Headline

Empat Tahun Memimpin, Jokowi Akui Kerja Nyata Tidak Mudah

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui tidak mudah selama empat tahun kepemimpinannya dalam melakukan kerja nyata membangun bangsa. Sebab kondisi ekonomi nasional maupun global yang tidak menentu kerap mengganjal upaya pemerintah.

“Kerja nyata selama empat tahun ini tidak selalu mudah karena lingkungan ekonomi nasional dan global terus mengalami perubahan yang sangat dinamis, yang mengharuskan kita menyiapkan diri dengan baik, melakukan antisipasi secara cermat, serta membuat penyesuaian dengan cepat,” katanya dalam Sidang RAPBN 2019 di DPR, Jakarta, Kamis (16/8).

Berbagai tantangan, lanjut Jokowi, telah dihadapi pemerintah. Mulai dari fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat.

“Akibatnya, saat ini kita menghadapi situasi di mana negara-negara emerging market mengalami tekanan, baik dari sisi nilai tukar maupun dari sisi arus modal masuk atau capital inflow. Bahkan, beberapa negara emerging market telah mengalami situasi krisis yang dipicu oleh kondisi ekonomi dan politik dalam negeri mereka,” jelas dia.

Menghadapi tekanan eksternal seperti itu, kata Jokowi, pemerintah berkomitmen untuk bergerak cepat. Salah satunya dengan mendorong daya saing ekonomi nasional serta melakukan pengelolaan APBN yang sehat dan produktif.

Tidak hanya itu, pemerintah juga terus melakukan reformasi kebijakan guna mendukung masuknya modal asing. “Serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Kita juga melakukan langkah-langkah tegas dan konsisten untuk mengendalikan impor. Selain itu, kita terus memacu ekspor dan meningkatkan arus modal masuk dengan menggunakan instrumen fiskal, pemberian insentif, serta memastikan reformasi perizinan bisa berjalan dengan efektif,” tandasnya.

Sudah Pro Rakyat

Presiden Jokowi juga bangga, sejak awal pemerintahannya sudah memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari yang awalnya 22 persen, saat ini diturunkan menjadi 7 persen. Selain itu, Jokowi juga mengatakan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM.

“(Dengan begitu UMKM) dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh,” kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (16/8).

Bagi usaha ultra mikro dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi umat, pemerintah menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro. Sebagai salah satu solusi yang diperlukan, untuk mendukung usaha produktif yang dilakukan ummat dan masyarakat bawah.

Pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar-pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah melakukan berbagai langkah terobosan untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Salah satu wujud keadilan adalah program BBM Satu Harga sehingga saudara-saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibanding saudara-saudara satu bangsa, satu tanah air di Pulau Jawa,” tuturnya.

Terobosan lain adalah dengan peningkatan jumlah Dana Desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 total alokasi-nya sudah mencapai Rp 187,65 triliun. Dana Desa kita fokuskan untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa serta meningkatkan ekonomi produktif yang digerakan oleh Badan Usaha Milik Desa dan pelaku UMKM di desa. Sehingga Dana Desa bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, maupun dalam upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan.

Pembangunan ekonomi bukan hanya untuk dinikmati pada masa sekarang, tapi juga harus dirasakan dalam jangka panjang. Pembangunan mesti berkesinambungan. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur. Selama empat tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air.

Tegas Hadapi Asing

Memasuki setahun terakhir pemerintahannya, Presiden Jokowi mengklaim telah merebut aset-aset kekayaan alam negara dari tangan asing. Mulai dari Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport. Ia mengatakan hal itu terjadi lantaran ketegasan pemerintah dalam menjaga kekayaan alam.

“Setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat,” kata Jokowi.

Dia mengatakan, beberapa permasalahan di dalam negeri mulai dari pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme harus diselesaikan secara tegas juga dalam menjaga kekayaan alam.

“Ketegasan juga harus dilakukan dalam menjaga kekayaan alam kita untuk berdaulat atas sumber daya alam kita. Kedaulatan maritim, mulai dari laut, teluk, sampai dengan samudra terus kita jaga,” kata Jokowi.

Untuk mengakuisisi Freeport, pemerintah dan pemerintah daerah akan membentuk konsorsium. Nantinya, 51 persen saham Freeport akan dimiliki konsorsium tersebut.

“Kita akan bersama Pemda dan Pemprov untuk masuk ke saham, supaya tidak pecah-pecah dan supaya kita mayoritas. Kalau kita masuk sendiri-sendiri nanti kepemilikannya sendiri-sendiri. Kita akan kerja sama masuk sebagai perusahaan yang mayoritas,” tegas Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin, beberapa waktu lalu.

Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak akan membebankan keuangan negara. Nantinya, pencaplokan saham Freeport akan menggunakan skema aksi korporasi. “Jadi 51 persen itu atas nama Konsorsium Pemerintah Indonesia,” kata Harry. (jpnn/jdz)

Ket Foto : Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaaan di hadapan anggota DPR/DPD RI di Senayan Jakarta, Kamis (16/8).