SOLO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sebagai negara demokrasi tidak satu pun institusi di Indonesia memiliki kekuasaan mutlak.
“Sebagai negara demokrasi, konstitusi yang menjaga agar tidak ada satu kelompok yang memaksakan kehendaknya, apalagi sebagai diktator,” kata Presiden pada pembukaan simposium internasional dengan tema “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi Dalam Masyarakat “Majemuk di Auditorium UNS, Solo, Rabu (9/8).
Menurut dia, dalam negara konstitusi tidak ada warga negara kelas satu atau kelas dua, yang ada adalah Warga Negara Indonesia (WNI). “Pengalaman itu makin meneguhkan keyakinan saya bahwa konstitusi sebagai pelindung kemajemukan dan keragaman. Baik keragaman berpendapat yang merupakan ciri negara demokrasi, maupun keragaman etnis, budaya, dan agama,” katanya.
Ia mengatakan konstitusi akan menjaga agar tidak ada satu kelompok yang memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara lain. “Selain itu sebagai negara demokrasi, Indonesia menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama dalam membangun praktik demokrasi yang sehat,” katanya.
Dikatakannya Jokowi, konstitusi juga memastikan perimbangan kekuasaan antarlembaga negara agar bisa saling kontrol dan mengawasi.
Menurut Jokowi, tantangan dalam berkonstitusi tidak mudah seiring situasi dunia yang berubah cepat. Menurutnya, banyak hal baru muncul seperti radikalisme, terorisme, globalisasi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber. “Generasi juga berganti, sekarang kita banyak bertemu dengan anak muda yang menjadi generasi milenial atau generasi Y yang memiliki cara berpikir berbeda dengan generasi sebelumnya,” katanya.
Ia mengatakan tantangan ke depan adalah bagaimana membuat nilai dan semangat konstitusi dapat dipahami secara baik oleh generasi muda. “Dalam hal ini peran MK di setiap negara jadi penting. Mahkamah Konstitusilah yang menginterpretasikan konstitusi sehingga bisa terus menjadi pegangan dan muara inspirasi bangsa dan negara dalam menjawab tantangan baru,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik simposium internasional MK di Solo. “Melalui kegiatan ini diharapkan setiap negara dapat saling belajar dari pengalaman negara lain dan hasilnya dapat menyuarakan kualitas MK masing-masing negara serta menguatkan praktik demokrasi bersama,” katanya. (ant)
