JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memastikan tidak akan melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) hingga tiga bulan ke depan. Itu berarti, sampai Lebaran pertengahan Juli nanti tidak ada kenaikan harga BBM.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengungkapkan kepastian tersebut setelah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo Senin sore (18/5). Ditemui selepas pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara, Dwi mengatakan, instruksi untuk membuat interval yang lebih jauh dalam penyesuaian harga BBM sudah diterima dari Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said. ’’Kalau kemarin perubahan harga terakhir April, berarti Juli habis Lebaran,’’ ujarnya.
Mantan Dirut PT Semen Indonesia itu menyebutkan, Pertamina tidak lagi boleh menaikkan harga jual BBM nonsubsidi dengan seenaknya. ”Tetapi, harus koordinasi dengan pemerintah,” tegasnya. Koordinasi itu penting karena pemerintah menganggap BBM sebagai salah satu bahan bakar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, pemerintah harus punya kendali supaya tahu efek kenaikan BBM. ’’Pertamina tidakbisa memikirkan dari sisi korporasi saja,’’ tuturnya.
Dia mengakui, pola itu di luar kebiasaan Pertamina selama ini. Sebab, harga BBM nonsubsidi seharusnya mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Namun, Pertamina ’’mengalah’’ demi kepentingan negara. ’’Pertamina juga harus memikirkan negara. Kan milik negara,’’ ungkapnya.
Apakah tidak khawatir kerugian Pertamina semakin besar? Dwi mengakui itu bisa terjadi. Apalagi kalau harga minyak tiba-tiba melambung. Menunggu tiga bulan bisa membuat kerugian terus berjalan. Dia tidak mengkhawatirkan itu karena yakin bisa mengatasinya. ’’Bisa dengan subsidi silang. Dalam perusahaan, kalau satu produk rugi, yang lainnya harus untung,’’ jelasnya. Kerugian itu diyakini tidak menghalangi Pertamina untuk terus berkembang.
Di tempat terpisah, Kapuskom Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebutkan bahwa BBM bersubsidi seperti premium, solar bersubsidi, dan minyak tanah tetap menggunakan mekanisme lama. Yakni, review harga dilakukan setiap bulan dan penyesuaiannya diumumkan pada akhir bulan. ’’Sesuai aturan, masih dilakukan setiap bulan,’’ terangnya.
Dia memastikan akhir bulan ini akan diumumkan harga premium, solar, dan minyak tanah untuk Juni. Soal naik atau tidaknya, dia tidak tahu. Sebab, pemerintah perlu melihat berbagai faktor selama sebulan ke belakang.
Di kantor pusat Pertamina, Vice President Corporate Communication Wianda Pusponegoro kemarin menanggapi tuduhan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri bahwa Pertamina sudah disusupi mafia migas. ”Harus bisa dijawab secara klir. Kami tidak bekerja berbasis dugaan atau rumor,” tegasnya.
Dia memastikan Pertamina bekerja secara profesional untuk membuktikan benar tidaknya tuduhan Faisal Basri. Caranya, harus melewati proses audit. Itu cara paling valid supaya tahu apa saja perbaikan yang bisa dilakukan kalau ada kesalahan. ”Lebih kepada pembuktian yang sifatnya produktif seperti itu,” tegasnya.
Untuk proses audit, pihaknya mengikuti instruksi Kementerian BUMN selaku pemegang saham yang memberikan waktu setahun. Soal lama tidaknya proses dan bisa membuat mafia makin mengakar, audit diyakini bisa menangkal itu. Wianda juga mengatakan, seusai audit, ada beberapa hal yang bisa dipublikasikan.
Mengenai permintaan Faisal, yakni mencopot Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, Menteri BUMN Rini Soemarno menanggapi dingin. Dia hanya menjanjikan bahwa permintaan tersebut akan dipelajari. ’’Saya harus pelajari dulu bersama menteri ESDM (Sudirman Said),’’ kata Rini saat ditemui di Istana Negara kemarin. Kementerian BUMN memiliki posisi strategis dalam evaluasi jajaran direksi sebuah BUMN. Sebab, kementerian itulah yang diberi kewenangan pengelolaan oleh negara sebagai pemilik saham.
Sementara itu, sorotan ke Faisal Basri sebagai penggulir wacana pencopotan datang dari parlemen. Salah satunya, anggota komisi energi asal PDIP Falah Amru. Menurut dia, langkah yang ditempuh ekonom yang juga pengajar di UI itu tidak selayaknya dilakukan. ’’Jangan cari panggung lah. Kalau mau melakukan perbaikan, sampaikan ke tempat yang seharusnya,’’ kata Falah.
Dia menyatakan, posisi Faisal sebagai mantan ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas sebenarnya sangat strategis. Karena itu, lanjut dia, kalau memiliki data dan fakta yang menunjukkan ketidaklayakan salah satu pihak dalam menduduki sebuah jabatan di direksi, yang bersangkutan lebih elok menyampaikannya di forum yang semestinya.
’’Bukan saya membela seorang Ahmad Bambang, tapi dengan kapasitas dia (Faisal Basri, Red), seharusnya itu disampaikan ke rapat direksi atau semacamnya,’’ tandas dia.
Falah juga menyoroti tudingan Faisal tentang masih adanya mafia yang menumpangi Pertamina. Menurut Falah, pernyataan tersebut seakan menafikan langkah maju pembubaran Petral. ’’Intinya, jangan begitu, kita semua mau Pertamina jadi baik, tapi jangan kemudian di-fait accompli,’’ tandasnya.
Pengamat ekonomi dan pasar modal Yanuar Rizky mengatakan, Pertamina sebagai perusahaan pelat merah yang dimiliki negara dan secara tidak langsung dimiliki masyarakat Indonesia memang menghadapi dua hal: memberikan harga terbaik kepada konsumen dan pada saat bersamaan tetap mempertahankan fundamental perusahaan agar tetap bisa menjaga keberlangsungan. ’’Inefisiensi itu mutlak harus dihilangkan di Pertamina. Kuncinya memang harus efisien dan akhirnya mampu memberikan harga yang efisien kepada masyarakat,’’ ulasnya.
Dalam kondisi sudah yakin menghilangkan berbagai faktor inefisiensi, kata dia, Pertamina bisa lebih leluasa menetapkan harga wajar produknya, termasuk pertamax. ”Menurut saya, kalau Pertamina sudah yakin akan harga paling wajar dan efisien, kalau mau naik ya naik saja,” tegasnya.
Namun, peraturannya, seperti tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Migas, harga BBM tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar. Artinya, harus ada intervensi pemerintah untuk kepentingan banyak pihak. ’’Karena ada peraturan itu, tidak bisa Pertamina naikkan harga seenaknya,’’ tandasnya.
Terpenting, lanjut Yanuar, manajemen Pertamina menjalankan tugas secara profesional dan tetap memberikan masukan terkait harga wajar dan ideal atas berbagai produknya. ”Ya, lakukan saja sebagaimana mestinya sebagai profesional. Kalau memang pilihannya harus menjalankan perintah dari pemegang saham, ya selesaikan. Yang terpenting sudah berbuat semampunya,’’ imbuh dia.
Berdasar data Bloomberg pada perdagangan Senin (18/5), harga minyak mentah jenis west texas intermediate (WTI) untuk kontrak Juni 2015 bergerak di area positif dengan naik di kisaran 0,4 persen, menjadi USD 59,92 per barel. Harga minyak mentah jenis brent juga bergerak di area positif atau naik di kisaran 0,27 persen, menjadi USD 66,99 per barel.
Konsensus analis Bloomberg menyebutkan bahwa serangan udara koalisi Timur Tengah pimpinan Arab Saudi yang kembali menyasar sejumlah posisi pemberontak di sebelah selatan Yaman memengaruhi harga minyak dunia. Konsensus analis tetap memprediksi volatilitas harga minyak dunia masih tinggi meski pada perdagangan kemarin harga minyak mengalami kenaikan mendekati level USD 60 per barel. (jp/jk)
