Honorer SLB Lewoleba Dipaksa Teken Kuitansi Gaji Kosong

by -175 views

Lewoleba, mediantt.com — Betapa malang nasib para tenaga honorer yang selama ini mengabdi di Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat SD dan SMP di Lewoleba, Lembata. Para guru honor yang mendedikasikan dirinya pada lembaga pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus itu, ternyata honornya dibawah upah minimum regional (UMR). Lebih celaka lagi, para guru honor itu dipaksa menandatangani kuitansi kosong diatas meterai 6.000, tanpa menulis angka jelas besaran honor.

Informasi yang berhasil dihimpun mediantt.com, para tenaga honorer diacam akan diberhentikan bila tidak bersedia menandatangani kuitansi kosong tersebut. Alhasil, tiap tenaga honorer menerima upah bervariasi, dari Rp 100.000 hingga Rp 500.000.

Kepala Sekolah SDLB dan SMPLB Lewoleba, Meri Fidelsia Ose yang ditemui media ini engan memberi komentar. Ia buru-buru kabur dengan alasan menghantar bahan ke Dinas PPO Lembata. Ia seakan menghindari wartawan dan terkesan sedang menyembunyikan sesuatu dan takut terbongkar.

Mantan Kepala SLB, Ibu Elisabet Amunmama ketika dikonfirmasi media ini di kediamnanya Sabtu (11/4) mengatakan, dirinya sudah sempat mendengar informasi ini bahwa tenaga honorer tandatangan kuitansi kosong dengan ancaman diberhentikan jika tidak mau tanda tangan.

“Saya mau Tanya, kalau tenaga yang ada diberhentikan, siapa yang mengajar para siswa? Ini masalah serius yang harus diluruskan,” katanya.

Ia juga mengatakan, soal dana BOS, sebenarnya tidak boleh disimpan di rekening pribadi atau di koperasi. “Segala sesuatu terkait SLB ketika saya kepsek, telah diserah terimakan kepada kepsek dan bendahara yang baru,” katanya.

Sekretaris Komisi III DPRD Lembata, Antonius Leumaran, ketika dimintai tanggapannya, mengatakan, komisi III akan memanggil Dinas PPO untuk rapat dengar pendapat terkait sekolah dengan kebutuhan khusus seperti SLB itu.

“Para staf pengajar harus diberi reward yang baik sehingga mereka bisa total mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus tersebut. Saya kira ini tangungjawab semua kita, namun Dinas PPO sebagai instansi teknis, harus segera ambil langkah. Ada apa sehingga tenaga honorer diberi kuitansi kosong untuk ditandatangani? Pake ancam PHK segala itu maksudnya apa?” katanya.

Sekretaris Dinas PPO Lembata, Apolonaris Mayan, berjanji akan memangil kepala sekolah dan bendahara untuk didengarkan keterangannya terkait penandatangan kuitansi kosong dan ancaman PHK bila tidak menandatangani kuitansi bermeterai 6000 tersebut. (steni)

Foto : Ilustrasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *