KNPI Dukung Banding atas Putusan Hukum Aktifis WALHI

Kupang, mediantt.com – Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Waingapu telah menjatuhkan pidana 4 bulan kurungan dan denda Rp 100 juta subside 2 bulan kurungan, terhadap Dedy Febryanto Holo, pengurus DPD KNPI NTT, yang juga juga aktifis Lingkungan, yang tergabung dalam WALHI. Dedy lalu banding ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dan mendapat dukungan dari KNPI NTT.

Putusan hukum atas Dedy pada 17 Nopember 2017 itu, karena diduga melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Bupati Sumba Timur Gideon Mbilijora. Atas putusan itu, Dedy dan Penasihat Hukum sudah melakukan banding terhadap putusan tersebut.

Persoalan hukum ini diawali dari ijin hak guna usaha (HGU) PT Ade Agro yang diprotes oleh Dedy Febryanto Holo, yang ditulis dalam status di  Facebook. Bunyi statusnya; “ Dimana keberpihakan SBD yang sampai saat ini belum dicabut, apa karena masih mendapatkan kawadat (=uang)?”. Status ini kemudian bermasalah hingga dilaporkan Bupati Sumba Timur ke polisi.

Tim Kuasa Hukum KNPI NTT, Amos Lafu,SH, mengatakan, hasil investigasi KNPI menunjukkan ada banyak fakta yang hilang dan dilanggar. Karena itu, diharapkan saat proses banding di Pegadilan Negeri Kelas IA Kupang, akan ada kebenaran yang terungkap.

“Pemerintah diminta lebih rendah hati dan konseptual melihat aksi protes Dedy. KNPI NTT menyatakan dukungan atas proses banding terhadap putusan PN Kelas IB Waingapu,” katanya kepada wartawan. MenurutAmos, pihak pelapor tidak menjelaskan secara detail apakah status tersebut bagian dari menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan Pemda Sumba Timur yang tidak peduli dan mendukung lingkungan hidup.

Pada 15 Oktober 1980 didirikanlah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Kehadiran WALHI sebagai sebuah forum lingkungan sangat signifikan. Program pertama WALHI yakni ‘public relation’ yang merupakan pengenalan organisasi kepada pemerintah, perusahaan, pers, mahasiswa, para artis, dan seluruh elemen lainnya. WALHI juga terus mengkampanyekan isu-isu terkait dengan lingkungan hidup kepada masyarakat. Dengan ini, sedikit demi sedikit WALHI mendapat peran di masyarakat dan ikut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup di DPR.

Pada tahun 1982, bersama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya membahas Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup/Undang-undang No.4 Tahun 1982 yang kemudian diadopsi dalam pasal 6.
Sejak tahun 1988, WALHI mulai mengkampanyekan Reformasi Lingkungan Hidup melalui Badan Eksekutif-nya yang dilandasi rasa keadilan, melindungi lingkungan, dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Kegiatan utama WALHI antara lain solusi dalam penyelamatan lingkungan hidup serta menjadi sebuah gerakan publik yang bertanggung jawab, transparan, selalu menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat, dan fokus dalam kampanye isu air, pangan dan keberlanjutan, hutan dan perkebunan, energi dan tambang, keadilan iklim, pesisir dan laut. (rony)