Headline

Kementerian Tenaga Kerja Gandeng Gereja Tangani Pekerja Migran

KUPANG, mediantt.com – Pertemuan pastoral yang melibatkan tujuh keuskupan dalam wilayah Nusa Tenggara dan Bali di Atambua, membawa hasil menggembirakan. Salah satunya melibatkan gereja dalam penanganan masalah Pekerja Migran Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja RI pun menggandeng gereja menangani masalah pekerja migran yang akan dikirim ke luar negeri.

“Kami libatkan gereja, pastor dan suster untuk peduli terhadap buruh migran,” kata staf khusus Kemenaker RI, Maria Magdalena kepada wartawan, di Bandara El Tari Kupang, Jumat (26/7).

Selama ini, menurut Maria, penanganan buruh migran hanya dibebankan kepada pemerintah. Karena itu, sudah saatnya melibatkan gereja, karena gereja lebih tahu kebutuhan masyarakat, dan selalu hadir bersama masyarakat. “Jika kita bisa bekerjasama, maka akan semakin baik. Ada konektivitas kerja bersama,” ujar Maria yang juga hadir dalam pertemuan pastoral tersebut.

Pemerintah, sebut dia, bisa melibatkan gereja dalam penanganan PMI, seperti melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan sosialisasi. “Dengan begini tidak saling lempar tanggungjawab. Sosialisasi lebih gampang melalui gereja dari pada pemerintah,” ujarnya.

Namun di NTT, lanjut dia, terkendala karena pemerintah provinsi memoratorium pengiriman PMI ke luar negeri. Sehingga perusahaan jasa tenaga kerja harus membuka BLK di NTT, dan menjadikan NTT sebagai embarkasi pengiriman pekerja migran ke luar negeri. “Selama ini tidak ada BLK, sehingga pelatihannya selalu dilakukan di luar NTT,” katanya.

Saat ini, menurut dia, Kemenakertrans telah memiliki kantor atase di 11 negara, sehingga pekerja migran yang dikirim ke negara-negara itu bisa dipantau dan mendapat training disana. “Kami juga telah membuka sejumlah BLK komunitas yang berorientasi di 9 bidang, seperti pertanian, perkebunan dan lainnya,” kata dia.

Masalah yang akan muncul yakni pemerintah Malaysia mulai Agustus hingga Desember 2019 akan memulangkan pekerja migran Indonesia yang bekerja disana, sehingga pemerintah harus memikirkan pekerjaan bagi yang akan dipulangkan. “Itu program pemerintah Malaysia, maka kita harus siap dengan lapangan kerja,” katanya. (jdz)