Headline

Karakter Aparatur Sipil Negara di Mata VBL dan JNS

“Kalau mau jadi pemimpin yang baik, harus siap dikritik, bukan hanya bekerja dan melayani. Pentingnya niat untuk bekerja hebat, bukan untuk dipuji. Niat sepenuhnya adalah untuk melayani masyarakat NTT, menciptakan sejarah baru”.

SEJUJURNYA hampir tidak ada korelasi antara profil dan karakter seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dengan urusan kehidupan setelah di dunia yang fana ini, alias mau masuk surga atau masuk neraka; dalam terminologi iman Kristiani. Namun kalau direnungkan secara seksama, ada benarnya juga apa yang pernah dilontarkan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Nagekeo Flores, awal Mei 2019 silam.

“Menjadi ASN merupakan pekerjaan yang bermartabat karena tugasnya melayani banyak orang. Menjadi ASN berpeluang masuk surga, karena yang kita layani adalah orang-orang susah,” tegas Gubernur VBL, dan menambahkan, “Kita ini hebat-hebat tapi belum mampu konsolidasi. Kita perlu konsolidasi kekuasaan, konsolidasi anggaran dan konsolidasi informasi.”

Bahkan ketika memimpin apel bersama seluruh jajaran ASN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT di pelataran depan gedung Sasando Kantor Gubernur NTT Jalan El Tari Kupang, Senin 2 September 2019, Gubernur VBL dengan tegas menandaskan, “Jadilah ASN yang berkarakter melayani, bukan bos.”

Ungkapan senada dilontarkan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM. “Anda boleh hebat, boleh terampil tapi tanpa integritas, anda zero (nol). Karena itu, ASN harus disiplin, punya ketulusan kerja, ada output dan outcome yang jelas dan terukur,” tegas Wagub dalam apel kekuatan, bersama para ASN Provinsi NTT di halaman Gedung Sasando Jalan El Tari, Senin 1 April 2019.

Dikatakan, setiap ASN harus meningkatkan etos kerja dan integritas diri. “Karena itu, saya ajak semua ASN untuk bekerja serius, mengejar ketertinggalan daerah kita ini. Kita harus lebih giat berupaya, untuk menurunkan angka kemiskinan dan menaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT yang masih jauh di bawah angka nasional,” pinta Wagub, datar.

Dalam nada serupa, Gubernur VBL di Aula Fernandez, Kantor Gubernur pada Sabtu (27/7/2019), saat itu, bersama Wagub JNS hadir pada pelantikan 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov NTT mengatakan, “Kami tidak mau lantik orang yang datang hanya untuk jabatan. Kami butuh orang-orang berintegritas, tanpa pandang suku dan agama.”

Menurut Gubernur VBL, kalau mau jadi pemimpin yang baik, harus siap untuk dikritik, bukan hanya bekerja dan melayani. Beliau bahkan menyebutkan pentingnya niat untuk bekerja hebat, bukan untuk dipuji. Niat sepenuhnya adalah untuk melayani masyarakat NTT, menciptakan sejarah baru. “Inilah momentum kita bersama untuk menciptakan sejarah baru bagi NTT. Pekerjaan yang harus kita lakukan adalah memeras seluruh potensi, energi dan seluruh kecerdasan dalam diri, untuk dipersembahkan bagi Bumi Flobamorata,” sebut Gubernur VBL.

Lalu muncul pertanyaan sederhana; apa sesungguhnya makna pendidikan karakter bagi kita khususnya secara spesifik bagi para ASN ? Karakter merupakan aspek yang sangat penting untuk kesuksesan manusia; baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Karakter yang kuat akan membentuk mental yang kuat. Sedangkan mental yang kuat akan melahirkan spirit (semangat) yang kuat, pantang menyerah, berani mengarungi proses panjang, serta menerjang arus badai yang bergelombang dan berbahaya.

Karakter yang kuat merupakan prasyarat untuk menjadi seorang pemenang dalam medan kompetisi seperti saat ini dan yang akan datang; yang dikenal dengan era hiperkompetitif.

Bagi seseoarng yang berkarakter lemah, tidak akan ada peluang untuk menjadi pemenang. Ia hanya menjadi pecundang, sampah masyarakat, teralienasi, dan termaginalkan dalam proses kompetisi yang amat ketat. Sebab, ia mudah menyerah, tidak mempunyai prinsip, pragmatis, munafik dan oportunis (enak di mana lingkar di situ = istilah gaul anak Kupang), serta tidak mempunyai keberanian untuk menerjang gelombang ombak dan badai yang dahsyat. Ia penakut, langkahnya ceroboh, dan pergerakannya bisa dibaca oleh orang lain dengan mudah.

Oleh sebab itu, pendidikan karakter menjadi keniscayaan bagi bangsa ini termasuk para ASN untuk membangun mental pemenang bagi generasi bangsa dan para ASN di masa yang akan datang.

“Everyone is a winner, no losers,” kata orang Inggris.

Pendidikan karakter harus disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diintensifkan sejak dini di semua level kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga pendidikan harus tampil sebagai pioner pendidikan karakter dalam membangun karakter anak didik yang bermoral dan berakhlak, dinamis serta visioner.

Mengingat fakta demoralisasi yang sudah sedemikian akut, pendidikan formil di sekolah selama ini bisa dikatakan gagal pada aspek karakter. Sekolah terlalu terpersona dengan target-target akademis, dan melupakan pendidikan karakter. Realitas ini membuat kreatifitas, keberanian menghadapi risiko, kemandirian, dan ketahanan dalam melalui berbagai ujian hidup menjadi rendah. Anak mudah frustasi, menyerah, dan kehilangan semangat juang sampai titik darah penghabisan. Teringat kata-kata keramat dari Martin Luther King, Intelligence plus character, that is the goal of true education” (Kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnnya).

Bagaimana dengan ASN kita?
Dalam konteks pembenahan birokrasi, substansi pesan Gubernur BL dan Wagub JNS secara tidak langsung menyasar area mental aparatur. Ya, area yang berkutat pada upaya memperbaiki pola pikir (mind set) dan budaya kerja aparatur (culture set). Salah satu area strategis, dari delapan area perubahan yang disebutkan dalam gambar besar penataan birokrasi kita.

Dengan saklek, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) nomor 15 tahun 2015 menyebutkan delapan area yakni Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayaan Publik.

Secara nasional, telah ditetapkan tim. Tim yang diketuai Wakil Presiden RI itu telah usai bertugas menyusun Grand Design penataan birokrasi dengan Peraturan Presiden. Desain besar berumur 20 tahun itu, wajib ditindaklanjuti. Kemudian, setiap kementerian/lembaga hingga pemerintah provinsi dan kabupaten diwajibkan merumuskannya lebih konkrit, dalam rencana aksi lima tahunan. Mereka menyebutnya dengan istilah Road Map. Visinya jelas, mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia. Tiga sasaran yang hendak dicapai adalah menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Anda bisa melacaknya, dalam Peraturan Gubernur NTT tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Bagi Provinsi NTT, Road Map ini merupakan rujukan utama bagi pelaksanaan reformasi birokrasi jangka panjang. Sejalan dengan misi ke lima pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023. Pasangan Viktory-Joss telah mendeklarasikan misi ini sebagai motor penggerak. Empat misi terdahulu diyakini hanya bisa terwujud, jika dan hanya jika mesinnya berkualitas dan mampu bekerjasama (colaborative governance).

Tujuannya untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional. Menghadirkan birokrasi berkarakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada bagian ujungnya, birokrat harus mampu melayani publiknya, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar maupun kode etik sebagai seorang aparatur sipil negara yang baik dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.
Pertanyaan selanjutnya adalah, sampai dimanakah upaya berbenah kita itu?

Sejak diamanatkan, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasinya. Dokumen lima tahunan yang senafas dengan dokumen RPJMD NTT itu, pertama dimulai pada tahun 2013 hingga 2018. Tuntutan perubahan saat itu diterjemahkan ke dalam delapan program, dengan 99 kegiatan di dalamnya. Saat ini, telah dilakukan penyesuaian. Hasil identifikasi umum, fokus pembenahan birokrasi NTT difokuskan pada tiga area prioritas.

Pada aras ini, Sumberdaya Manusia Aparatur menjadi isu sentralnya. Ditemukan soal profesionalitas dan kompetensi. Pengangkatan dan penempatan pejabat struktural yang tidak tepat, ketidakpastian karir, hingga belum optimalnya manajemen kinerja aparatur di unit kerjanya masing-masing.

Menjawab aneka persoalan itu, telah diambil beberapa langkah terobosan. Pada sisi struktur, telah dilakukan perampingan. Perangkat daerah yang semula dinilai gemuk, dipaksa berhemat dengan strukturnya yang kaya fungsi. Mekanisme dan standar pelayanan dibuat lebih ringkas. Regulasi yang menghambat diganti, dibuatkan regulasi baru, bahkan diperintahkan melakukan diskresi. Ada upaya lebih serius membangun sistem pemerintahan elektronik. Personil yang lambat, hipokrit dan uncompatible pasti ditinggal. Semua inovasi yang dilakukan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Harganya jelas dan mahal, untuk NTT yang sejahtera.

Road Map RB NTT tahap kedua telah dimulai. Substansi aksi periode 2018 hingga 2023 ini adalah kesinambungan dari tahap pertama. Tiga Program Quick Wins telah ditetapkan. Tiga Program dengan daya ungkit istimewa itu adalah moratorium tambang, moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia asal NTT dan penuntasan kasus Gizi Buruk (stunting).

Genderang kecepatan dalam kebangkitan telah ditabuh. Semua yang tidak siap pasti terpuruk. Demi NTT Sejahtera, semua harus Bangkit. Bergegas dengan daya lenting, tidak lagi ‘Namkak.’

Menganalogikan birokrasi sebagai kendaraan dan ASN sebagai pengemudinya. Ditemukan banyaknya ketimpangan akibat rendahnya kualitas diri aparatur. Dalam konteks ini, sekali lagi tepat sentilan Gubernur VBL dan Wagub JNS, seperti tersebut di atas. Mereka sedang memberi stressing pada point ini. Bahwa sebagus apa pun kerja pasangan Victory-Joss, haruslah didukung dengan mesin perubahan yang juga berkualitas. Kealpaan mengelola isu ini bisa dipastikan bencana dan malapetaka.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur VBL bahkan menyebut dua jenis kelompok manusia pembawa bencana. Mereka bisa membawa kerusakan (demage) yang dinilai sama besarnya. Jenis pertama adalah kelompok orang pintar yang serakah. Jenis kedua yaitu kelompok manusia rajin yang malas. Karena itu, secara lugas, mereka menyebut pentingnya dukungan orang-orang berintegritas. Mereka menginginkan ‘The Dream Team’. Komposisi tim yang mampu menerjemahkan mimpi besar mereka, antisipatif, efektif dan efisien dalam bekerja. (Advertorial Kerjasama Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)