Headline

Bappeda Mesti Bisa Lihat Potensi dan Petakan Masalah di NTT

KUPANG – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran vital untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Harus mampu melihat potensi dan memetakan persoalan yang ada di daerah.

“Perencana itu mesti orang pintar. Juga punya confidence. Miliki rasa percaya diri yang tinggi. Melihat masa depan yang luar biasa, punya visi besar,” kata Viktor Laiskodat dalam arahannya pada Rapat Kerja Kepala Bappeda/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)/BP4D se-Provinsi NTT di Hotel Neo Aston, Rabu (6/7).

Menurut mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu, Bappeda harus menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar mungkin. Harus mampu melihat peluang-peluang potensi daerah juga memetakan masalah serta melihat kecenderungan perkembangan pasar dunia.

“Begitu kita membuat perencanaan, kita harus langsung memetakan potensi daerah kita apa saja, masalah-masalah yang dihadapi dan jalan keluarnya bagaimana. Kalau ini berjalan dengan baik, Kepala Bappeda dapat memberi masukan atau bahkan teguran kalau Gubernur atau Bupatinya berjalan di luar perencanaan,” sebut pria asal Semau ini.

Alumnus Magister Program Studi Pembangunan UKSW Salatiga itu menguraikan, perencanaan harus dilakukan secara holistik. Para investor tertarik untuk menanamkan modalnya jika perencanaan terarah ke masa depan.

“Ketika kita berbicara tentang Pariwisata sebagai prime mover ekonomi NTT, kita tidak sedang mengabaikan pertanian, peternakan, perikanan dan bidang lainnya. Bidang-bidang ini justru penting sebagai rantai pasok utama pariwisata. Rantai pasok ini mesti berasal dari potensi daerah kita yang sangat kaya ini. Bappeda juga dapat mendesain bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan rancang kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Semua ini jadi tugas perencana untuk mendesainnya,” jelas Viktor Laiskodat.

Politisi Nasdem itu menantang para kepala Bapeda se-NTT untuk merancang kegiatan festival budaya setiap tahunnya. Karena kegiatan seperti ini punya dampak ekonomi luar biasa bagi masyarakat. Event Organizernya (EO) tidak boleh dari luar, tapi dari masyarakat sendiri.

“Saya mengharapkan rapat ini dapat mendorong kegiatan seperti itu. Saat festival tersebut, semua peserta wajib pakai sarung tenun NTT. Anak-anak sekolah, mahasiswa, wartawan dan semua yang hadir wajib pakai tenunan daerah. Kalau festivalnya di Manggarai wajib pakai tenun Manggarai, di Bajawa sarung tenun Bajawa. Begitupun di Sumba, TTS, Atambua dan daerah lainnya. Kopi yang disuguhkan dalam acara juga harus kopi asal NTT. Bisa dibayangkan, pertumbuhan dan pendapatan masyarakat dari kegiatam seperti itu. Pasti sangat luar biasa,” papar Viktor.

Gubernur juga sempat meminta konfirmasi kepada para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang hadir terkait PAD daerahnya. “Banyak dari kita yang belum berani menetapkan target PAD yang tinggi karena belum mengetahui dan menggali secara maksimal potensi daerahnya,” ujar Gubernur.

Beberapa Kepala Bappeda yang ditemui di sela-sela acara mendukung ide-ide konstruktif Gubernur. Diyakini kalau setiap daerah konsisten mengembangkan potensi daerahnya, maka akan meningkatkan pendapatan daerahnya.

“Pada prinsipnya, kita setuju dengan arahan dari Bapak Gubernur. Kita di Manggarai siap untuk mengembangkan potensi kopi yang sudah memiliki sertifikat. Kalau daerah lain selenggarakan festival dan butuh kopi Manggarai, kami siap memasoknya,” jelas Ardi Empang, Kepala Bappeda Manggarai.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Nagekeo, Hildergadis M. Kasi menjelaskan salah satu potensi yang sedang dikembangkan oleh Kabupaten Nagekeo adalah garam. “Yang baru dikelola oleh investor yaitu PT. Cheetam Garam Indonesia seluas 36 hektar dari 56 hektar. Mereka memang minta perluasan lahan, tapi masih perlu pembicaraan lanjut lintas sektoral. Sementara itu sekitar lebih dari 20-an ribu hektar dikelola oleh kelompok masyarakat yang dinamakan kelompok pugar, jadi usaha garam rakyat. Kami usulkan untuk pemdampingan dan pemberdayan kelompok ini bisa diintervensi juga oleh Provinsi dan Pusat,” harap Hildegardis.

Plt Kepala Bappelitbangda NTT, Lecky Frederich Koli mengatakan, Raker bertujuan untuk sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan provinsi dan kabupaten/kota se-NTT. “Target kita untuk tahun 2020 adalah pertumbuhan ekonomi 6,6 persen, pertumbuhan inflasi 3 sampai dengan 3,6 persen, indeks gini 0,34, Indeks Pembangunan Manusia 63,35, Angka Kemiskinan turun menjadi 16 persen, usia harapan hidup rata-rata 66,9 tahun dan peringkat Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah secara Nasional (LPPD) berada pada urutan 18,” demikian Lecky. (aven/hms)