DENPASAR – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tengah mengkaji kemungkinan mengamandemen UUD 1945 lagi. Menurutnya, langkah itu dianggap perlu untuk mengukuhkan rencana pembangunan semesta demi kesinambungan.
Megawati mengungkapkan, di era kepemimpinan Bung Karno sudah pernah ada konsep pembangunan semesta berencana. Kemudian di era Orde Baru, ada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Namun setelah reformasi dan UUD 1945 diamandemen, konsep pembangunan semesta menjadi luntur dan hal yang menonjol justru otonomi daerah. Akibatnya, setiap calon presiden ataupun calon kepala daerah mengusung konsep sendiri-sendiri.
“Kalau sekarang, dalam rangka teknis perencanaan, setiap capres, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, membuat visi-misi masing-masing untuk lima tahun. Tak ada yang berkesinambungan ketika lima tahun kemudian pemimpin berganti lagi,” kata Megawati saat meluncurkan program Pembangunan Pola Semesta Berencana di DPD PDIP Bali di Denpasar, Minggu (22/11).
Sebagaimana siaran pers DPP PDIP, Presiden RI kelima itu mengaku sudah membicarakan kemungkinan amandemen UUD 1945 dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Hal itu demi menghidupkan lagi konsep Pembangunan Semesta Berencana.
“Kita ingin agar ada kesepakatan pembangunan nasional semesta berencana itu, misal, untuk 50 tahun ke depan. Kalau cuma tiap lima tahunan, programnya belum selesai, eh sudah pemilu atau pilkada lagi, ganti orang lagi,” tuturnya.
Namun, daripada menunggu proses amandemen, PDIP sudah memulainya lebih dulu. Trisakti gagasan Bung Karno tetap menjadi pedoman utama bagi partai berlambang kepala banteng itu untuk menyusun konsep pembangunan semesta.
Karenanya, PDIP juga terus berupaya memastikan jago-jagonya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember nanti benar-benar paham dan konsisten memperjuangkan jalan Trisakti gagasan Bung Karno. Untuk itu pula mereka dibekali dengan program Pembangunan Pola Semesta Berencana yang diluncurkan untuk pertama kali di Bali.
Konsep itu langsung diperkenalkan kepada para pasangan calon kepala daerah calon PDIP untuk 6 pilkada di Provinsi Bali. Yakni Kabupaten Badung, Karangasem, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Kota Denpasar.
Menurut Megawati, dengan program Rencana Pembangunan Semesta maka para kepala daerah dari PDIP di Bali jika kelak terpilih bisa menyusun rencana pembangunan secara terpadu. “Jadi visi misi masing-masing calon kepala daerah bukanlah lima tahunan yang terpisah, namun Program Pembangungan Semesta Berencana. Tema Besarnya adalah memilih jalan Trisakti menjadi jalan pembangunan bersama,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyerahkan buku tentang program Pembangunan Semesta Berencana kepada Ketua DPD PDI-P Bali Wayan Koster. Hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua DPP PDIP bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo, Wasekjen PDI-P Eriko Sotarduga, serta anggota Fraksi PDIP DPR Rieke Diah Pitaloka.(jpn)
Ket Foto : Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri (tengah) bersama Ketu DPP PDIP bidang Ekonomi Prananda Prabowo dan anggota FPDIP DPR, Rieke Diah Pitaloka di Denpasar, Bali, Minggu (22/11).
