Kupang, mediantt.com – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah daerah mengoptimalisasi infrastruktur air bersih untuk memastikan ketersediaan air bersih yang cukup dalam menghadapi musim kemarau yang sedang melanda daerah ini,
“Infrastruktur air bersih ini harus diperhatikan agar masyarakat kita bisa terlayani kebutuhan air bersih dan pengairan irigasi selama musim kemarau ini,” kata Ketua DPRD NTT, Anwar pua Geno, SE, dalam rapat paripurna bersama Gubernur NTT dan jajarannya di Kupang, Selasa lalu.
Menurutnya, wilayah provinsi berbasiskan kepulauan itu sedang dilanda musim kemarau dan selalu berulang setiap tahun akibat anomali iklim dan cuaca yang diperkirakan akhir tahun.
Ia mengatakan, DPRD mencatat setidaknya terdapat 11 kabupaten di provinsi itu yang sementara mengalami darurat kekeringan akibat kemarau penjang.
Di antaranya, Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Rote, Sabu, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya (SBD).
Kondisi kekeringan berkepanjangan itu, lanjutnya, dapat mengakibatkan rawan pangan, sehingga pihaknya meminta gubernur bersama jajaran pemerintah provinsi agar memastikan ketersediaan pangan yang cukup selama musim kemarau.
“Setidaknya pada 11 kabupaten kita di NTT yang menyampaikan kekeringannya agar diperhatikan kondisi ketahanan pangannya,” katanya.
Untuk itu, menurutnya, kebutuhan air bersih menjadi prioritas yang penting diperhatikan pemerintah setempat dengan mengoptimalisasikan berbagai infrastruktur sumber mata air bersih.
“Agar kebutuhan air bersih masyarakat kita bisa dijamin dalam kondisi kekeringan seperti ini,” kata anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar itu.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT Tini Tadeus secara terpisah mengatakan, kekeringan hebat yang melanda ratusan desa pada sejumlah daerah setempat telah membawa dampak buruk terhadap warga desa terutama di pedalaman.
“Mereka kesulitan mendapatkan air bersih,” katanya dan menjelaskan kalaupun ada bantuan tanggap darurat yang dilakukan pemerintah kabupaten, maka itu hanya sebatas mendroping air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak.
Sedangkan untuk mandi dan cuci warga harus memanfaatkan sumber-sumber mata air dari sungai atau embung yang ada, katanya.
Dia menambahkan, laporan darurat kekeringan itu sudah disertai dengan permintaan anggaran sekitar Rp10 miliar, dan sudah diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk dipertimbangkan. (ant)
