JAKARTA – Teka-teki pembatalan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri mulai terkuak dengan berbagai kejadian yang mengiringi belakangan. Terakhir, Jumat malam (13/2) Komjen Dwi Priyatno tiba-tiba mendatangi KPK.
Irwasum Mabes Polri itu menyatakan tengah berkoordinasi. Namun, Dwi tak banyak menjelaskan koordinasi dalam kaitan apa. ”Koordinasi saja, Dik,” jawabnya dari dalam mobil Toyota Camry B 82 SUS. Mantan Kapolda Metro Jaya tersebut bertemu pimpinan KPK sekitar dua jam. Dia meninggalkan gedung KPK menjelang pukul 23.00.
Saat ditanya apakah pertemuan itu juga membahas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Dwi tidak menampik. Alumnus Akpol 1982 tersebut mengaku telah menyerahkan LHKPN pada 16 Desember 2014. ”Sudah, sudah saya serahkan, 16 Desember lalu,” katanya.
Nama Dwi Priyatno memang paling santer disebut sebagai pengganti Budi Gunawan. Kompolnas juga memasukkan nama Dwi dalam kandidat TB-1 (Tribrata 1, istilah Kapolri). Dalam data LHKPN KPK, nama Dwi kali terakhir melaporkan kekayaannya pada 2002.
Saat itu Dwi masih menjabat Wakapolwiltabes Surabaya dengan harta masih Rp 860.200.000. Mungkin laporan yang disebut 16 Desember 2014 itu belum diverifikasi KPK sehingga belum masuk lembaran negara.
Berdasar penelusuran media, Komjen Dwi Priyatno merupakan perwira tinggi asal Purbalingga, Jawa Tengah. Karena lahir pada 12 November 1959, sisa karirnya masih 2 tahun 9 bulan. Usianya memenuhi persyaratan Kompolnas yang meminta sisa karir calon Kapolri minimum dua tahun.
Dwi dapat dikatakan sebagai perwira dengan karir paling komplet di antara para calon Kapolri lainnya saat ini. Nyaris semua bidang di kepolisian pernah dia masuki sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada 1982. Hanya dua bidang strategis yang belum pernah disentuh Dwi, yakni reserse dan intelkam.
Mengawali karirnya sebagai Kapolsektif Jatibarang, Indramayu, Dwi kemudian berpindah-pindah tugas di seputar wilayah hukum Polda Jatim. Dari Kabaglantas Polwil Bojonegoro, Wakapolres Ponorogo, lalu Wakapolres Sidoarjo. Sempat menyeberang menjadi Sesditlantas Polda Kalteng, dia kembali ke Jatim sebagai Wakapolwiltabes Surabaya pada 2001.
Dwi kemudian diangkat sebagai atase kepolisian di KBRI Malaysia. Lalu menjadi Dirlantas Polda Kalbar dan mengawali pangkat perwira tinggi sebagai Dirsabhara Baharkam Polri. Dia lalu berkarir di divisi hubungan internasional dan sempat menjadi direktur JCLEC di Akpol. JCLEC merupakan sekolah kepolisian internasional yang berada di bawah naungan Lemdikpol Polri. Dwi kemudian dipercaya menjabat Kapolda di wilayah tipe A hingga dua kali, yakni Polda Jateng dan Polda Metro Jaya, sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Irwasum Polri.
Namun, hingga tadi malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menetapkan apakah Komjen Budi Gunawan (BG) dilantik atau dibatalkan sebagai Kapolri. ”Secepatnya,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di sela acara pertemuannya dengan para bupati se-Indonesia seri keempat di Istana Bogor (13/2).
Kata tersebut terus diulang-ulang presiden setiap mendapat pertanyaan yang berkaitan dengan momen penyampaian keputusan jadi tidaknya BG dilantik. ”Secepatnya. Bisa saja setelah (di Istana Bogor) ini. Saya ngomong lagi, secepatnya, secepatnya,” ujar Jokowi dengan didampingi Wapres Jusuf Kalla di sisi kiri dan Mendagri Tjahjo Kumolo.
Seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, kemarin Jokowi juga menyebutkan bahwa pengambilan keputusan sudah berjalan. Tinggal, lanjut dia, mencari waktu yang pas untuk menyatakannya secara resmi.
Hanya ada sedikit tambahan dalam keterangan pers kemarin. Yakni, presiden juga mengeluhkan kompleksitas persoalan seputar pelantikan Kapolri yang harus dihadapinya. ”Kalau masalahnya cuma satu, tidak bertumpukan, 1 x 24 jam sudah saya putuskan,” tuturnya.
Setelah menyampaikan pernyataan di Istana Bogor, Jokowi langsung terbang ke Solo. Bersama petinggi partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), presiden ikut menghadiri acara pembukaan kongres Partai Hanura tadi malam. (jp/jdz)
