JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) boleh saja ngotot mengatakan bahwa lonjakan harga beras tiga minggu terakhir tidak diatur mafia beras. Namun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah mencium adanya kesepakatan sekelompok pedagang besar yang mampu menentukan harga di tingkat grosir hingga ritel. Kalangan importer bahkan bisa mengungkap adanya lima hingga delapan pedagang beras berskala besar yang mampu memengaruhi harga beras nasional.
Menurut Komisioner KPPU Munrokhim Misanam, bukan hal yang sulit bagi kelompok pedagang besar itu kompak menaikkan harga. Sebab, mereka pasti saling terkoneksi dan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. ”Tugas kita (KPPU) membuktikan hal itu. Bahwa ada kesepakatan di antara mereka,” tegasnya di Jakarta, Selasa (24/2).
Namun, Munrokhim tidak menyebut mereka dengan nama mafia. Dia lebih memilih menyebut praktik menentukan harga yang dilakukan beberapa pelaku usaha itu sebagai kartel. ”Tentunya mereka adalah pedagang-pedagang besar yang menguasai pasar. Mereka biasa berkomunikasi lewat telepon, bbm, e-mail, atau lainnya. Jadi, kalau satu pedagang besar bilang naik, yang lain ikut-ikutan naik,” ungkapnya.
?Sementara itu, pedagang kecil eceran justru hanya menjadi perpanjangan tangan pedagang besar. Sebab, meskipun mereka menimbun, pasti volumenya sangat kecil. Mereka akan menjual sesuai dengan harga yang dibeli dari pedagang besar. ”Pedagang kecil hanya memainkan harga, beli mahal ya jual lebih mahal. Jadi, yang harus dicari itu raksasanya,” tegas dia.
Bisa jadi pedagang besar tersebut memiliki lebih dari satu perusahaan sehingga perlu dihitung penguasaan pasarnya seperti apa. Untuk itu, KPPU akan mulai melakukan monitoring ke sektor perdagangan beras dengan meminta data ke pihak-pihak terkait. ”Seperti di pasar induk itu biasa masuk sekian ribu ton per hari. Itu kemudian diserap siapa saja?” cetusnya.
Munrokhim melihat belum adanya kontrol yang detail dari pemerintah terkait distribusi beras di pasar induk. Hal itu yang mengakibatkan beras operasi pasar (OP) dari Bulog banyak diselewengkan pedagang dengan cara ditimbun atau dioplos. ”(Beras) di pasar induk pun sebenarnya rentan dimanfaatkan pedagang besar. Jadi, harus benar-benar diawasi,” tandasnya.
Hal itu diamini pengamat ekonomi bisnis Jimmy M. Rifai Gani. Sebagai mantan direktur utama PT Sarinah yang pernah menjadi importer beras, dia tahu pasar komoditas beras sudah lama cenderung oligopolistik (dikuasai beberapa penjual saja). ”Sehingga rawan terjadi penimbunan yang mengakibatkan harga beras melambung tinggi,” tambahnya.
Jimmy menyebutkan, setidaknya ada lima hingga delapan pedagang beras berskala besar yang relatif mampu memengaruhi harga beras nasional. Kondisi itu bisa dikategorikan kartel jika mereka membuat kesepakatan harga tanpa sepengetahuan pemerintah. ”Jika pemain beras berskala besar ini berkolusi dan menahan distribusi beras ke masyarakat, otomatis pasar akan terpengaruh. Harganya bisa naik signifikan,” katanya.
Menurut Jimmy, pemerintah belum perlu melakukan impor beras karena stok beras di Bulog cukup untuk menstabilkan harga di pasar. Apalagi, impor juga akan merugikan harga di tingkat petani yang sebentar lagi memasuki panen raya. ”Sarinah juga importer beras. Tapi, beras yang diimpor jenisnya khusus, seperti Japonica Rice asal Jepang, untuk pasar terbatas,” ungkap lulusan John F. Kennedy School of Government Harvard University tersebut.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman di sela-sela panen raya di Desa/Kecamatan Dempet, Demak, Selasa (24/2). meyakini bahwa harga beras yang tinggi di wilayah perkotaan bukan akibat kekurangan beras di dalam negeri. Justru, dalam pantauannya di lapangan, beras maupun gabah kering giling melimpah. Apalagi, saat ini sebagian petani sedang memasuki panen raya. ”Harga jual padi di tingkat petani bagus,” katanya.
Menurut Amran, pada Januari lalu panen padi mencapai 600 ribu hektare. Sedangkan pada Februari ini mencapai 1,2 juta hektare. ”Kalau produksi padi ini dikalikan rata-rata 7 ton saja sudah berapa? Tentu akan melebihi kebutuhan konsumsi dalam negeri,” terangnya.
Amran mengatakan, kalau harga beras di perkotaan mencapai Rp 12 ribu per kilogram, mestinya harga gabah di tingkat petani bisa mencapai Rp 9 ribu per kilogram. Namun, sekarang harga gabah di petani hanya Rp 4.500 hingga Rp 4.700 per kilogram. ”Itu berarti tingginya harga beras bukan akibat kekurangan beras tersebut. Namun, sangat dimungkinkan diduga akibat mafia perberasan,” tegasnya.
Untuk meningkatkan produksi padi, jelas Amran, kementerian yang dipimpinnya terus meningkatkan bantuan ke daerah bagi kelompok tani. Nilainya mencapai Rp 22 triliun. Di Demak sendiri petani antara lain mendapatkan 46 unit traktor serta perbaikan irigasi pertanian untuk mengairi areal seluas 100 ribu hektare. (jp/jk)
