LEWOLEBA – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata diawal tahun anggaran 2019 memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lembata dengan mewujudkan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik tersebut diawali dengan melaunching tiga macam aplikasi induk data base yakni Aplikasi Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Biaya (ASB).
Seremonial Lauching 3 jenis aplikasi ini ditandai dengan penekanan mouse oleh Pj. Sekretaris Daerah Anthanasius Aur Amuntoda, SE,MM usai membacakan sambutan tertulis Bupati Lembata yang berlangsung di studio E-Government, kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata, Selasa 19/2/2019.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur, menegaskan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah bukan sekedar mau tidak mau atau suka tidak suka, namun kebijkan pemerintah daerah ini berlandas pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang dipertegas lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut Bupati, dalam regulasi ini gubernur, bupati/walikota diwajibkan segera mengambil langka-langka strategis sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terlaksananya pengembangan e-government secara nasional sesuai kondisi yang dimiliki saat ini.
Ia juga mengatakan, pengembangan E-Government bukan saja pemanfaatan teknologi tetapi juga keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembuatan kebijakan publik demi optimalisasi pelayanan publik, tercapainya efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Masih menurut Bupati Sunur, dalam pengembangan E-Government di daerah, sumberdaya manusia menjadi faktor utama dalam perannya mangoptimalkan pemanfatan perangkat keras dan piranti lunak serta sarana telekomunikasi dan program-program aplikasi yang harus terkoneksi dalam proses dan sistem kerja yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.
“Dengan demikian diharapkan agar setiap Aparatur Sipil Negara memotivasi diri untuk terus belajar dan meningkatkan keahlian, menguasai teknologi informasi yang terus beruba dari waktu kewaktu,” harapnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata Markus Labi, S.Sos usai kegiatan menyatakan, dengan dilaunchingnya tiga aplikasi dasar ini barulah dikembangkan aplikasi E-Planing, E-Musrenbang, E-Pokir, E-Budgeting dan aplikasi lainnya.
“Ini adalah karya anak-anak Lembata yang ingin memberikan kemampuannya dengan membuat 3 aplikasi dasar dan akan dikembangkan aplikasi lainnya untuk pembangunan E-Government di Lewotanah Lembata,” katanya.
Ia menjelaskan, sejak tahun 2018 kami telah berusaha membangun infrastruktur jaringan fiber optik, berpusat di studio E-Covernment ini dan sudah terkoneksi dengan 11 OPD di sekitar kantor bupati. “Tahun 2019 ini akan kami bangun BTS Induk di kantor Bupati lama menuju backbone di kantor Kominfo untuk melayani beberpa kantor disekitarya. Kita terus bekerja dan berusaha agar pada tahun 2019 ini seluruh OPD di Kabupaten Lembata dapat terkoneksi,” kata Kadis Kominfo penuh optimis.
Sebagaimana diliput di gedung studio E.Government seluruh pimpinan OPD dan para operator hadir mengikuti acara launching aplikasi E.government tersebut dengan antusias untuk bersama membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik ke depan. (m.molan Kominfo Lbt)
