Akhirnya FOS Menang Pra Peradilan Melawan Polda NTT

KUPANG – Perjuangan hukum Frans Oan Semewa (FOS) bersama kuasa hukumnya melawan Direktur Kriminal Umum (Direskrim) Polda NTT, membuahkan hasil memuaskan. Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya menyatakan FOS menang pra peradilan.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Hakim Tunggal A. A. Made A. Nawaksara, SH, MH didampingi Panitera Pengganti Selsily Donny Rizal, SH, digelar Selasa (20/3).

Tampak dalam sidang putusan tersebut, kuasa hukum Pemohon Ferdinandus Angka, SH dan kuasa hukum Termohon AKP. Edy, SH, MH, dan rekan serius mengikuti persidangan dan mendengarkan keputusan Hakim tunggal.

Dalam keputusan itu, permohonan perkara pra peradilan Frans Oan Smewa dikabulkan untuk seluruhnya atau dinyatakan menang.

Menanggapi putusan itu, kuasa hukum FOS Ferdinandus Angka, SH menjelaskan, permohonan Pra Peradilan dari FOS dikabulkan untuk seluruhnya, maka penyidikan Polda NTT tidak dapat melanjutkan laporan dari saudara Christian Natanael alias Werli.

“Dengan kata lain dinyatakan gugur atau terhalang oleh pasal 78 dan 79 KUHP. Pasal 78 & 79 itu sudah cukup jelas dan tidak boleh di tafsir lagi,” jelas Ferdi kepada media Selasa (20/3/2018).

Sementara Erlan Yusran, SH, MH, CPL menuturkan, putusan hakim sudah sangat benar dan tepat. Karena itu, kata Erlan, polisi tidak punya hak lagi untuk melakukan penyelidikan/penyidikan. Dan status tersangka terhadap FOS gugur atau batal demi hukum.

Ia menambahkan, hal ini juga  membuktikan bahwa hukum itu adalah panglima tertinggi, azas equality before the law, persamaan di depan hukum itu bukan hanya slogan semata tetapi hari ini hakim telah membuktikannya.

“Aparat tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang tetapi harus tunduk dan taat pada aturan hukum agar tidak terjadi peradilan yang sesat,” tandas dia.

Menurut dia, penetapan tersangka terhadap FOS tidak sah, karena mengangkangi ketentuan Pasal 78 & 79 KUHP yang mengatur tentang hapus atau hilangnya hak menuntut.

“Terimaksih kepada Hakim yang telah menegakan aturan yang berlaku. Keputusan itu merupakan sebagai bentuk penegakan aturan untuk seluruh masyarakat NTT dan Indonesia pada umumnya. Artinya, menurut dia, hukum tidak membedakan satu dengan yang lain, hukum tidak mempertimbangkan suku, ras agama atau golongan,” imbuh Pengacara senior di Manggarai itu. (*/jdz)