KUPANG — Sejak tiga tahun terakhir masih banyak dermaga laut dan dermaga penyeberangan yang telah dibangun di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum diserahterimakan, walaupun pekerjaan pembangunan dermaga telah selesai 100 persen.
Hal tersebut menjadi hambatan untuk digunakan oleh masyarakat, karena kapal dilarang melakukan bongkar muat barang dan penumpang.
Seperti terlihat di dermaga penyeberangan Hansisi, Pulau Semau, Kabupaten Kupang, atau dermaga penyeberangan Deri Adonara, Kabupaten Flores Timur, dan Pelabuhan Laut Naikliu Kabupaten Kupang serta dermaga lainnya.
Jika ada kebutuhan mendesak oleh masyarakat untuk menggunakan dermaga itu harus melalui izin dengan birokrasi yang sangat sulit. Kejadian tersebut disaksikan SP pekan lalu di pelabuhan penyeberangan Deri Adonara.
Kapala Bidang Penyeberangan Dinas Perhubungan NTT, Marsel Tupen, mengatakan, tim teknis dari Kementerian Perhubungan telah melakukan rapat koordinasi untuk rencana peresmian serta serah terima dermaga yang sudah selesai dibangun kepada pemerintah daerah.
Selanjutnya, dermaga bisa digunakan sebagai fasilitas transportasi laut di NTT. “Serah terima dermaga itu akan terpusat di Dermaga Penyeberangan Hansisi, Pulau Semau, Kabupaten Kupang NTT,” kata Marsel.
Untuk mendukung kebijakan tol laut yang merupakan salah satu program pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK), maka di NTT terdapat satu pelabuhan yakni Tenau Kupang yang dijadikan sebagai tol laut, dari 24 pelabuhan yang dicanangkan menjadi dermaga tol laut.
Tol laut yang dibangun itu dimaksudkan untuk membuka konetivitas pelayaran antarprovinsi sehingga harga kebutuhan pokok di Indonesia Barat dan Timur serasi. “Jangan sampai harga beras di Papua, lebih mahal dibandingkan di Kupang,” katanya.
General Manajer (GM) PT Feri Cabang Kupang, Arnold Yancen, menjelaskan dalam mendukung program Jokowi untuk sukseskan tol laut di NTT, pemerintah harus meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dengan cepat, tepat serta efisien, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat berkembang.
“Saya melihat armada kapal feri yang ada cukup untuk melanyani masyarakat di wilayah NTT. Pemerintah harus mampu memberikan subsidi kepada pelayaran untuk membuka rute baru ke sejumlah pelabuhan yang telah dibangun fasilitasnya seperti dermaga feri, terminal penumpang, gudang serta fasilitas pendukung lainnya yang serba mewah. Saat ini masih banyak kapal feri yang parkir di Dermaga Bolok Kupang,” katanya.
Selain itu, banyak dermaga penyeberangan di sejumlah daerah yang sudah rusak sehingga sangat diharapkan perhatian serius dari pemerintah.
Dermaga yang rusak seperti dermaga penyeberangan Kalabahi di Kabupaten Alor, Dermaga Waingapu di kabupaten Sumba Timur, Dermaga Atapupu di kabupaten Belu, serta Dermaga Aimere di kabupaten Ngada.
“Untuk dermaga Feri yang rusak parah dan tidak dapat dipergunakan adalah dermaga penyeberangan Nangakeo, Kabupaten Ende, Weekelo, Kabupaten Sumba Barat Daya,” kata Arnold Yancen.
Pemerintah Provinsi NTT diharapkan memperhatikan pelayanan masyarakat di daerah terpencil sebab NTT merupakan daerah kepulauan sangat membutuhkan pelayanan kapal laut seperti kapal feri dengan bobot yang lebih besar.
“Peningkatan pelayanan pelayaran itu perlu membutuhkan dana subsidi. Kurangi pembangunan kapal. Sebab banyak kapal, tetapi pelayanan tidak maksimal itu adalah nol,” tambahnya. (sp/jk)
Foto : Armada Kapal ASDP saat bersandar di Dermaga Feri Bolok, Kupang.
