Headline

Bupati Lembata Pertanyakan Rencana Aksi OPD Tahun 2019

LEWOLEBA – Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur, memimpin rapat yang digelar di ruang rapat bupati, Rabu (16/1/2019) pagi. Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Lembata DR Thomas Ola, para Pimpinan OPD dan para Camat se-Lembata, Bupati Sunur mengharapkan agar semua Dinas Lingkup Pemda Lembata bisa merancang dan mengimplementasikan rencana aksi (action plan), yang akan dikerjakan dalam tahun 2019.

Rencana aksi (action plan) yang dikerjakan oleh setiap OPD dalam setahun itu, akan dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati setiap triwulan.

“Rencana aksi adalah hal yang sangat penting. Seharusnya action plan-nya sementara kalian buat, tapi actionnya tetap berjalan sambil menunggu sampai kita mentukan modelnya. Hampir tiga minggu berlalu tentu rencana aksi progres kalian sudah dibuat. Untuk itu saya dan pak wakil sangat mendesak kalian wajib membuat rencana aksi pada OPD masing-masing. Hal ini sangatlah signifikan karena secara tidak langsung saya dan pak wakil dapat mengukur presentase kinerja setiap OPD,” tandas Bupati Sunur.

Menurut dia, ketika ada penyimpangan atau kendala kalian bisa melihat adanya dimana, apakah sifanya administratif atau tindak lanjutnya belum dilakukan. “Itukan bisa dikontrol ke para staf, karena para staf harus membuat deliriport kinerja, yaitu setiap hari ada staf yang membuat laporan harian pada kepala OPD masing-masing. Dengan demikian kalian dapat memonitor seberapa besar presentase rencana aksi dalam bentuk harian,” katanya.

Bupati juga meminta agar laporan untuk kepada bupati dan wabup dalam bentuk bulanan, sementara kalian turun ke para kepala bidang dalam bentuk mingguan dan para kepala bidang turun ke para kepala seksi dalam bentuk harian. Jadi prosesnya sangat berjenjang.
Untuk itu, Bupati sangat meminta untuk disiplin mengenai tingkatan kinerja atau progres yang dituangkan dalam rencana aksi sesuai dengan yang diharapkan.

“Saya mengerti kalian dan kalian tidak mengerti dengan saya, semua rencana aksi yang kalian buat telah saya baca. Terserah kalian mau membuatnya seperti apa nantinya, saya mengambil contoh format action plan yang diajukan Sekretariat Daerah. Yang terpenting setiap triwulan semua pimpinan OPD harus melaporkan action plan kepada saya dan bapak wakil dalam bentuk desain dalam kertas A3, sehingga kami tanpa harus membaca dan melihat per lembar laporan dalam bentuk buku,” kata Bupati Sunur.

Sedangkan Wakil Bupati Lembata DR Thomas Ola lebih menekankan soal dokumen-dokumen. “Saya mendapat laporan, banyaknya OPD yang belum memasukan dokumen-dolumen penunjang RKPD. Saya meminta agar secepatnya memasukan dokumen tersebut. Jika salah satu OPD saja yang belum memasukan dokumen tersebut sangat berpengaruh besa. Karena itu, saya minta agar paling lambat tanggal 17 Januari 2019 semua dokumen RKPD telah masuk tanpa terkecuali, karena hal ini juga berdampak pada action plan yang akan kita jalankan selama setahun ini,” tegas Wabup Thomas.

Wabup jyga mengatakan, dari 35 OPD yang masuk, baru 14 OPD yaitu, Dinas Peternakan, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Perijinan, BPBD, Sekretariat DPRD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Keluarga Berencana, Dinas Infokom, Bapelitbagda, Dinas Koperindag, BKD PSDM, BKD dan Kecamatan Ile Ape.

“Jika ini tertunda terus hingga akhir bulan maka dokumen kita rancu. Jadi saya minta agar setiap OPD harus saling berirama dan saling berkoordinasi, karena dalam waktu dekat kita akan melakukan LPPJ dan LKPJ,” ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa dokumen LAKIP pada tanggal 30 Maret tahun ini, sudah harus diterima Menpan. Untuk itu ANJAB ABK harus segera kita masukan, hal ini terkait dengan masa depan putra dan pitru kita yang masih mengabdikan diri sebagai honorer yang sedang dirubah regulasinya menjadi P3K. “Ini merupakan rencana aksi yang harus dan secepatnya kita lakukan,” kata wakil bupati.

Rapat kali ini merupakan upaya bupati dan wakil bupati untuk dapat mencapai target RPMJ yang direncanakan. Rapat sangatlah penting karena setelah menyusun rencana aksi dapat dipantau langsung secara efektif oleh bupati dan wakil bupati. “Apabila dalam proses memverifikasi laporan yang diajukan dalam rencana aksi tiap triwulannya mendapat kendala, secepatnya dilaporkan kepada saya dan pa wakil,” tambah bupati. (Yan Matarau/Tim Kominfo)

Ket Foto : Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur dan Wakil Bupati Lembata DR. Thomas OLa, saat meminpin rapat bersama OPD, Rabu (16/1/19). Dok Kominfo Lembata/Yan)