Anggaran Rapat untuk Infrastruktur

by -17 views

Jakarta, mediantt.com — Pemerintah menghemat pengeluaran agar dapat dialokasikan ke pos pembangunan infrastruktur. Tahun depan, kebijakan tersebut diterapkan pada dana-dana rapat dan perjalanan dinas pegawai negeri. Rencananya, pemotongan bujet mencapai Rp 16 triliun.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan, selama ini anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut cukup besar. Nilainya menyentuh Rp 41 triliun atau 2,01 persen dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2015 yang senilai Rp 2.039,5 triliun.

Pada APBN Perubahan (RAPBN-P) mendatang, pemerintah memangkas belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, konsinyering, dan semacamnya hingga 39 persen. ”Jadi, tahun depan tinggal Rp 25 triliun,” tuturnya di sela-sela DBS Asian Insights Seminar di Jakarta, Selasa (25/11).

Menurut mantan menteri BUMN tersebut, dana sebesar itu seharusnya bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih produktif untuk menggenjot pertumbuhan perekonomian di tanah air. Karena itu, nanti dana tersebut dialihkan ke pos-pos infrastruktur, peningkatan subsidi nelayan, dan pembangunan mesin pendingin untuk ikan tangkapan nelayan di daerah-daerah pesisir. ”Nanti kami bikin e-perjalanan dinas. Jadi, dana-dana tersebut bisa dimonitor buat apa saja,” ujarnya.

Sebelumnya, pada pertengahan tahun ini, pemerintah juga mengurangi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 43 triliun. Sebagian besar anggaran yang dipotong itu adalah untuk perjalanan dinas. Salah satu kementerian yang dipotong anggarannya adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang mencapai Rp 9,8 triliun. Pemangkasan tersebut dilakukan agar defisit anggaran di level 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) tetap terkendali.

Di sisi lain, penghematan anggaran diharapkan bisa membawa dampak positif jangka panjang. Misalnya dialokasikan untuk pembangunan wilayah-wilayah produktif seperti kawasan teknologi. Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyatakan, pihaknya berencana membangun 100 techno park di kabupaten/kota. ”Tahap pertama 20 techno park dulu. Setiap tahun, nanti kami bangun 100 techno park. Dengan begitu, pada 2019 sudah seluruh kabupaten/kota,” ujarnya.

Di samping kabupaten/kota, kawasan teknologi yang lebih besar atau science park akan dibangun di tingkat provinsi. Andrinof mengungkapkan, biaya pembangunan techno park maupun science park dibebankan pada negara. Untuk techno park, modalnya Rp 10 miliar. ”Kalau science park bisa dua kali lipat (modalnya),” tuturnya. Pada tahap awal, pemerintah akan membangun 10 science park di beberapa provinsi. (jp/jdz)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments