Moratorium TKI NTT, Cara Efektif Mengurai Benang Kusut

KUPANG, mediantt.com – Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Menyusul dilakukan moratorium TKI asal NTT guna menyelesaikan berbagai permasalahan terkait sistem pengriman TKI ke luar negeri.

“Moratorium harus dilaksanakan dengan melakukan pembenahan secara total tentang sistem dan tatakelola pelayanan pengriman TKI asal NTT ke negara tujuan. Sampai ada moratorium berarti ada masalah. Apa masalahnya, kita melakukan kajian persoalannya dimana lalu dibenahi total,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTT, Bruno Kupok, kepada mediantt.com, di ruang kerjanya, di Kupang, Kamis (4/10).

Bruno Kupok menjelaskan, pidato Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, pada rapat paripurna istimewa DPRD NTT, Rabu (10/9), sudah jelas dengan mengatakan moratorium TKI. Sehingga melalui langkah moratorium agar pemerintah dan berbagai pihak bekerjasama menata tatakelola pelayanan secara baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Artinya, sebut Bruno Kupok, harus memutus matarantai terjadinya TKI non-prosedural (ilegal) yang mana dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Persoalan ini seperti benang kusut. Cara bagaimana mengurai benang kusut itu dan perlu dilakukan sekarang.

“Jelasnya kami dan pihak terkait perlu duduk bersama, berpikir secara cepat dan pragmatis agar benang kusut yang menjadi permasalahan terkait TKI NTT dapat teratasi. Lantas, bagaimana cara mengurai benang kusut itu? Mari kita gunakan moratorium ini untuk mengurai benang kusut itu,” katanya.

Dia juga membeberkan sejumlah data yang menunjukan TKI dan PMI asal NTT bekerja di luar negeri secara resmi, tidak resmi maupun yang meninggal mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Data terakhir TKI meninggal sejak tahun 2016, 2017 dan 2018, sebanyak 185 orang. Belum termasuk kasus trafficking, dan penganiyayaan terkadap TKI asal NTT.

Kata Bruno, sesuai data TKI yang ke luar negeri secara resmi (legal) terjadi penurunan. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah TKI NTT yang bepergian ke luar negeri secara tidak remi (ilegal) justeru mengalami peningkatan. Kondisi ini dapat dilihat dari data pencekalan terhadap TKI NTT oleh Satgas TKI terutama di Bandara El Tari Kupang.

“Data tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri secara resmi selama tiga tahun terakhir (2016, 2017, 2018) berjumlah 5.007 orang. Secara rinci, tahun 2016, TKI NTT (legal), 2.046 orang, 1.739 orang (2017) dan 1.222 orang (2018), menunjukan tren menurun. Sebaliknya TKI NTT tidak resmi (ilegal) meningkat. Data TKI NTT ilegal selama tiga tahun terakhir sejak 2016 sampai 3 Oktober 2018 sebanyak 1.653 orang yang dicekal. Rinciannya, periode 10 September sampai 28 September 2018 berjumlah 149 orang (cekal) dan 10 September sampai 3 Oktiber 2018 mencapai 548 orang dicekal Satgas TKI NTT,” ungkap Bruno.

Dari data tersebut, lanjut Bruno Kupok, perlu dilakukan moratorium. Melalui moratorium ini memberikan refleksi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terkait sistem pengiriman TKI asal NTT ke luar negeri. Sebab, pengalaman menunjukan perekrut tenaga kerja langsung ke desa. Peluang ini dimanfaatkan oleh perusahaan tidak resmi tanpa adanya pengawasan dari pemerintah.

“Sehingga program Pemprov NTT saat ini akan segera bangun Balai Latihan Kerja (BLK) Luar Negeri di Kupang dengan konsep, memberikan pendidikan dan pelatihan vokasi melibatkan sekolah kejuruan di NTT. Konsep berikut adalah rekrut tenaga kerja di NTT, membuat pelatihan di NTT dan dikirim langsung tenaga kerja dari NTT ke negara tujuan. Juga mengoptimalkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) agar tidak terjadi perekrutan tenaga kerja dari pintu ke pintu. Semua terintegrasi di LTSA,” tegas Kadis Nakertrans NTT. (son/jdz).