POTENSI BENCANA DAERAH

SETIDAKNYA ada sembilan macam bencana alam yang diidentifikasi BPBN sering menghari biru bumi Indonesia. Gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan gelombang ekstrem.

Hingga Oktober, sepanjang tahun 2018, telah terjadi 1.229 kejadian, termasuk gempa di Lombok dan gempa-tsunami di Sulawesi Tengah. Dari kejadian itu, sebanyak 3.723 nyawa melayang, jutaan orang luka dan hilang, serta ratusan ribu rumah dan puluhan ribu fasilitas umum hancur. Korban jiwa terbesar adalah gempa-tsunami Sulteng sebanyak 1.948 orang dan gempa Lombok 548 orang.

Bencana alam memang datang dengan hukumnya sendiri. Dia hanya tunduk kepada titah Sang Pencipta, tidak kepada yang lain. Manusia, dengan kemampuan yang ada padanya, hanya mampu memperkirakan kapan dan dimana terjadinya, kemudian mengurangi dampaknya.

Atas pemikiran demikian, maka menarik mendiskusikan ide Mendagri, Tjahyo Kumolo yang mengimbau para kepala daerah untuk memasukan potensi bencana dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) (Bali Tribune, 10/10, hal. 2). Dengan demikian, apabila bencana terjadi, Pemda bisa mengambil tindakan cepat tanpa harus menunggu bantuan pusat.

Dalam hal ini, kreativitas dan inovasi dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sangat dibutuhkan. Artinya, setiap perencanaan harus didasarkan kepada dinamika dan masalah aktual, diantaranya memperhatikan potensi daerah.

Tjahyo rupanya berangkat dari kenyataan yang dihadapi setiap datang bencana. Aksi cepat untuk menolong korban sering kali terkendala oleh ketersediaan sumber dana. Dengan adanya rencana yang telah mengakomodasi potensi bencana, maka anggaran khusus untuk antisipasi bencana sudah tersedia. Pedoman penganggarannya adalah analisis potensi bencana yang dibuat masing-masing daerah.

Kita mesti menghindari cara berpikir mirip pemadam kebakaran di segala peristiwa. Pengetahuan tentang keindahan alam, keragaman flora dan fauna, dan keunikan bentang alam Indonesia mesti diimbangi dengan informasi risiko bencana yang dimiliki, dan pemetaan anggaran untuk tindakan pertolongan darurat.

Harus disadari bahwa posisi negara kita bertumpu di atas tiga lempeng aktif dan cincin api. Indonesia bahkan termasuk negara rentan bencana.

Awal November 2016, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan sistem identifikasi risiko bencana Indonesia berbasis internet atau disebut inaRISK. Portal itu memuat proyeksi potensi bencana dan nilai kerugian, dan dampaknya untuk masing-masing wilayah di Indonesia. Selain itu, ada juga peta bencana yang bermanfaat untuk semua pihak.

Peta tersebut menggambarkan terdapat 150 juta orang tinggal di wilayah rawan bencana. Sebanyak 60 juta berada di wilayah rawan banjir, 40 jura orang berada di wilayah rawan longsor, 4 juta orang di wilayah rawan tsunami dan 1,1 juta orang berada di wilayah rawan erupsi.

Data dan peta risiko bencana ini harus diketahui oleh semua pihak, baik pemerintah, private sector dan juga masyarakat. Semua pihak bisa melakukan upaya antisipasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Untuk itu diharapkan, identifikasi risiko bencana itu bisa digunakan pemerintah, baik pusat dan daerah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan wilayahnya masing-masing, termasuk dalam hal merumuskan peta potensi bencana seperti yang diimbau Mendagri.

Dengan memahami seluk beluk bencana dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya, sesungguhnya tidak untuk menakut-nakuti. Dengan begitu, kita menyadari bahwa bumi yang kita pijak tidak hanya menyediakan kemudahan dan keindahan, tetapi juga resiko dan ancaman. Itulah cara bumi menjaga harmoni demi tugas besar: berotasi mengililingi matahari. (mad gawi)