Headline

Ekonomi NTT Semakin Membaik Tapi Belum Optimal Turunkan Angka Kemiskinan

KUPANG – Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi, menyatakan pertumbuhan ekonomi NTT mengalami peningkatan selama beberapa bulan terakhir. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya keras mengajak para investor untuk menanamkan modalnya di NTT.

“Puji Tuhan, atas kerja keras semua elemen masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi NTT semakin membaik dan terus mengalami trend positif. Sembilan bulan lalu, pertumbuhannya masih berkisar 5,18 persen. Namun per hari ini, pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai 6,36 persen. Tentu ini suatu prestasi menggembirakan, namun tak boleh membuat kita cepat berpuas diri,” jelas Josef Nae Soi saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Daerah Terkait Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima di Hotel Sahid T-More, Kupang, Selasa (27/8).

Kegiatan yang diprakarsai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) NTT ini dihadiri Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri, Sugiarto, Kepala Bidang Perluasan dan Promosi Kementerian Koordinator Perekonomian, Ani Suryati Ningsih, Bupati Kupang, Wakil Bupati Manggarai Barat, Wakil Bupati TTS, Sekretaris Daerah Ngada, pejabat yang mewakili Bupati/Walikota se-NTT, para pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-NTT, para Kepala PM-PTSP Kabupaten/Kota se-NTT. Rakor tersebut berlangsung dari tanggal 27-29 Agustus 2019.

Menurut Josef, kecenderungan stunting dan gizi buruk juga menurun dalam beberapa bulan terakhir dengan berbagai upaya dan terobosan yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun Wagub mengingatkan, pertumbuhan ekonomi ini masih belum optimal untuk menurunkan angka kemiskinan NTT. Angka kemiskinan NTT masih terbilang cukup tinggi. Karenanya, pemerintah provinsi NTT terus bekerja keras dengan segala daya dan upaya dalam menurunkan angka kemiskinan ini. Salah satunya dengan menciptkan iklim investasi yang kondusif agar para investor mau menanamkan modalnya di NTT.

“Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya investasi bagi kemajuan negara dan daerah. Dinas PM-PTSP ibaratnya seperti ginjal dalam organ tubuh. Punya peranan penting dalam pengembangan investasi daerah. Aturan yang kita punya sudah sangat lengkap, tinggal yang diperhatikan adalah komitmen dan konsistensi dalam penerapannya,” kata Wagub Nae Soi.

Politisi Partai Golkar ini juga berharap, dalam Rakor tersebut sungguh dilakukan upaya sinergitas, sinkronisasi dan kolaborasi. Tidak hanya sekadar koordinasi, tapi kolaborasi. Kolaborasi berarti saling menghidupkan dan ada keterikatan yang sangat kuat antara pusat, provinsi dan daerah. Sehingga saat melakukan kegiatan perizinan harus cepat, teliti, ramah dan memiliki etos kerja melayani.

“Memberi izin, cobaannya sangat banyak. Amplop-amplop akan bergelimpangan. Tapi sekali anda tegas, sekali anda mengatakan tidak, anda sungguh hebat dan luar biasa. Pakailah prinsip ‘fortiter in re, suaviter in modo’ atau tegas dalam prinsip, ramah pada cara. Senyumlah dalam memberikan pelayanan,” katanya.

PTSP apalagi ditambah kata prima, lanjut Josef, punya makna sempurna. Kategori Pratama dan Madya bukan berarti ada perbedaan pelayanan. Pelayanan harus prima apapun kategorinya. Yang membedakan hanyalah peralatan, tapi pelayanan tetap cepat, tepat dan mudah. Apalagi dengan sistem pelayanan online sekarang ini, harus semakin mempercepat proses perizinan.

“Kita di NTT melayani investor harus lebih cepat lagi. Bahkan kita harus merangsang agar investasi bisa mengalir ke NTT. Kita sekarang diberi tanggung jawab oleh Presiden untuk memberikan kontribusi kepada nasional melalui emas putih atau garam bagi kebutuhan dalam negeri. Sekarang kita impor garam sekitar 3,7juta metrik ton per tahun, saya minta daerah-daerah yang punya potensi garam dapat melayani investor secara cepat,tepat, terukur, dan tertib administrasi,” kata Nae Soi.

Soal pengembangan perizinan pariwisata, Wagub secara khusus meminta perhatian agar pelayanannya semakin dipermudah. Kata dia, dengan penetapan Labuan Bajo sebagai ikon pengembangan destinasi pariwisata super prioritas, petugas perizinan satu pintu harus persiapkan diri, agar saat investor datang, mereka bisa klik darimana saja, persyaratan sudah ada secara online. Mereka bisa penuhi persyaratan bahkan mereka bisa cetak izin sendiri.

“Saya minta para pejabat dan petugas penanaman modal dan perizinan dapat meningkatkan kemampuan dalam hal teknologi informasi. Tingkatkan kemampuan teknik, manajerial maupun dalam hal melayani masyarakat dan investor,” tegas Nae Soi.

Sementara itu, Kepala Dinas PM-PTSP NTT, Marsianus Jawa saat menyampaikan laporan panitia menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah memberikan gambaran yang jelas akan pemahaman tugas dan fungsi pelayanan PTSP serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

“Juga diharapkan melalui kegiatan ini, akan dihasilkan rumusan langkah strategis terhadap percepatan pelyanan menjadi pelayanan prima. Kami harapkan adanya dukungan komitmen dari pimpinan daerah dan DPRD Kabuapaten/Kota bagi pelaksanaan tugas PTSP,” jelas Marsianus.

Di forum itu juga diberikan Piagam Penghargaan lima PTSP terbaik dalam pelayanan yakni PTSP Kabupaten Belu, Manggarai Barat, Timor Tengah Utara, Ende dan Kota Kupang. (hms/jk)