Jakarta, mediantt.com — Konflik internal Partai Golongan Karya (Golkar) hampir pasti bakal berlanjut. Harapan terjadinya rekonsiliasi antara kubu Aburizal Bakrie dan Presidium Penyelamat Partai pimpinan Agung Laksono padam sudah.
Setelah dicoba untuk dilakukan pendekatan menjelang musyawarah nasional (munas) Bali yang dibuka hari ini, ternyata dua kubu tidak berhasil menemui kesepakatan. ”Klir, belum ada kesepakatan,” ujar Agung Laksono, ketua Presidium Penyelamat Partai, kemarin.
Agung menyatakan, setelah presidium dan Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tanjung bertemu, ada setitik harapan agar rekonsiliasi dengan kubu Ical –sapaan akrab Aburizal– bisa terealisasi. Harapan itu adalah merealisaikan pelaksanaan munas secara bersama-sama dengan menentukan bulan pelaksanaan pada 2015.
Namun, saat Akbar menyampaikan itu kepada Ical, Ketua Umum Partai Golkar yang dinonaktifkan presidium tersebut menyampaikan permintaan yang bagi Agung tidak realistis. ”Pak Ical memang minta 2015, kami juga siap 2015. Tapi, kok mintanya (munas) sampai Oktober 2015,” kata Agung.
Menurut Agung, sikap tidak realistis Ical tidak hanya di situ. Meski meminta munas Partai Golkar dilaksanakan pada Oktober 2015, Ical bersikukuh tetap menggelar munas di Bali. Agung mengatakan, jika presidium sepakat, Ical dkk akan menggelar munas di Bali tanpa agenda pemilihan ketua umum. ”Agenda munas di Bali adalah persiapan teknis munas, nanti baru Oktober 2015 pemilihan Ketum. Ini mekanisme seperti apa? Saya tidak habis pikir,” ujarnya dengan nada tinggi.
Agung menegaskan, pola semacam itu jelas-jelas bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai. Apalagi, ujar mantan Menko Kesra tersebut, pelaksanaan munas Bali disepakati melalui pleno yang tidak demokratis. Kepada Akbar yang menjadi mediator, dia mengingatkan seberapa jauh pelanggarannya bila hal tersebut disepakati. ”Saya sudah berusaha, sudahlah munas Januari 2015 saja. Itu ada dasarnya. Kalau seperti itu, apa maksudnya,” ucapnya.
Agung menyatakan, dengan kondisi itu, pelaksanaan munas versi presidium pada Januari 2015 akan tetap dilaksanakan. Dia menyebut munas tersebut adalah munas yang sesuai dengan AD/ART partai. Dia juga memastikan akan menolak untuk menghadiri munas di Bali. ”Kalau sekadar datang ke Bali, saya bisa saja. Siapa yang melarang. Tetapi, saya tidak akan datang,” tandasnya.
Persiapan di Bali
Kegagalan rekonsiliasi dikonfirmasi kubu Aburizal. Panitia Organizing Committee Munas Golkar Bali Bambang Soesatyo memastikan bahwa pelaksanaan munas di Nusa Dua itu akan tetap berjalan sesuai jadwal. ”Kami panitia tengah bekerja keras mempersiapkan perhelatan lima tahunan itu. Kami sudah mempersiapkan panggung atau ring pertarungan dengan baik, kalaupun tidak jadi islah, ya munas jalan terus,” tutur Bambang.
Menurut Bambang, panitia tidak memiliki urusan dengan proses islah yang berpotensi mengganggu jadwal munas. Ada atau tidak ada islah, munas di Bali akan jalan terus, dengan dua kandidat yang siap bertarung, yakni Ical selaku incumbent dan Airlangga Hartarto. ”Jadwal munas yang ditetapkan 30 November itu bukan keputusan pribadi-pribadi, baik Agung maupun ARB (Ical, Red), tapi keputusan rapimnas (rapat pimpinan nasional) yang diputuskan bulat 34 DPD I seluruh Indonesia dan 10 organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar,” ujarnya.
Bambang menyatakan, panitia kemarin juga sudah sibuk dengan berbagai persiapan. Panitia sudah mengoordinasikan pihak-pihak keamanan untuk mengantisipasi membeludaknya peserta. Panitia juga mengantisipasi adanya tamu-tamu tidak diundang. ”Panitia tidak saja meminta bantuan Polri, TNI, dan ribuan pecalang. Tapi, juga kita turunkan pasukan keamanan internal dari berbagai organisasi/ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar,” ujarnya.
Sampai kemarin, lanjut Bambang, sebagian DPD I dan DPD II sudah berdatangan di tujuh hotel yang disediakan panitia di sekitar Nusa Dua. Bambang dapat memastikan seluruh DPD I dan DPD II, walau mendapat ancaman dari berbagai pihak agar tidak menghadiri Munas IX Golkar di Bali, akan datang ke Pulau Dewata ini. ”Hal itu terkonfirmasi dari surat registrasi/pendaftaran yang ditandatangi ketua-ketua dan para sekretaris DPD I dan DPD II lengkap dengan jumlah delegasinya,” ujar dia. Bambang menambahkan, panitia juga mengundang perwakilan dari parpol lain, terutama Koalisi Merah Putih (KMP), untuk hadir dalam munas. Para tokoh dan pimpinan parpol anggota KMP seperti Amien Rais, Hatta Rajasa, Prabowo Subianto, Anis Matta, Suryadharma Ali, Djan Faridz, dan Syarief Hasan telah memastikan menghadiri acara pembukaan munas Golkar pada Minggu malam (30/11).
Dampak ke KMP
Sementara itu, konflik Partai Golkar dikhawatirkan akan mengancam soliditas partai yang bernaung di KMP. Pasalnya, posisi Golkar selama ini dikenal sangat sentral di koalisi yang saat pemilu lalu mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Hal tersebut dibuktikan dengan posisi Aburizal Bakrie yang menjabat ketua presidium KMP.
Pernyataan itu disampaikan pengamat politik Hanta Yuda saat menghadiri diskusi polemik di Warung Daun. Menurut Hanta, yang membuat KMP besar selama ini adalah Golkar. Sebab, politikus Golkar dikenal mempunyai pengalaman yang banyak di parlemen.
Bukan hanya itu. Perolehan suara Golkar di dalam pileg juga cukup besar. Yakni, mencapai 18.432.321 suara atau 14,75 persen. Posisinya di bawah partai pemenang pileg, yakni PDIP dengan 23.681.471. ”Banyaknya suara itu membuat banyak anggota Golkar yang mendapatkan kursi di DPR. Jumlahnya mencapai 91 orang,” jelasnya.
Besarnya jumlah anggota Golkar yang mengisi kursi DPR tersebut membuat partai yang identik dengan Orde Baru itu menjadi rebutan. Jika ketua partai beringin hasil munas nanti membelokkan dukungan ke KIH, bisa dipastikan KMP tidak akan dominan lagi di gedung senayan. ”Dalam setiap pengambilan keputusan pun akan kalah,” jelasnya.
Dia melanjutkan, para elite politik di Golkar harus memikirkan kelangsungan partai. Pasalnya, kegaduhan itu berdampak pada konstituen partai yang pernah dipimpin mantan Presiden Soeharto itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang turut jadi pembicara di dalam diskusi tersebut yakin bahwa Golkar akan tetap solid. Fadli mengungkapkan, konflik di dalam Partai Golkar itu sudah biasa terjadi. ”Semua partai juga pernah mempunyai konflik. Jadi biasa,” paparnya.
Wakil ketua umum Partai Gerindra tersebut menjelaskan, Ical masih layak menjadi ketua umum Golkar. Menurut dia, di tangan Ical, golkar semakin solid dan menjadi partai yang disegani. Selain itu, Fadli mengklaim bahwa prestasi Golkar semakin baik saat dipimpin Ical. ”Golkar semakin solid dan berhasil di bawah Pak Aburizal,” ujarnya.
Pernyataan Fadli itu kontras dengan fakta yang dicapai Ical. Saat Pemilu Legislatif 2014, Golkar menargetkan memenangi pemilu. Namun, Golkar hanya menempati urutan kedua di bawah PDIP.
Selain itu, ada target lain yang tidak tercapai, yakni mengajukan calon presiden dari internal partai. Saat itu yang dipersiapkan untuk maju menjadi RI-1 adalah sang ketua umum. Sayang, belum sempat berkompetisi, harapan Ical harus pupus. Sebab, meski terus disokong media miliknya, elektabilitas Ical tidak beranjak naik. (jp/jdz)
