Jakarta, mediantt.com – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kader-kader Partai Demokrat untuk berjuang keras menggolkan Perppu Pilkada menjadi undang-undang. Tak hanya itu, dia juga meminta para anggotanya yang duduk di parlemen untuk menggandeng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Saya telah memerintahkan para pimpinan PD untuk mulai menjalin komunikasi dgn PDIP & KIH, agar perjuangan bersama ini berhasil,” tulis SBY dalam akun Twitter miliknya, Kamis (4/11).
Menurutnya, penerbitan Perppu Pilkada tersebut dilakukannya berdasarkan aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia. Atas alasan itu, SBY pun meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar Perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang.
“Rakyat Indonesia, SBY & PD akan tetap memperjuangkan Sistem Pilkada Langsung dgn Perbaikan, sesuai aspirasi saudara semua. Saya & PD meminta dukungan rakyat Indonesia pecinta demokrasi, agar Perppu Pilkada Langsung ini bisa lolos di DPR nanti,” lanjutnya.
Bahkan, SBY tak keberatan jika diminta oleh kubu Prabowo, termasuk Golkar untuk menjelaskan isi kesepakatan bersama antara KMP dan Partai Demokrat. “Jika diperlukan, bisa saya jelaskan lahirnya Kesepakatan Bersama KMP + PD, yg berikan dukungan Perppu Pilkada Langsung tsb,” tambah SBY.
Sebelum menutup kicauannya, SBY menyatakan politik juga menyuarakan sebuah kebenaran. peta politik pun akan menjadi lebih indah jika semua pihak yang terlibat di dalamnya bersama-sama memegang etika.
“Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh “memegang etika & juga bisa dipercaya,” tutupnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan. Ia meminta Golkar mematuhi moral dan etika dari perjanjian Perppu Pilkada yang sudah dibuat.
“Ya kita lihat saja nanti gimana. Apakah dia tetap menolak Perppu atau gimana. Tapi harapan kami secara moral harus etika moral politiknya harus dijalankan. Tetapi hak masing-masing partai,” kata Syarief.
Menanggapi penilaian Demokrat, Aburizal Bakrie (Ical) yang baru saja terpilih kembali menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2014-2019, menyatakan keputusan penolakan Perppu itu dilakukan oleh forum Munas.
“Perppu pilkada, kita dibilang ingkar janji, keputusan rekomendasi Munas. Itu dibuat seluruh peserta Munas,” elak Ical dalam pidato penutupan Munas IX Partai Golkar, Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12).
Ical tidak berkomentar lebih lanjut soal sikap balik badan atas kesepakatan Perppu Pilkada tersebut. Dia lebih banyak membahas soal kebersamaan KMP 5 tahun mendatang.
“Kita berharap 5 tahun ini kita bersama-sama. Kita berjuang bersama,” kata Ical di hadapan sejumlah petinggi KMP, termasuk Prabowo Subianto.
Lobi DPR
Sementara sikap Presiden Joko Widodo, menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Presiden Jokowi mengarahkan untuk tetap memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. “Arahan presiden perjuangkan demokrasi yang terjadi. Pilar dari buah reformasi adalah demokrasi langsung. Itu yang akan diperjuangkan,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12).
Andi mengatakan, pihaknya akan menunggu proses yang sedang berjalan di DPR terkait hal tersebut. Jika sudah ada keputusan, baru pemerintah akan mengambil sikap.
“Menunggu proses di DPR. Baru akan masa sidang Januari dilakukan masih ada waktu 10 Januari untuk lakukan komunikasi politik untuk arahan di DPR,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, apapun keputusan DPR diharapkan tidak mengganggu kinerja pemerintah. Ia menyarankan harus ada komunikasi politik yang aktif.
“Ada dua kekuatan yang saya harapkan nanti mereka bisa bersatu untuk bagaimana mendukung visi misi dan tugas-tugas yang akan dilakukan pemerintah,” ujar Tedjo.
Tedjo yakin para pemimpin partai di KMP akan mendukung penuh tugas-tugas pemerintahan ke depan. “Saya tidak ada kaitan tetapi saya dengan pimpinan partai politik baik dengan KIH maupun KMP, saya pribadi sudah bertemu dengan beliau-beliau dan beliau-beliau sudah mengatakan akan mendukung penuh tugas-tugas pemerintahan ke depan,” ujarnya. (sm/jk)
