Headline

Danai Pembangunan Infrastruktur, NTT Cari Pinjaman ke China

KUPANG – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur ( NTT) Josef Nae Soi, mengatakan, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT berencana menjalin kerja sama dengan China.

Menurut Josef, penjajakan akan dimulai pada tahun 2020 mendatang. Pihaknya bakal melakukan presentasi dan mengajukan studi kelayakan (feasibility study) untuk meyakinkan China agar tertarik membenamkan dananya di NTT.

“Saya informasikan kepada teman-teman sekalian, tahun depan kita mulai menjajaki Pemerintah China bekerja sama dengan Pemprov NTT. Kami sudah meminta izin khusus kepada Presiden Jokowi dan sudah oke untuk bangun infrastruktur kita,” ungkap Josef saat menyampaikan arahan pada pembukaan acara Rapat Kordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2019 di Hotel Aston, Kupang, Senin (29/4/2019).

Skema kerja sama tersebut, kata Josef, berupa pinjaman lunak yang bisa dicicil oleh Pemprov NTT setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan yang bersumber dari PAD.

“Prinsip kerja sama ini saling menguntungkan, untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh Josef.

Kerja sama serupa, lanjut dia, sudah dilakukan oleh Timor Leste. Pemerintah China membiayai jalan-jalan di Distrik Oekusi, sehingga tampilannya mulus, lebar, dan bagus.

Tak hanya mendanai pembangunan fisik, Pemerintah China juga berkewajiban melakukan pemeliharaan jalan-jalan tersebut dalam jangka waktu 30 tahun.

Josef menjelaskan, saat membicarakan hal ini dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, politisi PDIP tersebut awalnya sempat pesimistis, karena dianggap melanggar aturan.

Namun Josef berusaha meyakinkan bahwa ada satu hukum tertinggi yang menjadi rujukan yakni bonum commune est suprema lex, hukum tertinggi adalah kesejahteraan umum.

Kalau hal ini dipenuhi, imbuh dia, maka inisiatif menggandeng Pemerintah China untuk membiayai infrastruktur NTT, tidak akan melanggar hukum.

Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota se-NTT diminta untuk mempersiapkan diri dalam melakukan pembangunan dengan mengundang investor dari luar.

Josef menyebut, pemerintah harus pintar dan inovatif dalam mencari cara-cara legal guna  meningkatkan pendapatan daerah.

Contohnya para operator jaringan telepon seluler yang mendapat pemasukan sampai triliunan rupiah di NTT, tetapi pemasukan untuk daerah tidak ada sama sekali.

“Ke depan kita sudah minta kontribusi dari mereka untuk daerah. Kita semua akan berusaha untuk tingkatkan PAD, tetapi teman-teman yang kelola keuangan harus profesional,” pungkasnya. (kpc)