Bupati Sunur Ingatkan Warga Dolulolong untuk Tidak Mau Diprovokasi

LEWOLEBA – Perseteruan antara masyarakat Dolulolong (Penggugat) versus Eliaser Yentji Sunur (Tergugat) atas dugaan pelaksanaan proyek siluman ”Reklamasi Pantai Balauring dan pengerjaan jalan wisata lintas Lohu” yang diklaim berada dalam wilayah ulayat Desa Dolulolong, Kecamatan Omesuri, serta klaim para Penggugat bahwa proyek tersebut adalah milik pribadi Eliaser Yentji Sunur, telah diputuskan Pengadilan Negeri Lembata, Senin (6/8/2018). Majelis Hakim dalam amar putusan menyatakan Niet Ontvankelijkeverklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima, baik terhadap gugatan konvensi maupun rekonvensi para Penggugat, menerima eksepsi tergugat, serta menolak provisi para Penggugat untuk seluruhnya, termasuk pembebanan biaya perkara.

Menyadari bahwa putusan perkara tersebut menjadi perhatian dan polemik di kalangan masyarakat Kabupaten Lembata, Jumat (10/8/2018), Bupati Lembata menggelar Konferensi Pers di Kuma Resort, Desa Waijarang, guna memberikan pemahaman yang tepat dan benar kepada masyarakat atas duduk perkara tersebut.

Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST yang didampingi Kuasa Hukumnya, Blasius Dogel Ledjap, SH; serta Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Drs. Fransiskus Emi Langoday; Kabag Hukum dan HAM Setda, Yohanes Don Bosco, SH beserta beberapa pejabat Eselon 2 lingkup Pemkab Lembata, menyampaikan secara resmi keterangan Pemerintah Kabupaten Lembata terkait Perkara Perdata Nomor :8/PDT.G/2018/PN-LBT tertanggal 22 Mei 2018 lalu.

“Dengan penolakan provisi Penggugat untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim maka Pemkab Lembata berpendapat bahwa segala tindakan yang secara tidak sah mengklaim objek sengketa sebagai hak ulayat serta upaya untuk menghentikan objek reklamasi merupakan tindakan melawan hukum,” tegas Yentji.

Menurut dia, perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa Putusan NietOntvankelijkeverklaard  (NO)
mengandung arti majelis hakim memandang bahwa sebuah gugatan cacat secara formil

“Dalil-dalil mengenai hak ulayat  merupakan pokok perkara yang tidak menjadi putusan majelis hakim. Reklamasi Pantai Balauring merupakan program Pemerintah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat,” tandas Bupati Sunur.

Kata dia, Pemda sedang mempelajari perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan, yang mana perbuatan tersebut menyesatkan informasi, mengganggu kegiatan pemerintah serta meresahkan/memprovokasi masyarakat.

“Untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Pemkab Lembata menghimbau agar pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut serta masyarakat umumnya untuk tidak melakukan tindakan sepihak yang tidak sah yang dapat menimbulkan polemik/konflik dalam masyarakat,” kata Bupati Lembata, mengingatkan.

Bupati Lembata juga mengatakan, pemerintah tentunya tidak akan membuat rakyatnya menderita, sehingga diharapkan masyarakat Desa Dolulolong tidak perlu emosional melihat suatu hal yang dianggap masalah, namun melihat rasionalitas masalah serta jangan mau diprovokasi.

“Sebenarnya jika pengerjaan jalan wisata lingkar Lohu terlaksana tanpa dihambat, yang menikmatinya juga masyarakat Dolulolong karena lebih mudah aksesnya untuk ke Lewoleba dan pengendara yang melintas juga dapat menikmati keindahan alam pantai serta dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap peluang ekonomi baru. Kita lihat saja beberapa waktu ke depan seperti apa endingnya” ujar Bupati dua periode ini.

Buntut dari perkara itu, Bupati Lembata secara pribadi telah melaporkan tindakan pencemaran nama baik dan tindakan pencegahan yang dilakukan pihak Penggugat dalam perkara nomor 8/PDT.G tersebut kepada dirinya ke Polda NTT dan saat ini sedang berproses.

Kuasa Hukum Yentji Sunur, Blasius Dogel Ledjap, mengatakan, pihaknya sedang mengkaji dokumen-dokumen terhadap keterangan-keterangan di persidangan yang menyerang pribadi Bupati Lembata. “Di PoldaNTT beberapa hari ini sedang berproses pemeriksaan para saksi untuk selanjutnya didalami laporan atas pencemaran nama baik Eliaser Yentji Sunur,” katanya.

Terkait pemberitaan di media massa dan media sosial (FB) beberapa waktu belakangan bahwa adanya skor imbang (draw) dari keputusan majelis hakim perlu diklarifikasi, bahwa dalam putusan hakim disebut NO atau gugatan tidak dapat diterima. Dengan kata lain tidak ada kasus. Kalau tidak ada kasus terus apa yang mau dikatakan imbang? Karena buktinya dalam Putusan Majelis hakim juga menghukum pihak Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.897.000,-“ ujarnya.

Bupati Lembata menambahkan, laporan pidana ke Polda NTT terkait pencemaran nama baik atas dirinya tetap berlanjut. “Perlu dicatat bahwa tidak ada niat saya pribadi untuk menghukum masyarakat, namun ini sebagai bentuk pelajaran kepada masyarakat agar kedepan jangan mudah terprovokasi oleh siapapun. Kami sedang menggali informasi untuk mencaritahu oknum di belakang yang menggerakan masyarakat karena diyakini bahwa masyarakat Dolulolong tidak akan melakukan tindakan tidak terpuji,” tegasnya. (*/jdz)