Mendagri Ajak Warga NTT Lawan Kampanye Yang Ancam Demokrasi

KUPANG, mediantt.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak seluruh warga NTT untuk bersatu melawan kampanye yang mengancam demokrasi dan kamajemukan. Ia juga dengan tegas menyatakan bahwa sampai kapan pun NKRI tidak akan punah
seperti anggapan pihak tertentu yang menyebar luas di masyarakat.

“Mari kita lawan kampanye yang menyampaikan ujaran kebencian, fitnah, menyinggung SARA, mengancam demokrasi, kemajemukan dan kebhinekaan bangsa serta Pancasila dan Pembukaan UUD 1945,” tegas Mendagri dalam pidatonya ketika menghadiri HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kamis (20/12).

Pidato Mendagri itu disampaikan dalam sidang paripurna istimewa Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT dalam merayakan HUT provinsi berbasis kepulauan itu.

“Sampai kapan pun NKRI ini tidak akan punah. Bahkan sampai kiamat pun tidak akan punah. Ini bukan karena penyataan seseorang bahwa NKRI akan punah, tidak. NKRI harus tetap dipertahankan oleh siapapun yang memimpin negara ini,” kata Tjahjo.

Mendagri mengatakan, saat ini pemerintah sedang berupaya menyukseskan proses dan tahapan konsolidasi demokrasi menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2019.

Untuk itu, ia juga mengajak semua pihak agar berani melawan kampanye-kampanye politik yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.

Ia juga meminta para calon anggota DPRD, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta tim sukses calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada Pemilu 2019 agar melakukan kampanye dengan mengadu program, konsep, dan gagasan.

“Kita memilih pemimpin yang amanah untuk kemaslahatan daerah, masyarakat, dan bangsa di kemudian hari,” katanya.

Turut hadir dalam sidang paripurna istimewa itu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wagub Josef Nai Soi beserta seluruh jajaran perangkat pemerintah provinsi, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, serta pimpinan daerah dari sejumlah kabupaten.

Selain itu, Presiden Otonomi Khusus Oecusse, Timor Leste, Mari’e Alkatiri, bersama sejumlah pejabat dari negara tersebut, beberapa anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT, para pimpinan lintas instansi dari tingkat pusat maupun daerah, serta berbagai elemen masyarakat.

Pada perayaan HUT ke-60 Provinsi NTT itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menggenakan busana Rote Ndao, sebuah kabupaten yang terletak di selatan Indonesia yang berhadapan langsung dengan Australia.

Gubernur NTT Viktor B Laiskodat, Wakil Gubernur Josef Nae Soi serta sejumlah pejabat daerah lainnya juga mengenakan pakian adat khas Nusa Tenggara Timur.

Gubernur NTT menggunakan pakaian adat Sumba, Wagub mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Ngada, sementara Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Nagekeo.

Ketika membuka rapat Paripurna, Anwar mengatakan, pertama kali dalam sejarah NTT perayaan HUT NTT dimulai dengan paripurna istimewa menggunakan pakaian adat.

“Ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah NTT, rayakan HUT melalui paripurna istimewa dan mengenakan pakaian adat pula,” tambah dia. (jdz)