Jakarta, mediantt.com — Rencana pembentukan Provinsi Flores, yang dalam Kongres Kedua Rakyat Flores di Mbay beberapa waktu lalu, ada usulan menjadi Provinsi Kepulauan Flores, semakin menunjukkan titik terang. Namun Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF) diminta lebih serius melakukan kajian yang komprehensif. Sebab, hingga saat ini masih ada sejumlah kabupaten baru di Flores yang keberadaannya tidak lebih baik dari kabupaten induknya. Ada yang lebih buruk.
“Kami mendukung wacana pembentukan provinsi, namun saya minta para inisiator dan P4KF melakukan kajian yang serius dan komprehensif tentang pembentukan provinsi tersebut. Dari data dan informasi yang saya peroleh, ada sejumlah kabupaten baru di Flores yang keberadaannya tidak lebih baik dari kabupaten induknya. Malah ada yang lebih buruk dari kabupaten induknya,” kata Pemimpiin Redaksi Suara Pembaruan yang juga tokoh Flores di Jakarta, Primus Dorimulu, dalam diskusi pembentukan Provinsi Flores di Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu mengatakan, nama yang diusulkan menjadi Provinsi Kepulauan Flores. “Disebut kepulauan karena mencakup pulau-pulau di sekitarnya, seperti Lembata dan Alor,” kata Anwar Pua Geno.
Hadir pada diskusi itu, antara lain anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTT Adrianus Garu, dan masyarakat Flores yang ada di Jakarta.
Ia menjelaskan, pembentukan Provinsi Flores untuk mempercepat pembangunan di Kepulauan Flores. Selain itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. “Selama ini semua urusan yang terkait provinsi harus ke Kupang. Kupang sudah berada di pulau lain, yaitu Pulau Timor yang berada jauh dari Flores,” ujar politisi dari Partai Golkar ini.
Menurutnya, persiapan pembentukan provinsi itu sudah berjalan. Sudah digelar dua kali kongres rakyat di Flores. Telah dibentuk pula Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF) yang diketuai Bupati Ngada Marianus Sae dan Sekjen Adrianus Jehamat.
Hasil kongres dua kali, lanjut Anwar, ada lima usulan mengenai ibu kota, yaitu kabupaten Nagekeo, Ende, Sikka, Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Untuk itu, panitia sepakat untuk memberikan kajian kepada universitas terkemuka di Jawa. Pilihannya bisa Universitas Padjadjaran, Bandung, atau Institut Teknologi Bandung (ITB).
Adrianus Garu yang juga inisiator pembentukan Provinsi Flores tersebut menjelaskan, apa yang mereka lakukan adalah menjalankan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Sebagai wakil rakyat, dia mengaku banyak sekali rakyat Flores yang meminta untuk membentuk Provinsi Flores.
“Ini bukan kemauan kami pribadi, tetapi ini adalah aspirasi masyarakat. Kami merasa bersalah kalau tidak diperjuangkan,” tuturnya.
Dia juga menambahkan pembentukan Provinsi Flores itu sudah didukung oleh semua bupati di daratan Flores dan pulau sekitar. Para anggota DPRD dan pimpinan DPRD juga mendukung pembentukan provinsi tersebut. Dengan adanya dukungan yang begitu luas, mereka optimistis Provinsi Flores akan segera terbentuk.
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi isyarat untuk pembentukan Provinsi Flores di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Isyarat itu tentu kita harus tangkap dan harus direalisasikan,” tuturnya.
Primus Dorimulu juga berharap, pembentukan Provinsi Flores tidak mengalami nasib serupa. “Jangan sampai tujuan pembentukan Provinsi Flores agar lebih baik dari NTT sekarang ini, tidak tercapai. Kalau lebih buruk dari keadaan sekarang bagaimana? Harus ada evaluasi dan kajian serius,” tegasnya.
Asal tahu saja, Kongres Kedua Rakyat Flores Lembata dalam rangka persiapan pembentukan Propvinsi Flores Lembata yang dihadiri bupati dan DPRD se- Flores di Mbay, Jumat (20/3/2015), melahirkan sembilan kesepakatan.
Salah satunya, merekomendasikan Mbay, Maumere, Labuan Bajo, Ende dan Borong untuk dikaji menjadi Ibukota Propinsi Kepulauan Flores (PKF).
Para bupati dan Pimpinan DPRD se-Daratan Flores juga sepakat penentuan ibukota Propinsi Flores dilakukan melalui kajian tim independen yang akan ditunjuk oleh P4KF.
Sebelum sampai kesepakatan itu, sempat terjadi perdebatan hangat para bupati dan pimpinan DPRD dari daerah-daerah yang difavoritkan menjadi calon ibukota.
Kongres yang dipimpin Ketua P4KF, Marianus Sae, menghasilkan keputusan bersama tentang anggaran pengkajian calon ibukota Propinsi Kepulauan Flores Lembata dari masing-masing kabupaten (minus Maumere dan Manggarai) senilai Rp 250 juta serta perubahan nama Provinsi Flores menjadi Propinsi Kepualauan Flores.
Maumere dan Manggarai meminta waktu untuk mengkaji dulu dari sisi regulasi mengenai alokasi anggaran tersebut dari sisi regulasi agar tidak disalahkan di kemudian hari.
Dalam Kongres II P4KF di Mbay, juga ditetapkan Kota Ende sebagai tempat pelaksanaan Kongres III P4KF. (sp/jdz)
Foto : Ketua DPRD NTT, Awar Pua Geno.
