Headline

Belanja Negara 2018 Dialokasikan Rp 2.204 Triliun, Fokus Wujudkan Keadilan Sosial

JAKARTA – Belanja negara yang dialokasikan pemerintah dalam RAPBN 2017 mencapai Rp 2.204,4 triliun. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 serta Nota Keuangannya dalam rapat paripurna DPR, Rabu (16/8).

Dikatakan, belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.443,3 triliun dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 triliun.

Sedangkan pendapatan negara dalam RAPBN 2018 ditargetkan Rp 1.878,4 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan Rp 1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 267,9 triliun.

Defisit belanja terhadap pendapatan mencapai Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen dari PDB.

Dalam RAPBN 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.500 per dolar AS, suku bunga surat perbendaharaan negara (SBN) 5,3 persen, harga minyak US$ 48 per barel, lifting minyak 800.000 barel per hari, dan lifting gas 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Preside Jokowi juga menegaskan, pemerintah akan fokus mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan pada tahun ketiga.

“Di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolasi merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Jokowi.

Pemerataan yang dimaksud, sebut dia, adalah bagaimana masyarakat di mana pun berada merasakan hadirnya negara. Seperti, rakyat di Aceh merasakan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang sama dengan rakyat di Pulau Jawa. Demikian juga, masyarakat di perbatasan Papua juga merasakan hadirnya negara sehingga memiliki rasa bangga menjadi bangsa Indonesia.

“Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia. Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran NKRI melalui program Kartu Indonesia Sehat, program Kartu Indonesia Pintar, dan program pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil,” tambahnya.

Dengan adanya pemerataan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada lagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan merasa menjadi warga negara kelas dua dan kelas tiga. Sebab, semua WNI mendapatkan hak dan kewajiban yang sama.

Dengan adanya pemerataan ekonomi, lanjut Jokowi, masyarakat akan bersatu. Persatuan adalah modal untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan, seperti persaingan global dan kemajuan teknologi, gerakan ekstremisme dan radikalisme, serta terorisme.

Untuk itu, dalam mewujudkannya, Presiden Jokowi mengajak semua lembaga negara bersatu dan bergotong royong. Sebab, dalam pandangannya tanpa kerja sama, maka keadilan sosial tak dapat terwujud.

“Saya mengajak kita semua untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat. Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerja sama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa selama tiga tahun pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Hal itu terbukti dengan turunnya indeks gini rasio dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,18 pada 2016. (*/brtsc/jdz)