TPDI Beri Pencerahan Rasional Soal Pasal 79 KUHP

KUPANG – Menanggapi polemik soal cara penghitungan daluwarsa yang tertuang dalam pasal 79 KUHP dalam perkara pra peradilan antara Frans Oan Smewa (FOS) dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT di Pengadilan Negeri (PN) Kupang, TPDI memberikan pencerahan yang rasional.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (LTPDI), Petrus Selestinus, menejelaskan, ketentuan pasal 79 KUHP sudah sangat jelas. Dalam pasal ini, sebut dia, tenggang waktu menghitung daluwarsa berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, bukan pada hari diketahuinya adanya peristiwa pidana.

“Karena itu membaca ketentuan pasal 79 KUHP tidak boleh berdiri sendiri tetapi juga harus membaca juga ketentuan pasal 78 KUHP dimana secara gamblang dan limitatif KUHP menegaskan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa,” jelas Petrus.

Advokat Senior itu menegaskan, kewenangan menuntut telah terhapus termasuk kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim.

“Korban kejahatan boleh saja melapor tetapi Polri, Kejaksaan dan Hakim tidak lagi memiliki wewenang untuk menuntut secara pidana terhadap si pelaku yang diduga melakukan pemalsuan,” tandasnya.

Menurut sia, sesungguhnya telah terjadi peradilan sesat yang dicoba dipaksakan oleh Penyidik Polda.
Hal ini, jelas dia, adalah bagian dari proses pembodohan untuk membodohi masyarakat NTT yang sudah tinggi kesadaran hukumnya, ini bentuk penyalahgunaan wewenang Penyidik Kepolisian, menghamburkan uang nengara untuk sebuah kasus yang bukan lagi masuk dalam domain kekuasaan atau wewenangnya.

“Karena itu, hakim pra peradilan harus mengabulkan gugatan Praperadilan ini sebagai proses pembelajaran bagi rekan-rekan Penyidik Polri di NTT yang bisa saja semangat Penegkan Hukumnya berlebihan sampai melampaui batas alias overload,” tegas Koordinator TPDI itu.

Ia menghimbau penyidik polisi seharusnya menyadarkan pelapor supaya menempuh upaya perdata.
“Meyakini pelapor bahwa atas transaksi jual beli tanah yang menjadi alas hak pihak FOS diduga terjadi pemalsuan tanda tangan, maka buktikanlah itu dalam persidangan perdata karena upaya hukum secara perdata masih terbuka lebar,” katanya.

Ia menambahkan, hal yang dihapus dalam pasal 78 dan 79 KUHP itu adalah kewenangan menuntut aparat Peradilan tetapi hak menuntut dari pihak korban masih terbuka dan silahkan pihak Pelapor tinggalkan Polisi.

“Jangan peralat wewenang polisi untuk tugas-tugas yang bukan lagi menjadi domain polisi,” tutur pengacara senior itu melalui pesan whatsapp yang diterima media ini, Jumat (17/03/2018).

Petrus mengingatkan pesan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa yang merusak citra polisi di mata masyarakat adalah polisi yang bertugas di reserse. Inilah yang harus diperhatikan oleh Kapolda NTT dalam rangka membenahi profesionalisme anak buahnya di bidang reserse. (*/jdz)