JAKARTA – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI, Tubagus Hasanuddin, menyatakan dengan mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI, maka terbuka kesempatan untuk melakukan kocok ulang pimpinan DPR.
Caranya adalah melakukan revisi UU MD3 secara cepat soal mekanisme pemilihan pimpinan yang masih menggunakan sistem paket.
“Saran saya sebaiknya segera kocok ulang sesuai dengan logika sehat dalam berbangsa dan bernegara,” kata Hasanuddin, Rabu (16/12) malam.
Kata Hasanuddin, perlu diketahui bahwa UU MD3 tahun 2014 adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap demokrasi dan sekaligus pelecehan terhadap kedaulatan rakyat. Sebab “UU itu merupakan produk rekayasa dan kelicikan para pecundang yang merusak logika sehat dan tatanan kehidupan berdemokrasi,” ujarnya.
“Benar-benar tidak masuk akal. Bayangkan saja, ibarat pertandingan lari maraton, juaranya ya siapa yang paling duluan masuk finis, dan selanjutnya sesuai urutan masuk kedua, ketiga, dan seterusnya. Adalah sangat aneh bila kemudian pemenangnya diundi dari sebagian peserta lomba maraton tersebut, dan peserta paling buncit malah dapat juara kedua,” jelas Hasanuddin.
“Sementara pelari yang masuk paling duluan malah tidak dapat medali apapun. Ini benar-benar ironis dan sekali lagi merupakan pelecehan terhadap kedaulatan rakyat.”
Yang dimaksud Hasanuddin adalah aturan di UU MD3 soal sistem paket pimpinan DPR RI. Akibat sistem itu, maka pimpinan DPR tergantung paket yang diajukan, yang lalu divoting di DPR. Walau PDI-P menjadi pemenang pemilu 2014, namun karena paketnya kalah, maka tak mendapat jatah pimpinan DPR RI.
Saat itu, kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) yang digalang Golkar dan Gerindra, berhasil merangkul PAN, Partai Demokrat (PD) dan PKS untuk mendudukkan paketnya.
“Politik adalah seni. Tapi politik bukan berarti segala macam cara licik dipakai untuk menyisihkan rivalnya. Ada etika di dalamnya dan tetap ada peradaban dalam kehidupan berpolitik,” ujar Hasanuddin.
Sekarang, kata Hasanuddin, situasi politik sangat jauh berbeda dimana posisi Partai Demokrat sudah menempatkan posisinya yang berbeda, kemudian disusul PAN yang mendukung pemerintah. Sementara PPP dan Golkar masing-masing sudah pecah menjadi dua kubu.
“Maka sudah saatnya DPR kembali ke akal sehat. Saya sarankan segera saja berkumpullah para ketua umum partai dan segera membuat kesepakatan waras, kemudian segera memerintahkan fraksi-fraksinya mengamandemen UU MD3 tahun 2014. Setidaknya agar kembali seperti UU MD3 2009 yang lebih logis dan lebih waras,” kata Hasanuddin.
Setelah UU MD3 selesai diamandemen, lanjutnya, maka bisa segera diisi unsur pimpinan dengan orang-orang yang lebih kredibel. “Insya Allah kinerja DPR akan bangkit kembali,” imbuh Hasanuddin. (sp/jk)
Ket Foto : Deklarasi Koalisi Merah Putih (KMP) Jakarta yang dihadiri Prabowo Subianto, Amien Rais, Aburizal Bakrie serta petinggi partai politik yang tergabung di dalamnya.
