DPRD NTT Prakarsai Tiga Ranperda, Gubernur Minta Segera Ditetapkan

KUPANG, mediantt.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs Frans Lebu Raya, mengapresiasi tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul prakarsa DPRD NTT. Apresiasi khusus itu disampaikan kepada komisi maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTT. Ia juga mengaku betapa pentingnya keriga ranperda itu dan meminta segera dibahas dan ditetapkan.

Ketiga Ranperda itu masing-masing, Ranperda tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nagekeo dan Teluk Gurita di NTT; Ranperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Provinsi di NTT; Ranperda tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten dan Kota.

Apresiasi itu, disampaikan dalam rapat paripurna ketiga, masa persidangan kedua, dengan agenda penyampaian pendapat Gubernur NTT terhadap tiga ranperda usul prakarasa dewan. Rapat dipimpin Wakil Ketua Gabriel Beri Binna, di aula utama DPRD NTT, Jumat (11/5).

Selain tiga ranperda prakarsa dewan, juga diagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua ranperda yang diajukan pemerintah.
Kedua ranperda itu adalah, ranperda tentang pengelolaan air tanah dan ranperda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Lebu Raya mengatakan, pentingnya tiga ranperda prakarsa dewan tersebut untuk ditetapkan. Misalnya, kata dia, NTT adalah provinsi kepulauan sangat dibutuhkan adanya konektivitas antar pulau yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, menyampaikan terima kasih kepada dewan yang terhormat lewat jalinan kemitraan yang telah berjalan baik selama ini. Khususnya dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah,” kata Lebu Raya.

Sementara itu, juru bicara fraksi PAN, Cornelis Wungo, melalui pemandangan fraksinya, mengatakan, fraksi PAN sependapat dengan pemerintah untuk membuat satu peraturan yang bersifat mengikat dan menjadi rujukan dalam tata kelola sumberdaya air. Kata Wungo, fraksi PAN mensinyalir adanya eksploitasi air tanah oleh industri dan hotel-hotel untuk kebutuhan komersil tanpa memperhatikan kewajiban membayar pajak kepada daerah.

Melalui pemandangan umum fraksi-fraksi, akhirnya sembilan fraksi di DPRD NTTmenyatakan menerima dua ranperda yang diajukan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. Pembahasan dimulai dari tingkat komisi hingga Bapemperda yang diketuai oleh Ansgerius Takalapeta. (hms/wilson)