Tidak Ada Lagi Diskriminasi Pendidikan Yang Dikelolah Swasta dan Pemerintah

Kupang, mediantt.com – Dunia pendidikan di NTT selalu jadi sorotan, termasuk yang teranyar hebohnya pernyataan Mendikbud yang merendahkan mutu pendidikan di NTT. Untuk itu, Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) NTT menggelar Seminar dan Lokakarya Akhir Tahun, bertajuk “Evaluasi Mutu Pendidikan NTT dari Perspektif Pendidikan Swasta”, di Aula Gedung DPD RI Provinsi NTT, Sabtu (16/12).

“Merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dengan tegas menyatakan penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelolah oleh pemerintah dan swasta. Jadi tidak ada lagi diakriminasi itu. Juga tidak ada lagi perbedaan antara pendidikan keagamaan dan umum,” kata Kepala Dinas Pendidikan NTT, Yohana Lisapaly ketika membuka seminar dan lokakarya trsebut.

Ia menjelaskan, sejak UU Sisdiknas diberlakukan tahun 2003, perbedaan itu sudah tidak ada lagi. Namun, masih juga ada persoalan yang harus terus dievaluasi untuk dicari solusinya. “Seminar dan lokakarya ini menjadi salah satu sarana untuk mencari solusi, terutama dari kita yang bergelut di dunia pendidikan,” tegas Lisapaly.

Kadis juga mengapresiasi BMPS NTT yang berinisiatif menggelar seminar dan lokakarya ini. “Ini gagasan cerdas dari BMPS untuk ikut menyoroti mutu pendidikan NTT agar lebih baik ke depan. Semoga seminar ini menjadi solusinya sekaligus menjadi pelecut spirit bagi kita untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik,” katanya.

Ia juga mempertanyakan pemerataan dan keadilan bagi pendidikan di NTT di tengah kritik yang terus ada. “Kalau pendidikan NTT masih jauh dari harapan maka apakah sudah ada pemerataan dan keadilan dari pemerintah pusat kepada NTT.  Ini yang terus kita suarakan dalam pertemuan-pertemuan di Jakarta,” gugat Kadis Lisapaly, dan berharap seminar ini memberikan kontribusi bagi pendidikan terutama swasta untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan.

Sementara itu, Ketua Umum BMPS NTT, Winston Rondo, mengatakan, mutu pendidikan NTT memang masih menjadi persoalan serius. “Karena itu butuh duduk bersama untuk mencari solusi. Seminar ini menjadi bagian dari program kerja BMPS.  Ini juga menjawab kritik Mendikbud yang heboh beberapa waktu lalu. Kita membedah guo vadis  mutu pendidikan NTT menurut perspektid swasta,” kata Winston yang juga anggota DPRD NTT.

Menurut dia, forum semiloka ini untuk menyampaikan keluhan dan curhat dari sekolah-sekolah swasta agar mendapat panggung dalam kebijakan pemerintah.

Disaksikan mediantt.com, Semiloka ini menghadirkan enam pembicara yang mewakili sekolah swasta, antara lain, Kadis Pendidikan Yohana Lisapaly, Ketua Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Kupang, Romo Kornelis Usboko, Pr, yang membedah Eksistensi Pendidikan Katolik.

Juga, Abdul Kadir Makarim mewakili sekolah Islam swasta, Edy Sula yang mewakili LPMP NTT, Ketua BMPS NTT Winston Rondo, dan Ketua Ombudsman NTT Darius Beda Daton. Lokakarya ini dipandu oleh Aser Rihi Tugu, dan dihadiri perwakilan guru-guru swasta di Kota Kupang. (jdz)