Yasona Minta Daftarkan Kekayaan Intelektual, Kopi Bajawa Telah Terdaftar

Kupang, mediantt.com – Kesadaran hukum semua komponen masyarakat termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten, diperlukan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual di Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebab, kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi dan kecerdasan daya berpikir seseorang.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendaftarkan kekayayaan intelektual yang terdapat di daerahnya masing-masing. Misalnya, kekayaan daerah jenis komoditas pertanian seperti, kopi, lada, atvokat, kelapa, kemiri dan lainnya sebagai kekayaan intelektual.

“Saya mendorong supaya pemerintah provinsi maupun kabupaten mendaftarkan kekayaan intelektual hak cipta seperti, tenun ikat di Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini sangat penting dalam mengantisipasi persaingan antar bangsa,” kata Menteri.

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan daya berpikir, seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan objek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Menteri Yasonna menjelaskan, kopi Bajawa (NTT) telah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual sebagai kekayaan intelektual. “Jadi kalau sudah terdaftar sebagai kekayaan intelektual maka mempengaruhi mekanisme pasar sehingga harga jualnya meningkat,” jelas Laoly.

Menteri menjelaskan, di negara maju perbandingan pendaftaran kekayaan intelektual berdasarkan hasil survey menunjukan berbanding positif dengan kemajuan ekonomi. Semua negara merespons kemajuan ekonomi dan teknologi. Jika perusahaan yang lambat merespons kemajuan teknologi maka akan tergilas.

Dia mencontohkan, Hand Phone (HP) Nokia adalah rajanya HP. Tiada hari tanpa Nokia. Akhirnya dalam waktu hanya beberapa tahun tidak responsif dan kemudian langsung digilas IPO (Initial Public Offering). Dan disusul Samsung merajai Android di Indonesia. “Kemajuan semuanya bermodalkan penemuan (invention) dari daya kreativitas dan menjadi kekayaan intelektual,” kata Yasona.

Berbasis HAM

Menteri Yasona juga menjelaskan,
kebijakan Rancana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga pemerintah di daerah juga berkewajiban mengupayakan terwujudnya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Pernyataan ini, disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H. Laoly, di aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, Jumat (6/4), saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) RAN HAM yang dirangkai dengan Kekayaan Intelektual serta Rapat Koordinasi Peduli HAM se provinsi NTT. Acara tersebut, menghadirkan para Bupati dan Walikota se NTT sebagai peserta, juga Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian Hukum pemerintah kabupaten dan jajaran lingkup Kanwil Hukum dan HAM NTT.

Selain itu, dilakukan penandatangan nota kesepahaman Peduli HAM antara Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris, dengan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Ketua DPRD, H. Anwar Pua Geno dan para Bupati serta Walikota. Nota kesepahaman ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah provins dan kabupaten dalam pelaksanaan RAN HAM di daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Menteri Yasonna mengatakan, perkembangan dan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi harus dibarengi dengan penanganan hak asasi manusia dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, menurut dia, pemerintah dituntut memiliki komitmen dalam menegakan HAM bagi masyarakat yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang responsif HAM.

‘Saya berharap dari rakor ini, implementasi HAM tidak hanya pada tataran konseptual tetapi harus mampu dijabarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan berbasis HAM. Sebab, strategi RAN HAM bertujuan untuk memberikan arah bagi pencapaian terciptanya masyarakat madani dan sejahtera,” jelas Menteri.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, mengatakan, ada tujuh kabupaten di NTT yang telah meraih predikat Peduli RAN HAM. Yaitu, kabupaten Sikka, Kota Kupang, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Flores Timur, Nagekeo dan Alor. Juga di NTT telah dibentuk Sekretariat Bersama (Sekber) RAN HAM, baik di provinsi maupun di kabupaten.

Menurut Lebu Raya, pelaksanaan RAN HAM di setiap tingkatan dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Dengan begitu, pelaksanaan RAN HAM di daerah dapat berjalan dengan baik.
Dikatakan, implementasi RAN HAM di daerah, membutuhkan keterlibatan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) peduli HAM, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan stakeholder lainnya.

“Saat ini di NTT terdapat masalah kemanusiaan terkait HAM. Sedang mencuat soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Sementara diupayakan melalui berbagai cara supaya dapat mencegah kasus TKI ilegal di daerah ini. Tentu memerlukan keterlibatan seluruh elemen, termasuk pentingnya pengawasan dari pihak Imigrasi,” tutur Lebu Raya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM NTT, M. Diah, selaku ketua panitia rakor RAN HAM se NTT, mengatakan strategi pelaksanaan RAN HAM 2015-2019, melalui penguatan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM. Meliputi, pendidikan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM, penerapan norma HAM dan pelayanan serta Komunikasi bagi masyarakat.

Sedangkan capaian yang ingin dicapai, terciptanya hubungan yang terjalin harmonis antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT dengan jajaran pemerintah provinsi, DPRD NTT , pemerintah kabupaten dan kota, terutama dalam pembahasan Perda. (hms/son)