Headline

Harga Diri Bangsa

PIDATO  kenegaraan Presiden Jokowi, 16 Agustus 2018 di Gedung DPR RI, relatif lebih sempurna. Jokowi, di ujung periode pertama masa jabatannya sudah mulai menutup celah-celah yang acapkali menjadi lorong bagi lalu lalang kritik para pengamat dan oposisi.

Narasi Jokowi yang biasanya berkutat pada pembangunan fisik seperti infrastruktur yang menjadi keunggulannya, kini sudah mulai mengangkat dan memberi apresiasi kepada
sejumlah prestasi anak bangsa di bidang ilmu pengetahuan, seni budaya dan spiritual, seperti juara dunia Hafid al-Qur’an, serta sejumlah kegiatan keagamaan agama lain sebagai pagar moral dan spirit kemajuan bangsa.

Kecuali itu, sebagai bangsa yang besar dengan tingkat kemajemukan yang tinggi, ternyata mampu bersatu membangun bangsa, mengatasi tantangan yang acap kali muncul, termasuk riak-riak yang mengganggu persatuan bangsa itu sendiri.

Dalam pidato sepanjang 45 halaman itu, yang menjadi fokus perhatian Penulis adalah diplomasi Presiden tentang pembangunan infrastruktur yang sering menjadi titik sorot para pengamat dan oposisi. Selama ini, kritik paling tajam terhadap rezim Jokowi-JK adalah inkonsistensi antara Visi-Misi di bawah tema induk, “Revolusi Mental” dengan pembangunan infrastruktur yang digenjot habis-habisan.

Tampaknya tidak ada benang merah antara Revolusi Mental yang mencita-citakan pembentukan karakter bangsa, kualitas SDM dan krearivitas seni-budaya, dengan pembangunan infrastruktur yang menghadirkan jalan tol, jembatan, rel kereta, jaringan listrik dan waduk.

“Mengapa visinya revolusi mental, tetapi yang dihadirkan adalah beton-beton bertingkat,” demikian antara lain kritik tajam para pengamat atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Terhadap kritik ini, tak satupun penjelasan juru bicara presiden, para menteri dan staf ahli pemerintah yang rasional dan memuaskan publik. Pemerintah selalu berkelit bahwa infrastruktur menjadi kunci kebangkitan suatu negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jawaban ini tidak dapat diterima secara ilmiah karena jika itu dasar pertimbangannya, mengapa visi pokok pemerintah adalah Revolusi Mental?

Presiden, dalam pidato kenegaraannya kemarin, mencoba mengakhiri polemik ini dengan penjelasan yang rasional dan berbobot. Kata Jokowi, pembangunan jembatan, jalan tol, rel kereta, jaringan listrik, waduk, dan prasarana fisik lainnya, bukan hanya soal pembangunan fisik. Ini adalah upaya pemerintah meningkatkan koneksitas demi peningkatan daya saing dan memajukan peradaban bangsa.

Daya saing yang dimaksud Presiden tentu berhubungan dengan peningkatan harga diri bangsa yang tumbuh seiring dengan berbagai kemudahan yang diakibatkan oleh ketersedian prasarana fisik di segala sektor kehidupan. Inilah aspek revolusi mental yang terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur yang terus dipacu di negeri ini.

Bahkan, setelah ‘gila-gilaan’ pemerintah memacu pertumbuhan infrastruktur di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Maluku dalam empat tahun memimpin negeri, Jokowi kini malah menaikkan anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp. 420 triliun di tahun 2019 nanti. Bila dibanding dengan penganggaran infrastruktur tahun 2014, maka peningkatan itu mencapai 400%.

Menurut Penulis, inilah narasi besar Jokowi yang mampu memagari diri atas sorotan berbagai pihak tentang inkonsistensi pembangunan fisik dengan visi revolusi mental. Dengan demikian, yang penting digairahkan bukan hanya soal kerja dan kerja tetapi juga bicara. Artinya senjata seorang pemimpin, apalagi pemimpin negara adalah kemampuan membangun narasi yang kuat baik untuk memberi spirit maupun menangis kritik demi menghindari distorsi di masyarakat. Sebab, masih sangat banyak komponen bangsa di lapisan lain yang memiliki porsi untuk bekerja.

Dengan pidato, Presiden Soekarno mampu membangkitkan perlawanan bangsa terhadap penjajah dan gangguan stabilitas, sekaligus mengkonsolidasi kekuatan untuk membangun bangsa. Oleh karena itu, slogan Jokowi tentang “Kerja, kerja, kerja,” sebaiknya dimodifikasi menjadi “Bicara Cerdas, Kerja Keras”. (mohammad gawi)