BPBD NTT Ambil Langkah Antisipasi Bencana Kekeringan

KUPANG, mediantt.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak April 2018, telah mengambil langkah antisipasi terhadap bencana kekeringan. Pasalnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kupang, memprediksi kekeringan akan berlangsung di NTT sejak April hingga Desember 2018.

Siaga bencana kekeringan oleh BPBD NTT dilakukan menyusul dikeluarkannya surat Gubernur NTT untuk mengambil langkah antisipasi terhadap bencana kekeringan di 22 kabupaten/kota. Sehingga BPBD NTT mengambil upaya koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mewaspadai segala bentuk bencana, termasuk bencana kekeringan.

“BMKG Kupang sejak April 2018 telah mengeluarkan peringatan dini (early warning) ancaman kekeringan. Atas dasar peringatan itu, Gubernur telah menerbitkan surat menindaklanjuti seruan BMKG guna mengambil langkah waspada bencana apapun yang kemungkinan akan terjadi,” kata Kepala BPBD NTT, Tini Thadeus, saat ditemui mediantt.com di ruangannya, di Kupang, Jumat (5/10).

Menurut Tini, semua wilayah di NTT mengalami kemarau panjang lebih awal dalam tahun ini. Kekeringan juga terjadi, tetapi tidak di semua wilayah secara merata. Hanya pada spot-spot tertentu. Namun, masyarakat perlu untuk dihimbau agar tetap waspada setiap saat.

Upaya antisipasi kekeringan, ungkap Tini Thadeus, sudah dilakukan lebih awal melalui sosialisasi, pemantauan ketersediaan air bersih. Apabila terdapat wilayah dengan kesulitan air bersih maka pihak BPBD setempat melakukan distribusi air ke masyarakat menggunakan kendaraan BPBD. Juga BPBD menyiapkan air tanah (sumur bor) untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.

“Sarana sumur bor akan disiapkan menggunakan alokasi anggaran yang ada pada BPBD. Hanya saja baru empat kabupaten yang sudah mengalokasi anggaran dalam APBD 2018 terkait antisipasi kekeringan dan kekurangan air bersih. Yaitu, Sabu Raijua, TTS, kota Kupang dan Mabupaten Sumba Barat,” jelas dia.

Tini Thadeus mengakui kesiapan anggaran untuk siaga bencana nenjadi satu kendala bagi pemerintah kabupaten. Namun, pihaknya terus mendorong kabupaten menggunakan dana khusus yang disiapkan BPBN untuk menangani bencana yang bersifat mendesak..

Revolusi Hijau

BPBD NTT bertugas dalam hal penanggulangan bencana. Sedikit beda dengan tugas Dinas Sosial NTT, yaitu tanggao darurat bencana. BPBD NTT memiliki tugas pra, saat bencana dan pasca bencana.

Untuk merealisasi dan mensinkronisasi tugas BPBD dengan program inti Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi, pihaknya telah merencanakan pola penanaman kelor (moringa oleifera) yang disesuaikan dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Maksudnya, semua program inti itu bernuansa antisipasi bencana.
Kepala BPBD NTT.

Caranya; lanjut dia, wilayah rawan longsor akan ditanam kelor (marungga). Termasuk d
“Kami berinisiatif menjadikan lima program inti, kesejahteraan rakyat, sumberdaya manusia, pengembangan pariwisata, infrastruktur dan reformasi birokrasi menunjukan nuansa antisipasi bencana,” jelasi pinggiran sungai dan lahan kosong yang berpotensi bencana. Langkah ini, menurut dia, menjadi gerakan penghijauan guna mencegah terjadinya pergeseran tanah saat musim hujan.

“Manfaat dari upaya ini masyarakat akan memetik hasil dari tanaman marungga. Menambah nutrisi dan melawan stigma stunting (orang pendek). Juga menjadi lahan bisnis marungga bagi peningkatan pendapatan masyarakat,” ungkapnya. (son/jdz)