KUALA LUMPR — Proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia akan melewati satu lembaga khusus terpadu. Ini hasil pembicaraan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak hari ini, Jumat (6/2). Tapi kapan kebijakan tersebut dijalankan belum jelas.
Dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral, PM Najib menyatakan negaranya memahami kebutuhan Indonesia melindungi buruh migrannya. Sedangkan Negeri Jiran juga akan mendapat manfaat bila tenaga kerja yang datang memiliki keterampilan memadai.
“Dengan kebijakan pengiriman satu pintu, maka lebih ada kepastian terhadap keterampilan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia,” ujarnya seperti dikutip Surat Kabar Bernama.
Tanpa mengimplementasikan kebijakan rekrutmen TKI satu pintu, Malaysia kini kebanjiran pekerja ilegal. Najib menyoroti jumlah buruh migran Indonesia resmi yang ‘cuma’ 4.000 orang.
“Sedangkan 105 ribu (TKI) lainnya datang melalui jalur-jalur tidak resmi. Dengan itu, kedua negara sepakat untuk membentuk satu jalur tunggal rekrutmen yang akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian terkait,” kata PM Najib.
Dalam jumpa pers itu, tidak disinggung iklan sebuah perusahaan alat pembersih Malaysia yang menghina PRT asal Indonesia. Hingga saat ini, belum ada permintaan maaf resmi dari pihak Malaysia, kendati Kemenlu telah mengirim nota protes kepada pemerintah Malaysia baik di Kuala Lumpur maupun di Jakarta. (sm)
