Kupang, mediantt,com — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, berharap agar Waduk Kolhua dapat segera dibangun untuk menyelesaikan masalah air minum di Kota Kupang. Menteri berjanji akan mengalokasikan anggaran dalam APBN tahun 2015, dengan catatan masalah lahan harus clear.
“Pembangunan Waduk Kolhua selain untuk penyediaan air bersih atau air minum untuk warga Kota Kupang. Waduk tersebut juga dapat digunakan dalam rangka pengendalian banjir di daerah sekitar muara sungai,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT, Andre W.Koreh kepada wartawan di Kupang, Rabu (3/12), usai peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke-64.
Berdasarkan data teknis yang ada, sebut dia, sebanyak 150,55 per detik, digunakan untuk 162.594 jiwa atau 32.519 sambungan rumah di Kota Kupang. Tidak hanya untuk sambungan rumah, lanjut dia, dengan adanya waduk tersebut juga akan menaikan permukaan air tanah dalam wilayah Kota Kupang.
“ Untuk pembesan lahan bakal Waduk Kolhua, Pemprov NTT dan Pemkot Kupang masing-masing telah mengalokasikan dana Rp 4 miliar guna menyiapkan lahan beserta rumah tinggal dilengkapi fasiloitas listrik bagi kepala keluarga yang nantinya akan pindah menempati lokasi baru,” ujarnya.
Andre Koreh juga menjelaskan, Provinsi NTT tertinggal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam membangun waduk atau bendungan. Padahal, dulunya kedua provinsi bertetangga ini sama-sama membangun sarana tersebut. “Saat ini NTB sudah memiliki 18 waduk, sementara NTT baru satu waduk yakni Waduk Tilong di Kabupaten Kupang,” kata Andre.
Menurutnya, NTT bersyukur tertundanya pembangunan Waduk Kolhua,sehingga alokasi anggarannya dialihkan pemerintah pusat untuk pembangunan Waduk Raknamo di Kabupaten Kupang yang masih berada dalam wilayah NTT.
Ia menuturkan, NTT tentunya sangat rugi apabila kejadian pada tahun 2001 terulang kembali, dimana karena adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan Waduk Aesesa,alokasi anggaran pembangunannya dipindahkan ke provinsi lain.
“Pembangunan Waduk Raknamo di Kabupaten Kupang akan segera dilakukan pada tahun 2015 yang groud breaking-nya akan dilaksanakan pada Bulan Januari 2015 mendatang oleh Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, selain Waduk Raknamo yang akan mulai dibangun ada beberapa waduk yang sudah disiapkan desain dan pra-desainnya antara lain Temef di Kabupaten TTS, Rotiklot di Belu, Jawakisa di Nagekeo, Kolhua di Kota Kupang, Napunggete di Sikka dan Waibara di Kabupaten Sumba Timur.
Ia mengatakan, selain enam waduk yang sudah disiapkan desain dan pra-desainnya,masih ada 46 calon waduk lagi yang sedang dilakukan studi lokasi potensial.
Siaga Hadapi Musim Hujan
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam sambutannya meminta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setempat untuk siaga dan waspada karena saat ini sudah memasuki musim hujan. “Saya minta kesiagaan baik peralatan dan maupun personil di lokasi rawan longosr dan banjir di NTT yang kerap menjadi masalah setiap tahun pada musim hujan,” kata Lebu Raya pada peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke-64 di Kupang, Rabu (3/12).
Menurutnya, mencermati kondisi seperti sekarang ini NTT membutuhkan percepatan, kerja lebih keras, butuh inovasi dan kreasi dari jajaran Dinas Pekerjaan Umum dalam membangun daerah ini yang penuh dengan dinamika dan tantangan.
Dia mengatakan, dengan momentum peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum inilah saatnya membangun etos kerja sebagai insan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna memberi nilai tambah, “Inilah saatnya bagi insan PU dan Perumahan Rakyat kembali ke khitah sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.
Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT, Andre Koreh juga mengatakan, momentum peringatan Hari Bhakti PU untuk merefleksi kembali kinerja pelayanan yang dilakukan sebagai insan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
Menurutnya, sorotan masyarakat semakin kritis terhadap Dinas PU sebagai SKPD yang mengelola anggaran relatif besar tetap disikapi secara positif, namun, diharapkan adanya keseimbangan dalam mengkritisi kinerja instansi ini.
“Masyarakat juga perlu tahu, Dinas PU dalam mengelola anggaran negara menerapkan setidaknya delapan lapis pengawasan, mulai dari kepala seksi sebagai PPK hingga pimpinan selaku pengguna anggaran,” jelasnya. (jdz)
