Kupang, mediantt.com — Wakapolda NTT, Kombes Pol Sumartono Jochanan, menjadi sasaran kritik DPRD NTT pada rapat dengar pendapat (RDP), Kamis (4/12). Polda dikritik karena dinilai tidak serius bahkan gagal menyelesaikan masalah TKI illegal di NTT. RDP yang juga dihadiri aktifis mahasiswa terutama dari PMKRI Cabang Kupang ini, Wakapolda juga secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas tindakan pemukulan yang dilakukan anggotanya saat aksi unjuk rasa Senat Unwira, Selasa lalu.
“Kalau memang ada aparat saya yang benar melakukan pemukulan terhadap rekan-rekan mahasiswa ataupun aktifis, saya minta maaf,” kata Wakapolda Sumartono.
Wakapolda menjelaskan, sebenarnya tidak ada pemukulan ataupun penyerangan terhadap aktifis. Alasannya, sebut dia, dari kronologis kejadian yang diketahui, ketika terjadi aksi demo yang berujung bentrokan tersebut, salah satu anggota Polda NTT atas nama Gun Diaz berusaha untuk melerai kedua belah pihak. “Jadi, saat itu tujuan Pak Gun Diaz hanya untuk menetralkan situasi dengan melerai kedua belah pihak dan tidak ada pemukulan,” kilah Wakapolda.
Menurut Wakapolda, seharusnya Polda NTT dan para aktifis mahasiswa untuk lebih focus kepada akar permasalahan yang diperjuangkan yakni human trafficking, sehingga kasus bentrokan tersebut tidak perlu diperpanjang lagi. “Mari kita focus pada permasalahan pokok tentang perdagangan manusis NTT, tidak perlu lagi timbulkan masalah baru yang bias mengaburkan masalah utama,” tegas Wakapolda berharap.
Ia juga menegaskan bahwa Polda NTT telah berkomitmen untuk memberantas human trafficking di NTT. Karena itu, tidak ada ampun bagi mereka, termasuk aparat, yang melakukan perdagangan manusia di NTT.
Menanggapi kritik Komisi V atas gagalnya Polda menyelesaikan masalah TKI ilegal, Wakapolda menyatakan, Polda NTT bertekad menuntaskan masalah human trafficking ini. Artinya, jika ada pihak atau oknum yang terlibat merekrut TKI ilegal, akan ditindak tegas, termasuk aparat polisi sekalipun. (jdz)
