.

Selain itu ada rencana pembangunan NTT Expo atau Fair untuk pameran di Lasiana dengan dana awal 4,2 Miliar untuk pembangunan jalan masuk dan skip. Sementara pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) ditunda penetapannya. “Dana cadangan untuk pilgub kita tunda penetapannya,” pinta Anwar. (hiro)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments