Headline

Jurus Jokowi “Sulap” NTT Jadi Kawasan Industri Pariwisata

LABUAN BAJO – Kawasan wisata Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo menjadi satu dari sejumlah tempat wisata yang diproyeksikan pemerintah untuk dikembangkan menjadi 10 Bali Baru.

Berbagai upaya pengembangan dilakukan secara terstruktur agar kawasan yang selama ini menjadi primadona wisata di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mampu menarik angka kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.

Pada Rabu (10/7/2019), Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara, didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat, meninjau calon “Bali Baru” itu.

Pada kunjungan itu, Jokowi memaparkan “jurus-jurus” yang akan dilakukan pemerintah untuk menjadikan kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo menjadi destinasi wisata unggulan di Tanah Air.

Berikut ini langkah besar yang akan diterapkan pemerintah untuk mengembangkan destinasi unggulan di tanah NTT itu.

Jokowi mengatakan, pemerintah akan menetapkan segmentasi wisatawan untuk kawasan ini. “Segmentasi yang mau kami ambil di sini berbeda, dengan Manado beda, segmentasi di sini adalah segmentasi yang premium,” kata Jokowi.

Misalnya, dengan memperbesar terminal dan memperpanjang landasan pacu bandar udara di kawasan Labuan Bajo, membangun trotoar di kawasan Puncak Waringin, memperlebar jalan raya, memperbaiki ketersediaan air bersih, hingga menata ulang pelabuhan laut untuk barang dan wisatawan.

“Jadi saat bandaranya jadi, runway-nya jadi, hotel-hotel mulai jadi, di sini (kawasan Labuan Bajo) juga siap,” ujar Jokowi.

Ia menargetkan semua pembangunan ini rampung pada tahun 2020.

Untuk kawasan Puncak Waringin, akan dilengkapi dengan pusat cenderamata, amphitheater, ruang terbuka hijau, dek observasi, dan area parkir.

Pasang Tarif Tinggi

Setelah semua infrastruktur beserta sarana pendukung rampung terbangun, Jokowi berharap kawasan konservasi Pulau Komodo akan memiliki tarif masuk yang tinggi.

Penerapan tarif tinggi ini menjadi salah satu cara untuk membatasi kunjungan ke Pulau Komodo yang menjadi salah satu habitat terbesar dari binatang yang masuk dalam daftar binatang dengan status kelestarian “rentan” itu.

“Kita ingin nanti misalnya Pulau Komodo betul-betul lebih ditujukan untuk konservasi, sehingga turis di situ betul-betul kita batasi, ada kuota, bayarnya mahal,” kata Jokowi.

“Kalau enggak mampu bayar enggak usah ke sana. Misalnya seperti itu, tapi mau lihat Komodo juga masih bisa di Pulau Rinca,” lanjut dia.

Totalitas Pembangunan

Jokowi berprinsip, dalam upaya pengembangan wilayah ini, pemerintah pusat dan daerah akan melakukannya secara total.

“Semuanya harus didesain dengan baik dan dikerjakan tidak parsial. Kita ini senangnya mengerjakan parsial, anggaran setahun Rp 200 juta, Rp 500 juta, jadi mau buat apa gitu,” ujar Jokowi.

Pembangunan yang bersifat menyeluruh juga diharapkan akan mewujudkan kawasan pariwisata yang terintegrasi.

Dengan demikian, wisatawan yang datang akan dimudahkan untuk menjangkau titik-titik tujuannya.

“Jadi betul-betul dirancang, uang sekali keluar tapi dirancang, direncanakan, dan betul-betul dari turun di bandara sampai ke tempat-tempat tujuan ini betul-betul kelihatan sambung semuanya kira-kira itu,” harap dia.

Prioritaskan Konservasi

Meski mempersiapkan kawasan ini menjadi pusat industri pariwisata yang mampu menarik banyak wisatawan, Presiden mengingatkan bahwa Taman Nasional Komodo merupakan kawasan konservasi yang harus dijaga kelestariannya.

“Jangan sampai kita loss, bukan hanya urusan turisme tapi tidak juga melihat bahwa ini adalah kawasan konservasi,” kata Jokowi.

“Enggak mungkin kita buka ‘Silakan, silakan’, enggak ada seperti itu,” lanjut Jokowi.

Menurut Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lukita Awang, berdasarkan survei yang dilakukan pada 2018, saat ini terdapat kurang lebih 2.800 ekor Komodo yang tersebar di Pulau Rinca dan Pulau Komodo. (kpc)